Cek Penanganan Dampak Bencana di Sumatera, Menko Pratikno Jelaskan 6 Langkah Prioritas Pemerintah

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno kembali bertolak ke Aceh untuk meninjau penanggulangan bencana alam di Sumatera.

Melalui konferensi pers yang disampaikan secara dalam jaringan (daring), Kamis (25/12), Pratikno menyampaikan 6 langkah prioritas yang sudah dan terus dilakukan oleh pemerintah.

Pertama berkaitan dengan hunian sementara (huntara)dan hunian tetap. Menurut dia pembangunan huntara di beberapa titik terus berprogres.

Misalnya di Sumatera Barat (Sumbar), pembangunan huntara sudah berlangsung di 6 kabupaten dan kota. Kemudian di Sumut sudah ada 3 kabupaten dan kota yang memulai pembangunan huntara.

”Sedangkan di Aceh yang benar-benar sudah mulai jalan (itu ada) di satu kabupaten dan kota, kabupaten lain dalam proses persiapan dan percepatan. Jadi, salah satu tantangan yang dihadapi untuk percepatan ini adalah penyiapan lahan,” kata Pratikno.

Untuk itu, pemerintah daerah menyiapkan lahan dengan cepat agar instansi terkait segera memulai pembangunan huntara.

Bersamaan dengan itu, Pratikno mengungkapkan bahwa pembangunan hunian tetap juga dilakukan oleh pemerintah.

Hunian tetap diperuntukan bagi warga yang pemukimannya harus direlokasi dan hunian tetap mandiri yang dibangun di lahan milik warga terdampak bencana.

Kedua terkait dengan konektivitas dan transportasi. Secara keseluruhan, Pratikno memastikan bahwa dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen sudah kembali berfungsi.

Meski demikian masih ada beberapa ruas jalan yang masih dalam proses percepatan penanganan.

”Ini terus dipercepat pengerjaannya, tidak ada berhentinya agar konektivitas dan distribusi logistik serta akses layanan darurat bisa semakin lancar,” kata dia.

Ketiga terkait pemulihan layanan kesehatan dasar. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan bantuan warga, relawan, serta personel dari TNI-Polri terus mempercepat pemulihan rumah sakit di wilayah terdampak.

Seluruh RS Pemerintah sudah Beroperasi

Selain itu, pemulihan puskesmas juga dilakukan. Prinsipnya seluruh rumah sakit pemerintah sudah beroperasi meski ada yang belum maksimal.

”Ratusan puskesmas juga telah aktif kembali dan terus ditingkatkan layanannya. Terima kasih kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi, dari organisasi sosial yang bersedia berjibaku di lapangan, di pengungsian, hadir melayani masyarakat. Ini sangat membantu penyediaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak,” ucap Pratikno.

Keempat terkait distribusi bantuan. Dia memastikan bahwa stok logistik memadai, bahkan berlimpah di beberapa titik utama.

Pemerintah terus mengupayakan agar logistik terdistribusi sampai ke semua titik, termasuk yang sulit diakses. Distribusi logistik dilakukan melalui darat, laut, dan udara.

”Di beberapa daerah seperti di misalnya di Aceh Tengah, di Bener Meriah, para petugas babinsa, bhabinkamtibmas, para relawan bekerja keras untuk menggunakan motor trail mendistribusikan logistik bahan makanan, BBM, LPG, dan lain-lain,” ujarnya.

Kelima berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam dan hutan di Sumatera. Menurut Pratikno, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah (Kemenhut) sudah mencabut izin pemanfaatan lahan dalam skala besar.

Termasuk jutaan hektare izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel aktivitas 5 perusahaan tambang besar yang dianggap berisiko memicu kerusakan lingkungan.

”Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa kedepan kita harus menjadi lebih baik, bukan semata-mata memulihkan ke keadaan semula tapi membuatnya lebih baik,” ujarnya.

Kenaam berkaitan dengan layanan pendidikan. Pratikno memastikan bahwa di Aceh sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk beroperasi kembali.

Langkah itu dapat dilakukan setelah pembersihan dan revitalisasi fasilitas untuk menyambut tahun ajaran baru pada tanggal 5 Januari 2026 mendatang.

”Untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara tingkat kesiapan operasionalisasi sekolah sudah mendekati 90 persen.

Jadi, pemerintah terus berkomitmen melalui berbagai upaya agar proses belajar mengajar formal kembali bisa berjalan di awal Januari 2026,” jelasnya.

Tag:  #penanganan #dampak #bencana #sumatera #menko #pratikno #jelaskan #langkah #prioritas #pemerintah