Kepemimpinan Ekologis: Kesadaran yang Terlambat dan Tak Boleh Gagal Lagi

INDONESIA hari ini sesungguhnya tidak hanya sedang menghadapi bencana ekologis, tetapi bencana manusia. Banjir, longsor, kekeringan, dan krisis udara bersih yang terus berulang bukanlah peristiwa yang lahir tiba-tiba dari alam yang murka.

Ia lahir dari akumulasi keputusan manusia, cara kita memimpin, membangun, mengelola, dan memperlakukan alam selama puluhan tahun.

Dalam pengertian ini, kerusakan alam adalah refleksi dari kerusakan cara berpikir manusia, dan lebih jauh lagi, kerusakan cara kita memimpin kehidupan bersama.

Ketika hutan gundul, sungai menyempit, pesisir tergerus, dan udara tercemar, sesungguhnya yang sedang rusak bukan hanya ekosistem, tetapi nurani kolektif kita.

Alam tidak runtuh dengan sendirinya, ia diruntuhkan perlahan oleh keserakahan yang dilegalkan, oleh kebijakan yang rabun jangka panjang, oleh kepemimpinan yang lebih sibuk mengejar pertumbuhan daripada menjaga keberlanjutan.

Kita sering menyebutnya bencana alam, padahal dalam banyak kasus, itu adalah bencana moral, bencana etika, dan bencana kepemimpinan.

Dalam setiap banjir besar, selalu ada jejak keputusan manusia di hulu. Dalam setiap longsor, ada cerita tentang pembiaran dan kompromi. Dalam setiap kekeringan, ada sejarah eksploitasi yang tak seimbang.

Maka keliru jika kita terus menempatkan alam sebagai pihak yang harus disalahkan, sementara manusia dengan seluruh sistem kepemimpinannya lepas dari refleksi kritis. Alam hanya merespons. Manusialah yang memulai.

Kesadaran inilah yang sering terlambat hadir dalam diskursus publik. Kita terlalu cepat sibuk menghitung kerugian materi, tetapi jarang bertanya, apa yang salah dengan cara kita berpikir, dengan cara kita mengambil keputusan, dan dengan cara kita memimpin?

Padahal, selama manusia tidak berubah, selama pola kepemimpinan tidak bertransformasi, bencana ekologis hanya akan berganti bentuk, bukan berhenti.

Dari titik inilah pembahasan tentang kepemimpinan ekologis menjadi relevan, bahkan mendesak. Ia bukan sekadar konsep lingkungan hidup, melainkan cermin untuk membaca ulang kualitas kemanusiaan kita.

Sebab pada akhirnya, krisis ekologi adalah krisis manusia yang gagal memahami batas, gagal membaca keterhubungan, dan gagal memimpin dengan kebijaksanaan.

Dalam realitas pahit di lapangan, kepemimpinan ekologis bukan sekadar istilah akademik atau slogan kampanye semata.

Di Sumatera, keluarga korban masih bergulat dengan duka yang tak terperi setelah banjir dan longsor memakan ratusan nyawa.

Hingga pertengahan Desember 2025, lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya hilang akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, angka itu terus bertambah seiring upaya pencarian yang belum selesai.

Dari bencana alam ke bencana cara berpikir

Selama ini, bencana sering dipahami sebagai kejadian alamiah yang berada di luar kendali manusia. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak lengkap.

Banyak bencana hari ini adalah hasil dari interaksi antara fenomena alam dan keputusan manusia, pembukaan hutan tanpa kendali, alih fungsi lahan yang serampangan, tata ruang yang abai terhadap daya dukung lingkungan, serta kebijakan pembangunan yang mengedepankan kecepatan dan keuntungan jangka pendek.

Literatur kepemimpinan kontemporer menyebut kondisi ini sebagai adaptive challenges, persoalan kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan teknis semata, tetapi menuntut perubahan cara berpikir, nilai, dan perilaku kolektif.

Krisis ekologis adalah contoh paling nyata dari tantangan adaptif tersebut.

Sayangnya, banyak pemimpin masih menggunakan paradigma lama dalam menghadapi persoalan baru. Kepemimpinan dipraktikkan secara top-down, reaktif, dan terfragmentasi.

Ketika banjir terjadi, solusi yang ditawarkan adalah normalisasi sungai atau pembangunan tanggul, tanpa menyentuh persoalan hulu seperti deforestasi, tata ruang, dan budaya konsumsi.

Ketika polusi udara memburuk, solusi jangka pendek kembali dikedepankan, sementara perubahan struktural ditunda.

Kepemimpinan ekologis menolak cara berpikir semacam ini. Ia menegaskan bahwa lingkungan bukan sektor tambahan, melainkan fondasi dari seluruh sistem kehidupan. Ketika fondasi ini diabaikan, maka krisis hanya tinggal menunggu waktu.

Salah satu kritik utama dalam kajian kepemimpinan ekologis adalah kecenderungan kita mengagungkan figur pemimpin sebagai pahlawan tunggal.

Model kepemimpinan industrial dan karismatik menempatkan pemimpin sebagai pusat kontrol, pengambil keputusan utama, dan penentu arah organisasi atau negara.

Model ini mungkin efektif dalam situasi krisis jangka pendek, tetapi rapuh ketika berhadapan dengan kompleksitas sistem jangka panjang.

Pendekatan ekologis menawarkan perspektif berbeda. Kepemimpinan dipahami sebagai proses yang muncul dari interaksi antara pemimpin, pengikut, konteks sosial, dan lingkungan alam.

Yang menjadi fokus bukan siapa pemimpinnya, melainkan bagaimana kepemimpinan dijalankan dan nilai apa yang menopangnya.

Dalam kerangka ini, pemimpin tidak lagi diposisikan sebagai pengendali mutlak, tetapi sebagai penjaga arah dan fasilitator sistem.

Tugas utamanya adalah memastikan bahwa sistem, baik organisasi, komunitas, maupun negara, mampu belajar, beradaptasi, dan berkelanjutan.

Kepemimpinan ekologis menempatkan kolaborasi, umpan balik terbuka, dan partisipasi sebagai elemen kunci.

Prinsip-prinsip ekologi seperti interdependensi, siklus sumber daya, dan adaptasi menjadi landasan berpikir.

Setiap keputusan dipahami memiliki dampak berantai. Tidak ada kebijakan yang berdiri sendiri. Sebuah izin tambang, misalnya, tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada air, pangan, kesehatan, konflik sosial, dan bahkan stabilitas politik di masa depan.

Dimensi etika dan spiritual dalam kepemimpinan ekologis

Aspek lain yang sering terpinggirkan dalam diskursus publik adalah dimensi etika dan spiritual dari kepemimpinan ekologis.

Spiritual di sini tidak harus dimaknai sebagai religiusitas formal, melainkan sebagai kesadaran akan keterhubungan manusia dengan kehidupan yang lebih luas.

Beberapa kajian dalam kepemimpinan dan manajemen menegaskan bahwa krisis keberlanjutan tidak bisa dilepaskan dari krisis nilai.

Ketika kepemimpinan hanya diukur dari efisiensi, pertumbuhan, dan pencapaian jangka pendek, maka dimensi kebijaksanaan (wisdom), integritas, dan kepedulian antargenerasi cenderung terpinggirkan.

Kepemimpinan ekologis menuntut keberanian moral untuk bertanya lebih jauh: apakah keputusan ini adil bagi generasi mendatang? Apakah kebijakan ini memperkuat atau justru merusak daya hidup masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan ini sering kali tidak nyaman, tetapi justru di situlah kualitas kepemimpinan diuji.

Dalam konteks Indonesia, dimensi ini memiliki akar budaya yang kuat. Banyak nilai lokal mengajarkan hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan, dan menghormati batas.

Sayangnya, nilai-nilai ini sering kalah oleh logika pembangunan yang serba cepat dan pragmatis.

Penting untuk ditegaskan bahwa kepemimpinan ekologis bukanlah monopoli pemerintah atau aktivis lingkungan. Ia adalah tanggung jawab kolektif lintas sektor, lintas peran, dan lintas generasi.

Krisis ekologis yang kita hadapi hari ini, terlalu kompleks untuk diserahkan pada satu aktor tunggal. Ia lahir dari sistem yang bekerja bersama dan hanya bisa dipulihkan melalui kesadaran bersama.

Karena itu, kepemimpinan ekologis tidak boleh berhenti sebagai wacana normatif, melainkan harus diterjemahkan ke dalam praktik nyata di setiap ruang pengambilan keputusan, dari pusat kekuasaan hingga ruang hidup paling kecil di masyarakat.

Di sektor pemerintahan, kepemimpinan ekologis menuntut keberanian yang sering kali mahal secara politik, berani menempatkan keberlanjutan di atas popularitas jangka pendek.

Ini berarti membaca pembangunan bukan hanya dari indikator pertumbuhan, tetapi dari daya dukung lingkungan dan keadilan antargenerasi.

Perencanaan tata ruang tidak bisa lagi tunduk pada tekanan ekonomi semata, penegakan hukum lingkungan tidak boleh tebang pilih, dan proyek-proyek besar harus diuji bukan hanya oleh studi kelayakan finansial, tetapi oleh pertanyaan paling mendasar, apa dampaknya bagi kehidupan jangka panjang masyarakat?

Di titik inilah peran anggota Dewan menjadi krusial. Fungsi legislasi dan pengawasan seharusnya menjadi ruang keberanian moral, bukan sekadar arena kompromi kepentingan.

Di sektor korporasi, kepemimpinan ekologis menuntut transformasi paradigma yang lebih dalam dari sekadar kepatuhan administratif.

Pergeseran dari profit maximization menuju sustainable value creation bukan soal citra, melainkan soal kelangsungan usaha itu sendiri. Laporan ESG yang rapi tetapi tidak mengubah cara perusahaan beroperasi hanya akan menjadi dokumen kosmetik.

Kepemimpinan ekologis di dunia usaha berarti keberanian mengubah rantai pasok, menginternalisasi dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis, serta membangun budaya organisasi yang memandang keberlanjutan sebagai investasi, bukan beban.

Dalam perspektif ekologis, tidak ada bisnis yang benar-benar sukses jika ia tumbuh dengan merusak ekosistem tempat ia berpijak.

Sementara itu, dunia pendidikan terutama perguruan tinggi, memegang peran strategis yang sering kali kurang disadari.

Kampus adalah ruang tempat pola pikir kepemimpinan masa depan dibentuk. Kepemimpinan ekologis di lingkungan akademik berarti menjadikan keberlanjutan sebagai bagian integral dari kurikulum, riset, dan tata kelola institusi, bukan sekadar kegiatan tambahan atau jargon promosi.

Jika kampus gagal menanamkan kesadaran ekologis sejak dini, maka yang kita hasilkan hanyalah generasi pemimpin baru dengan pola pikir lama, cerdas secara teknis, tetapi tumpul secara etis dan ekologis.

Di sinilah tanggung jawab moral pendidikan berada, membentuk manusia yang mampu memimpin dengan kebijaksanaan, bukan sekadar dengan kecakapan.

Pada saat yang sama, kepemimpinan ekologis juga hidup dan diuji di tingkat komunitas dan individu.

Cara kita mengelola sampah, menggunakan energi, memilih konsumsi, hingga terlibat dalam pengambilan keputusan lokal adalah bentuk kepemimpinan sehari-hari yang sering diremehkan.

Dalam perspektif ekologis, setiap orang adalah pemimpin dalam skala tertentu, dan setiap tindakan kecil memiliki dampak sistemik ketika dilakukan secara kolektif.

Di era digital, peran komunitas dan content creator menjadi semakin strategis. Mereka bukan sekadar penyampai informasi, tetapi pembentuk kesadaran publik.

Ketika narasi tentang lingkungan hanya berhenti pada sensasi bencana, maka kesempatan untuk membangun kesadaran jangka panjang pun hilang.

Di titik inilah seluruh seruan perubahan itu bertemu. Kepemimpinan ekologis tidak bisa ditunda, tidak bisa dipinggirkan, dan tidak bisa diserahkan pada segelintir pihak.

Ia harus menjadi etos bersama dalam kebijakan negara, praktik bisnis, sistem pendidikan, kehidupan komunitas, hingga ruang-ruang digital.

Tanpa itu, kita hanya akan terus menyaksikan alam memberi peringatan, sementara manusia sibuk berdebat siapa yang paling bertanggung jawab.

Dan sejarah akan mencatat bahwa kegagalan terbesar kita bukan karena kurangnya pengetahuan, melainkan karena kurangnya keberanian untuk berubah.

Tentu saja, menerapkan kepemimpinan ekologis bukan perkara mudah. Kompleksitas sistem, konflik kepentingan, tekanan politik, dan keterbatasan kapasitas sering kali menjadi penghambat. Namun, justru di tengah tantangan inilah kepemimpinan ekologis menemukan relevansinya.

Kajian ekologi kepemimpinan menekankan bahwa tantangan-tantangan global hari ini perubahan iklim, krisis pangan, ketimpangan sosial bersifat saling terkait dan menciptakan pola kompleks yang tidak bisa diurai secara linear.

Karena itu, pendekatan kepemimpinan juga harus mampu mencerminkan kompleksitas tersebut.

Kepemimpinan ekologis tidak menjanjikan solusi instan. Ia menawarkan kerangka berpikir jangka panjang, kesediaan untuk belajar dari kegagalan, dan keberanian untuk berubah. Ini adalah proses transformasi, bukan sekadar program.

Pertanyaan terpenting yang harus kita ajukan bukan lagi apakah kepemimpinan ekologis penting, melainkan apakah kita bersedia menjadikannya arus utama dalam praktik kepemimpinan.

Setiap penundaan memiliki konsekuensi nyata, bukan hanya dalam angka statistik bencana, tetapi dalam kualitas hidup masyarakat dan masa depan generasi mendatang.

Kepemimpinan ekologis bukan pilihan ideologis. Ia adalah keharusan historis di tengah dunia yang semakin rapuh. Kesadaran ekologis harus menjadi bagian dari identitas setiap pemimpin, di mana pun ia berada di pemerintahan, korporasi, kampus, maupun komunitas.

Di tengah puing-puing rumah dan permukiman yang hancur, suara keluarga korban menggema. “Saya sudah kehabisan air mata untuk menggambarkan rasa sakit keluarga kami , bukan hanya sebagai korban bencana, tetapi korban dari keserakahan segelintir pihak,” demikian diungkapkan seorang warga yang kehilangan sanak keluarganya dalam bencana ini.

Suara seperti ini bukan hanya ratapan, tetapi teriakan intoleransi terhadap pola pembangunan yang telah mengabaikan tuntutan ekologis dan keselamatan rakyat

Seruan warga itu harus menjadi panggilan bangun bagi kita semua, pemerintah pusat dan daerah, korporasi, lembaga legislatif, dan setiap aktor sosial.

Ketika nyawa manusia menjadi statistik duka, dan ketika hutan yang dulu menahan hujan kini semakin gundul, maka kita tidak hanya dihadapkan pada bencana alam, tetapi pada bencana cara berpikir dan cara memimpin.

Ini adalah waktu yang menuntut respons tidak hanya dari segi bantuan darurat, tetapi perubahan struktur kebijakan dan budaya kepemimpinan yang memandang kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Tanpa itu, semua narasi tentang pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan hanya akan menjadi retorika kosong. Dengan itu, kita setidaknya memiliki peluang untuk memperbaiki relasi kita dengan alam dan dengan sesama manusia sebelum krisis berikutnya datang.

Tag:  #kepemimpinan #ekologis #kesadaran #yang #terlambat #boleh #gagal #lagi