Mendagri: Pilkada Langsung Tak Otomatis Kepala Daerahnya Baik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah bakal menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Tito menyebutkan, salah satu hal yang bakal dievaluasi adalah model pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama ini dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dinilai tidak menjamin menghasilkan kepala daerah yang baik.

"Jadi bahan evaluasi kita ini kira-kira, termasuk evaluasi mengenai mekanisme rekrutmen kepala daerah. Ternyata kan Pilkada langsung enggak harus membuat otomatis kepala daerahnya baik," kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

"Apakah karena sistem situasinya, tapi ya sebetulnya semua tergantung daripada kepala daerah sendiri integritasnya," tutur dia.

Menurut Tito, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD bukanlah hal yang dilarang.

Namun, ia menekankan bahwa proses pemilihan harus tetap berjalan demokratis.

"Demokratis itu bisa dua, langsung dipilih rakyat atau melalui DPRD. UUD 45 tidak melarang, itu juga dipilih oleh DPRD," ucapnya.

Di sisi lain, Tito mengaku prihatin dengan masih adanya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam setahun terakhir.

Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Sementara itu, Kejaksaan baru menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus korupsi.

"Saya perhatiin baru satu tahun, sudah berapa yang kena OTT? termasuk ada yang gubernur. Padahal sudah pernah retret kita, ditanamkan wawasan kebangsaan," kata Tito.

Oleh sebab itu, Tito juga meminta agar kasus-kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dijadikan pelajaran.

"Jadi saya minta untuk teman-teman kepala daerah menjadi warning, dan juga ya kita ikuti aturan hukum yang ada," ucapnya.

Wacana kepala daerah dipilih DPRD

Wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.

Usulan itu dia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo mengaku bakal mempertimbangkannya.

Ia menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa menjadi solusi agar proses politik tidak hanya ditentukan oleh pihak yang memiliki uang banyak.

“Jadi, saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, jika DPRD sudah dipilih rakyat, maka lembaga tersebut dapat sekaligus memilih gubernur hingga bupati dan wali kota.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ujar dia.

Tag:  #mendagri #pilkada #langsung #otomatis #kepala #daerahnya #baik