Komnas HAM: Solidaritas Publik Menguat, Tapi Negara Tetap Wajib Pulihkan Sumatra

Baca 10 detik

• Data BNPB per 10 Desember menunjukkan korban bencana Sumatra mencapai 967 jiwa, 264 hilang, dan ratusan ribu mengungsi.
• Komnas HAM menyoroti angka tersebut sebagai sinyal urgensi kehadiran negara dalam penanganan bencana yang terstruktur.
• Komnas HAM mengapresiasi solidaritas masyarakat sipil meski negara wajib memastikan pemulihan jangka panjang berkeadilan.

Korban jiwa akibat bencana Sumatra telah mencapai 967 orang, data BNPB per Rabu (10/12) sore kemarin. Selain jumlah tersebut, masih ada 264 orang hilang, 5.000-an orang terluka, serta ratusan ribu warga mengungsi. 

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menegaskan bahwa rangkaian angka tersebut merupakan harus menjadi sinyal kemanusiaan yang menuntut kehadiran negara secara cepat dan terstruktur.

"Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban akibat kelalaian dalam menjaga ekosistem lingkungan sebagai ruang hidup dan kehidupan serta mencegah terjadinya keberulangan," kata Anis dalam keterangannya saat perayaan Hari HAM Sedunia yang digelar Komnas HAM di Aceh, Kamis (11/12/2025).

Munculnya gerakan warga bantu warga dengan penggalangan donasi dari masyarakat sipil, dinilai Anis sebagai bentuk menguatnya solidaritas kemanusian dan kepedulian masyarakat dalam merespon dampak bencana. 

Ia mengapresiasi gerakan tersebut karena bisa menjadi modalitas dalam membangun ketangguhan sosial, mengingat keterbatasan pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Kendati begitu, Anis juga menegaskan kalau solidaritas publik tidak dapat menggantikan kewajiban negara.

"Pemulihan yang berkeadilan tetap merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara secara konsisten dan menyeluruh," tekannya.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan pemulihan jangka panjang yang mencakup perbaikan rumah, akses layanan dasar, dukungan psikososial, pemulihan mata pencaharian, hingga perlindungan kelompok rentan.

Sejak 8–9 Desember 2025, Komnas HAM melakukan pengamatan langsung di wilayah terdampak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh yang meliputi Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, dan sejumlah titik pengungsian lain. Fokus pengamatan diarahkan pada kondisi kelompok rentan dan pemenuhan hak dasar mereka.

Selain pengamatan lapangan, Komnas HAM menyalurkan dukungan untuk warga, termasuk bagi anak-anak di pengungsian.

Tepat saat Hari HAM Sedunia pada 10 Desember, Komnas HAM juga menggelar donor darah dan doa bersama di kantor perwakilan Aceh dan Sumatera Barat.

Tag:  #komnas #solidaritas #publik #menguat #tapi #negara #tetap #wajib #pulihkan #sumatra