IPW Nilai Tokoh Perempuan Bisa Koreksi Budaya Kekerasan di Polri

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kehadiran tokoh perempuan dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri penting untuk membantu mengoreksi budaya kekerasan yang masih mengakar di tubuh kepolisian.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, perempuan dapat membawa perspektif berbeda yang dibutuhkan untuk mendorong reformasi kultur dalam institusi yang selama ini didominasi pendekatan komando dan kekuatan fisik.

“Kebijakan yang memberikan ruang yang sama kepada perwira-perwira polisi wanita ini memang harus menjadi prioritas, karena salah satu isu yang penting di dalam reformasi Polri adalah isu tentang reformasi kultural. Reformasi kultural itu salah satunya adalah mengenai budaya kekerasan, perilaku menyimpang, dan arogansi," kata Sugeng saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/11/2025).

Menurut Sugeng, keberadaan perempuan dalam proses perumusan kebijakan dan rekomendasi reformasi akan memperkaya sudut pandang, khususnya dalam hal penanganan kekerasan dan pembangunan budaya kerja yang lebih humanis.

“Dengan adanya unsur perempuan, isu reformasi kultural ini mungkin akan mendapatkan perspektif yang lebih lengkap, lebih maju, dan lebih baik," ujar Sugeng.

Sugeng menjelaskan, institusi keamanan seperti Polri dan TNI secara historis tumbuh dalam kultur komando yang menekankan hierarki dan kekuatan fisik.

Pola tersebut berkontribusi terhadap munculnya perilaku represif di lapangan maupun tindakan menyimpang pada level internal.

Keberadaan perempuan, baik dari unsur polwan maupun tokoh masyarakat sipil, diyakini dapat memberi koreksi yang lebih kuat terhadap kultur tersebut.

“Kebijakan bias gender memang selalu menjadi isu yang menarik ya, menjadi isu yang krusial pada lembaga-lembaga aparatur negara keamanan yang biasanya bersifat komando dan mengandalkan kekuatan fisik seperti TNI dan Polri," kata Sugeng.

Oleh karena itu, IPW menyambut baik usulan penambahan tokoh perempuan dalam Komisi Reformasi.

Sugeng menegaskan, langkah ini bukan sekadar upaya representasi gender, tetapi bagian dari strategi memperbaiki kultur Polri yang selama ini banyak dikritik publik.

“Oleh karena itu, adanya usulan masuknya seorang perempuan di dalam tim Komisi Percepatan Reformasi Polri itu sesuatu yang baik dan perlu didukung. IPW mendukung adanya tokoh perempuan di dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri," kata Sugeng.

Anggota perempuan Komisi Reformasi Polri

Diberitakan sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri bakal kedatangan anggota baru perempuan yang akan menjadi anggota ke-11 dalam Komisi bentukan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie mengungkapkan adanya anggota baru perempuan yang merupakan usulan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kami rapat ber-10, insyaallah Minggu depan akan ada tambahan satu orang, ibu-ibu, belum saya sebut namanya, saya sesuai harapan presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka jumlahnya nanti 11 orang," kata Jimly dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin pekan lalu.

Sepuluh hari berselang sejak rapat perdana, sosok anggota perempuan tersebut belum juga terungkap.

Terkini, Jimly menyampaikan kisi-kisi siapa sosok yang dimaksud, yakni seorang tokoh nasional dan berasal dari masyarakat sipil.

"Pokoknya perempuan, tokoh nasional, top. Dari sipil," kata Jimly ditemui di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Tag:  #nilai #tokoh #perempuan #bisa #koreksi #budaya #kekerasan #polri