BGN Klaim Anggaran MBG Tidak Bisa Dikorupsi, Ada Sistem yang Tutup Celah Bancakan

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan menjelaskan sistem pengelolaan anggaran yang dirancang agar dana program makan bergizi gratis (MBG) tidak disalahgunakan.

Menjawab kekhawatiran publik terkait peluang korupsi di MBG, Tigor menegaskan bahwa sistem pengelolaan anggaran BGN tidak memungkinkan terjadinya korupsi.

"Apakah BGN ini ajang bancakan korupsi? Oh enggak bisa," kata Tigor dalam konferensi pers virtual SDGs, di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Tigor mengatakan, satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diberikan aliran dana sebesar kurang lebih Rp 440 juta satu kali permintaan untuk 10 hari.

Namun, dana tersebut tidak bisa langsung dicairkan begitu saja, melainkan harus melalui persetujuan dari kepala SPPG.

"Yang bisa mengeluarkan uang di situ kami gunakan virtual account. Virtual account-nya itu harus wakil yayasan menuliskan permintaan uangnya dan kepala SPPG meng-approve. Kalau mereka berselisih pendapat, maka tidak keluar uangnya. Jadi kami sudah buat sistem yang mencegah," tutur dia.

Tigor menekankan bahwa total anggaran MBG yang mencapai Rp 71 triliun per tahun tidak didistribusikan melalui pejabat eselon, tetapi langsung turun ke SPPG.

"Jadi tidak ada lagi itu eselon-eselon satu mempunyai kekuatan ataupun power untuk bisa melakukan pengadaan-pengadaan besar secara terpusat. Itu tidak bisa. Jadi korupsi sudah terjawab," kata dia.

Dengan dana yang langsung ke SPPG, Tigor memastikan bahwa praktik-praktik korupsi tidak akan terjadi di lembaganya.

"Yang uang negara itu langsung ke SPPG, melintasi bank Himbara, jadi tidak ada yang mampir ke banknya BGN. Itu menjawab mengenai korupsi dengan tata kelola begini," tandasnya.

Tag:  #klaim #anggaran #tidak #bisa #dikorupsi #sistem #yang #tutup #celah #bancakan