Ledakan SMAN 72, Anggota DPR Dorong Penanganan Trauma Menyeluruh

– Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menyoroti dampak ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, pada Jumat (7/11/2025).

Selly menilai kejadian ini bukan sekadar bencana fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis bagi seluruh ekosistem sekolah, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga tenaga pendukung.

“Kita tidak hanya bicara soal luka tubuh, tetapi juga luka batin. Anak-anak, guru, orang tua, bahkan petugas sekolah bisa mengalami trauma. Karena itu, penanganannya tidak boleh sepotong-sepotong, harus menyeluruh, lintas aspek, dan lintas instansi,” kata Selly dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025).

Adapun ledakan di SMAN 72 Jakarta terjadi saat kegiatan keagamaan di sekolah. Peristiwa itu menyebabkan 54 orang terluka, dan sebagian besar siswa kini masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Jakarta.

Berdasarkan laporan awal kepolisian, pelaku pengeboman diduga merupakan siswa berusia 17 tahun yang mengalami tekanan sosial dan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.

Selly menilai tragedi ini sebagai peringatan serius bahwa banyak sekolah di Indonesia belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi anak.

Ia juga menyoroti pandangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut pelaku kurang mendapatkan perhatian dari orangtua dan sekolah.

Namun, ia menegaskan bahwa masalah tersebut harus dilihat dalam konteks tanggung jawab sistemik.

“Masalahnya bukan hanya di rumah atau di sekolah, tetapi di ekosistem perlindungan anak yang belum bekerja optimal. Anak kehilangan ruang aman untuk bicara, kehilangan telinga yang mau mendengar,” tegasnya.

Mantan Wakil Bupati Cirebon itu menambahkan, banyak anak kini melampiaskan rasa terasing dan kegelisahan ke ruang digital.

“Jika sekolah tidak ramah dan rumah tidak menjadi tempat curhat, maka media sosial mengambil alih fungsi pendidikan emosional anak. Itu yang berbahaya,” jelasnya.

Sebagai anggota DPR RI yang membidangi isu sosial, keagamaan, dan perlindungan anak, Selly menekankan bahwa penanganan pascatragedi tidak cukup hanya secara medis.

Ia menilai trauma akibat peristiwa tersebut bersifat komunal dan berdampak pada seluruh lingkungan sekolah.

“Anak yang tidak terluka pun bisa trauma. Guru, staf, hingga orang tua juga terdampak secara psikis. Maka, pemulihan psikotraumatik harus dilakukan secara menyeluruh, bukan selektif,” ujarnya.

Dia mendorong Kementerian PPPA, Dinas Pendidikan, dan KPAI untuk segera membentuk Tim Respon Krisis Sekolah yang melibatkan psikolog, guru BK, serta perwakilan orang tua.

Tim tersebut diharapkan mampu melakukan asesmen psikologis dan menyusun program pemulihan kolektif pasca-trauma di lingkungan sekolah.

Selly juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap konsep Sekolah Ramah Anak yang dinilainya belum memiliki indikator terukur dan mekanisme pengawasan yang kuat.

“Ramah anak bukan sekadar slogan di dinding sekolah. Itu harus nyata dalam sistem: ada kanal aduan yang aman, ada pendidikan anti-bullying, serta ruang dialog antara anak, guru, dan orang tua,” ujarnya.

Menurut Selly, pentingnya literasi digital dan komunikasi empatik bagi orang tua agar mampu mengenali tanda-tanda distress pada anak.

“Banyak orang tua tidak sadar, perubahan kecil pada perilaku anak bisa menjadi sinyal bahaya. Karena itu, mereka perlu dibekali kemampuan komunikasi yang peka,” imbuhnya.

Tag:  #ledakan #sman #anggota #dorong #penanganan #trauma #menyeluruh