Isu RS di Jakarta Tolak Pemuda Baduy Dalam: Dibantah Pramono, Wamenkes Siap Beri Teguran

- Nasib nahas menimpa seorang remaja asal Baduy Dalam, Banten bernama Repan (16) yang menjadi korban pembegalan di Jalan Pramuka Raya, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 26 Oktober lalu, dini hari.

Para pelaku membawa kabur 10 botol madu dagangan, sebuah ponsel, serta uang tunai Rp 3 juta yang dibawa Repan.

Tak cukup merampas harta benda, pelaku juga menyerang Repan menggunakan senjata tajam. Korban mengalami luka sobek di tangan kiri, luka di pipi dan memar di punggung.

Ironisnya, Repan yang sudah mengalami luka-luka itu, diduga ditolak pihak rumah sakit di Jakarta karena tidak memiliki identitas atau kartu tanda penduduk (KTP).

Ditolak RS

Kepala Desa Kanekes, Oom, membenarkan warganya menjadi korban begal. Repan sendiri merupakan warga Baduy Dalam dari Kampung Cikeusik, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten.

Oom mengatakan bahwa Repan memang sempat kesulitan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit sekitar lokasi kejadian karena ditolak lantaran tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Dia ke rumah sakit sendiri, tetapi ditolak, kan warga Baduy Dalam tidak punya KTP," kata Oom.

Dengan kondisi tangan terluka, Repan kemudian berjalan kaki ke Tanjung Duren di Jakarta Barat untuk meminta pertolongan ke kenalannya.

"Ditolong sama kenalan Repan, wisatawan yang pernah berkunjung ke Baduy, saya sangat berterima kasih berkat beliau Repan bisa dibawa ke rumah sakit," kata Oom.

Oom mengatakan, pihaknya sudah melaporkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kompas.com/ Ruby Rachmadina Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberi ultimatum kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk segera membongkar tiang-tiang bekas proyek Monorel Jakarta yang masih berdiri di kawasan Senayan dan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pramono membantah

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah kabar bahwa rumah sakit di Jakarta menolak Repan.

Menurut Pramono, kendala yang terjadi bukan terkait izin pelayanan, melainkan hambatan komunikasi antara pihak rumah sakit dan korban. Perbedaan bahasa membuat proses administrasi awal berjalan tidak lancar.

Pramono mengklaim bahwa tidak ada penolakan layanan medis terhadap korban, meski yang bersangkutan tidak punya KTP.

"Untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil Kepala Dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Pramono menegaskan, seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta tidak diperbolehkan menolak pasien dalam kondisi darurat, termasuk warga luar daerah dan mereka yang tidak memiliki identitas resmi.

"Yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan, Kepala Dinas Kesehatan, Bu Ani sendiri, akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu enggak benar, ya," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa penanganan pasien menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tanpa membedakan status kepemilikan rumah sakit.

KOMPAS.com/FIRDA JANATI Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

Ditegur Wamenkes

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono mengaku telah memonitor kasus ini dan akan memberikan teguran kepada rumah sakit.

Dante menuturkan, hal yang paling penting dari pelayanan kesehatan adalah keselamatan pasien, terlebih lagi jika dalam kondisi darurat seperti yang dialami Repan.

Kemenkes akan memberikan teguran kepada RS yang menolak Repan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Yang paling penting adalah subjeknya. Subjeknya kita tangani dulu dengan baik. Nanti berikut-berikutnya supaya ini tidak terulang lagi, akan kita berikan teguran kepada rumah sakit tersebut," ucap Dante di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak semua masyarakat tanpa memandang ada atau tidaknya kepemilikan identitas.

"Sebenarnya ya, (pelayanan) kesehatan itu hak semua masyarakat di Indonesia, dengan NIK maupun tanpa NIK," kata Dante.

Meski tidak memiliki asuransi atau identitas kependudukan, kata Dante, pihak rumah sakit semestinya wajib menolong pasien tersebut.

"Yang ada NIK-nya kita obatin. Yang tidak ada NIK-nya kan banyak juga yang tidak sadar tetap kita obatin. Kecelakaan di jalan tetap kita obatin," tuturnya.

Tag:  #jakarta #tolak #pemuda #baduy #dalam #dibantah #pramono #wamenkes #siap #beri #teguran