Pemerintahan Prabowo Tunjukkan Arah Positif dalam Memperbaiki Sektor Energi Nasional

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah positif dalam upaya memperbaiki sektor energi nasional. Menurutnya, meski situasi penuh tantangan, pemerintah mulai membangun pondasi menuju ketahanan energi yang berdaulat dan berkelanjutan.

“Saya melihat ada perubahan lah ya dari sektor energi. Ada perubahan di mana upaya untuk kembali memperbaiki sektor energi itu ada peningkatan,” ujar Ali saat ditemui Jawapos.com, Kamis (30/10).

Namun, ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam tahun pertama ini bukan sepenuhnya akibat kebijakan pemerintahan sekarang. Ali mencontohkan berbagai masalah di sektor energi seperti kontrak kerja, kontrak dagang, maupun persoalan korupsi di BUMN energi yang menurutnya merupakan warisan dari masa lalu. Meski demikian, ia menilai pemerintahan Prabowo berupaya memperbaiki keadaan.

Di sisi lain, pemerintahan saat ini juga mulai melirik pengembangan energi terbarukan untuk mendudung Net Zero Emission (NZE). Salah satunya mengenai perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), di mana 75 persen tambahan listrik di Indonesia akan berbasis energi terbarukan.

“RUPTL yang 75 persen diminta energi terbarukan. Tapi yang agak saya sayangkan adalah, kenapa 71 persen-nya diarahkan untuk swasta begitu. Apakah swasta boleh ikutan? Ya boleh. Tapi tetap yang dominan seharusnya BUMN,” kata Ali.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan amanat konstitusi bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Artinya negara harus dominan. Negara enggak bisa dikalahkan oleh swasta,” tegasnya.

Ali menilai penting bagi pemerintah untuk menegaskan kembali peran negara di sektor strategis, termasuk energi dan pertambangan. “Yang menguasai listrik adalah negara dan negara menugaskan kepada PLN. Yang menguasai sektor migas adalah negara, negara menugaskan Pertamina. Yang menguasai sektor pertambangan adalah negara, negara punya Inalum, punya segala macamnya kan seperti itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penguatan peran BUMN energi juga berkaitan erat dengan visi Astacita pemerintahan saat ini, yang menekankan pada tiga ketahanan: energi, pangan, dan lingkungan.

“Ketahanan itu enggak boleh asal untuk bicara. Yang tadi saya jelaskan kan, ketersediaan, keterjangkauan, bisa diakses, bisa diterima oleh publik, berkelanjutan, dan berkedaulatan. Nah, berkedaulatan itu penting,” ujar Ali.

Meski masih banyak riak di lapangan, menurutnya, pemerintahan saat ini sudah membangun pondasi menuju kemandirian energi nasional. Namun, ia mengingatkan perlunya ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah di Pertamina dan memastikan BUMN tetap kuat.

“Harapan kami nih para pengamat, para dosen, itu pemerintah harus tegas menyelesaikan persoalan Pertamina. Kasihan Pertamina, berlarut-larut. Orang Pertamina pasti juga tidak mau seperti ini. Tapi mereka kan kemudian terbawa. Yang bikin kebijakan impor juga negara, Pertamina yang kena getahnya,” ungkapnya.

Ia juga menilai kinerja PLN cukup stabil selama setahun terakhir. “Alhamdulillah sih PLN tahun ini enggak terlalu ada masalah ya. Paling tarif listrik 50%, segala macamnya yang insentif yang berapa bulan itu dan itu kan kompensasinya sudah dibayar oleh negara,” ujarnya.

Ali menegaskan bahwa PLN dan Pertamina harus tetap menjadi tulang punggung negara dan tidak boleh kalah oleh swasta, apalagi asing. “Kalau SPBU asing atau perusahaan asing, mereka, ‘Oh ini enggak, sudah enggak ekonomis nih,’ pergi. Bodo amat dengan Astacita. Tapi kalau perusahaan negara, enggak mungkin pergi,” tegasnya.

Ali berharap pemerintah konsisten memperkuat peran negara dalam menyediakan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah harus jelas membela. Mungkin akan dihujat oleh banyak orang terlalu monopoli atau apa. Ya enggak usah peduli, memang konstitusi kita begitu,” ujarnya.

“Kita itu konsepnya konsep negara kesejahteraan. Di mana negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, karena kondisi ekonomi yang masih berada di pertengahan ini, maka negara yang harus wajib menyediakan kesejahteraan kepada masyarakat,” pungkas Ali.

Tag:  #pemerintahan #prabowo #tunjukkan #arah #positif #dalam #memperbaiki #sektor #energi #nasional