Perbaikan Tata Kelola MBG, Zulhas: BGN Penyelenggara, Pengawasan di Kemenkes dan Kemendagri

- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut, bakal ada koordinasi atau pembagian tugas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Zulkifli, pembagian tugas tersebut diamanatkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang koordinasi tata kelola pelaksanaan program MBG.

Menko yang karib disapa Zulhas ini mengungkapkan, bakal ada pembagian antara penyelenggaraan dan pengawasan program MBG.

“Kalau sekarang itu semua dikerjakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) semuanya, penyelenggaraannya, pengawasannya, semuanya. Nanti ini dibagi. Di dalam tata kelola kita perbaiki. Nanti BGN penyelenggara dan pengawasan nanti beda,” kata Zulhas dalam program diskusi "Laporan Khusus Satu Tahun Prabowo-Gibran” di Kompas TV pada Senin (20/10/2025) malam.

Dia menyebut, BGN bakal fokus pada penyelenggaraan MBG. Sedangkan pengawasan bakal dipercayakan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pengawasannya nanti itu dari Kementerian Kesehatan karena punya akses ke puskesmas sampai ke desa dan dusun. Lalu, ada Menteri Dalam Negeri yang bisa langsung ke gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, dirinya mendapatkan tugas menjadi menjadi Ketua Tim koordinasi tata kelola penyelenggaran MBG tersebut.

“Saya baru terima Keppres tiga hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi,” kata Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa Keppres tersebut bentuk upaya pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan program MBG.

“Kita selama ini belajar banyak sehingga lahirlah Kepres koordinasi. Kita akan sempurnakan Tata kelolanya belajar dari yang terjadi misalnya di perkotaan,” ujar Zulhas.

“Seperti kota-kota itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena kesadaran masyarakatnya tinggi. Tapi, di Kabupaten misalnya mungkin kurang. Itu juga SPPG-nya tidak begitu di apa sehingga terjadi banyak masalah. Itu akan kita perbaiki, maka nanti tata kelolanya disempurnakan,” ujarnya melanjutkan.

Pemerintah diketahui memang terus memperbaiki pelaksanaan program MBG. Apalagi, program unggulan Presiden Prabowo tersebut kerap disorot karena terjadinya kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Target MBG

Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta orang pada akhir 2025.

Namun, target itu sepertinya tidak akan tercapai. Sebab, hingga Oktober 2025, jumlah penerima manfaat MBG tercatat sebesar 36,7 orang dengan 12.508 mitra dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, target 82,9 juta penerima MBG diundur ke bulan Februari 2026.

"Kita usahakan, ya selambat-lambatnya Februari lah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin.

Namun, Dadan tetap meyakini target 82,9 juta penerima MBG bisa rampung tahun 2025, asalkan tidak ada gangguan termasuk terkait pengurusan pendaftaran SPPG.

Prabowo Ingatkan BGN “Ojo Ngoyo"

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 20 Oktober 2025, pun meminta Kepala BGN tidak memaksakan untuk memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat MBG pada 2025.

"Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada hari ini mencapai 40 juta, tapi saya sampaikan 'jangan dipaksakan, ojo ngoyo, yang penting baik pelaksanaannya'" kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Prabowo menegaskan bahwa yang terpenting adalah pelaksanaan program MBG berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan atau kasus insiden pangan.

Tag:  #perbaikan #tata #kelola #zulhas #penyelenggara #pengawasan #kemenkes #kemendagri