Menteri LHK Bertemu Presiden IUCN Bahas Kerja Sama Pelestarian Keanekaragaman Hayati

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden International Union for Conservation of Nature (IUCN) Razan Al Mubarak.

Pertemuan yang dilakukan pada Kamis (1/2/2024) ini, membahas isu terkait pelestarian alam dan keanekaragaman hayati serta kolaborasi dalam Mangrove Alliance for Climate (MAC).

Pertemuan membahas sejumlah hal diantaranya rencana kerja implementasi hasil COP28 “ UAE Consensus”.

Menteri Siti menyampaikan, bahwa dalam Presidency UAE COP28 juga telah dihasilkan 11 pledges and declarations on food system, health, serta renewable energy and efficiency. 

Dia menjelaskan kerja implementasi hasil COP UNFCCC yang sudah dilaksanakan secara intensif sejak COP26 Glasgow terkait agenda Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. 

Di mana Indonesia telah menerbitkan dokumen resmi Pemerintah melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Operational Plan pada Maret 2022.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan target-target iklim dalam FOLU Net Sink 2030, dengan estimasi sebesar USD 14.5 miliar, yang hingga saat ini terutama tergantung pada Indonesia’s own State Budget," kata Menteri Siti.

Menteri Siti menyatakan Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian penurunan emisi, di atas target penurunan emisi yang dicantumkan dalam NDC Indonesia. 

Mengenai achievements Indonesia dalam hal penurunan emisi yang bersumber dari deforestasi dan degradasi hutan, Indonesia telah menerima Results-Based Contributions dari Norwegia, GCF, FCPF dan BioCF dengan nilai tidak kurang dari USD 400 juta, ini yang tercatat hingga akhir 2023. 

Nilai ini akan mencapai hingga di atas USD 500 juta di tahun 2024/2025. 

Kemudian, Menteri Siti menjelaskan tentang tata kelola karbon di Indonesia, termasuk mekanisme perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia yang sudah mulai aktif, meski belum terlalu dinamis sebagaimana yang diharapkan. 

Dalam hal ini, pemerintah sudah menyiapkan segala peraturan untuk dapat menjamin bisnis karbon yang legal, transparan, dan berintegritas memenuhi kaidah-kaidah tata kelola karbon atau carbon governance. 

Pertemuan kali ini juga membahas kerjasama mangrove antara RI dan UAE. 

Menteri Siti mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kerja sama mangrove dengan Jepang dan Jerman, serta akan menyusul Korea dan lain-lain, termasuk tentang rencana World Mangrove Centre Bali Grand Forest Park di Bali. 

"Pemerintah Indonesia menetapkan Bali sebagai lokasi World Mangrove Centre dengan segala variasi kegiatan dan kepentingan global," ucap dia.

Pentingnya Pendanaan Iklim

Pada kesempatan tersebut, Razan Al Mubarak menggarisbawahi bahwa pentingnya pendanaan iklim (climate finance).

Seperti yang dijanjikan negara maju dalam mendukung pencapaian agenda utama penurunan emisi global, termasuk di Indonesia melalui implementasi kebijakan FOLU Net Sink 2030. 

Dia juga mengajak dan meminta Indonesia untuk bersama negara-negara anggota UNFCCC untuk mengimplementasikan hasil COP28 secara nyata dan lebih luas lagi dengan pengembangan bersama south-south cooperation.

Tag:  #menteri #bertemu #presiden #iucn #bahas #kerja #sama #pelestarian #keanekaragaman #hayati