Ketua MPR Minta Menteri Buat Kajian Sebelum Kebijakan: Jangan Jadi Bebani Prabowo

- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengingatkan menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif sebelum mengeluarkan kebijakan.

Langkah itu diperlukan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan permasalahan baru yang kemudian membebani Presiden Prabowo Subianto.

“Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden,” ujar Muzani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Pernyataan itu disampaikan Muzani saat menanggapi pertanyaan soal banyaknya persoalan yang mengharuskan Presiden Prabowo turun tangan untuk menyelesaikannya.

Salah satunya adalah polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Polemik ini ditengarai oleh terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan empat pulau Aceh masuk wilayah administrasi Sumut.

Terbaru, Prabowo juga turun tangan mempercepat penyelesaian masalah Pulau Enggano di Bengkulu yang terisolasi selama beberapa waktu terakhir karena pendangkalan pelabuhan.

Menurut Muzani, persoalan seperti itu seharusnya bisa diselesaikan atau bahkan diantisipasi di level kementerian/lembaga.

Dengan demikian, kepala negara bisa lebih fokus menangani persoalan yang lebih strategis.

“Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain,” ujar Muzani.

“Supaya Presiden tidak dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan,” pungkas dia.

Tag:  #ketua #minta #menteri #buat #kajian #sebelum #kebijakan #jangan #jadi #bebani #prabowo