Polri Bongkar Pengoplosan Gas Subsidi di Bogor, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Lintas Sektor
Ilustrasi pengoplosan gas subsidi. (Istimewa)
13:48
12 Juni 2025

Polri Bongkar Pengoplosan Gas Subsidi di Bogor, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Lintas Sektor

- Dugaan pengoplosan gas subsidi kembali ditemukan di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Hal ini diketahui setelah aparat Kepolisian menggerebek tiga lokasi pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Selasa, (10/6) sore.

Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita ratusan tabung gas ukuran 12 dan 3 kilogram (kg). Namun, tidak satu pun pelaku yang bisa ditangkap karena diduga sudah mengetahui kedatangan petugas.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, merasa prihatin atas peristiwa tersebut. Sebab, praktik ilegal tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan jutaan warga yang menggunakan gas subsidi untuk kebutuhan rumah tangga.

"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh," kata Puan kepada wartawan, Kamis (12/6).

"Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil,” sambungnya.

Kasus pengoplosan gas subsidi yang terus terjadi, dinilai merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kebijakan subsidi justru dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab, yang mencari untung dengan membahayakan nyawa masyarakat.

Karena itu, Puan meminta pemerintah bertindak tegas terhadap praktik ilegal tersebut. Ia mendesak adanya reformasi total dalam pengawasan LPG subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan, dan transparansi data distribusi hingga tingkat pengecer.

“Penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP itu mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian, yang bisa merespons cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi tersebut. Ia tak menginginkan, praktik-praktik nakal pengoplosan gas bersubdisi terus terjadi di Tanah Air.

"Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan

Tag:  #polri #bongkar #pengoplosan #subsidi #bogor #ketua #minta #pemerintah #perketat #pengawasan #lintas #sektor

KOMENTAR