Penulisan Ulang Sejarah RI Diharap Tak Cuma Jadi Alat Pembenaran Kekuasaan

- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani berharap hasil penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan pemerintah tak cuma jadi legitimasi penguasa tapi harus objektif lewat pendekatan kritis.

"Ini penting, agar sejarah tidak menjadi alat pembenaran kekuasaan semata, melainkan menjadi cermin reflektif yang membimbing bangsa ke arah yang lebih baik dan dewasa secara politik dan budaya," ujar Lalu Hadrian saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).

Lalu Hadrian juga menekankan bahwa proses penulisan ulang sejarah harus melibatkan sejarawan yang mumpuni secara akademik.

"Tentu dengan melibatkan sejarawan secara akademik dan terbuka, penulisan ulang ini bisa memperbaiki distorsi sejarah dan memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan," kata Lalu. 

Menurut Lalu, penulisan ulang sejarah perlu dilakukan untuk menghadirkan narasi yang lebih adil, lengkap, dan objektif.

Hal ini juga penting untuk membangun kesadaran sejarah yang lebih utuh bagi generasi muda.

"Bisa saja selama ini, sejarah nasional banyak ditulis dari sudut pandang penguasa atau ideologi tertentu, sehingga seringkali mengabaikan kontribusi kelompok minoritas, daerah terpencil, atau tokoh yang tidak sejalan dengan pemerintah," ucapnya.

Di sisi lain, Lalu menekankan soal transparansi dalam proses penulisan ulang sejarah oleh pemerintah.

Penekanan ini juga menjadi sorotan Komisi X DPR RI dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Kebudayaan pada 23 April lalu.

"Penyusunan sejarah harus dilakukan secara transparan, melibatkan para ahli yang kredibel, serta mempertimbangkan berbagai perspektif agar hasilnya objektif dan mencerminkan kebenaran sejarah secara utuh," tegasnya.

Politikus PKB ini juga mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu yang dinamis.

Seiring berkembangnya metodologi seperti teknologi arsip digital, serta terbukanya dokumen-dokumen lama, menurutnya, banyak fakta baru yang bisa diungkap.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah saat ini sedang memproses penulisan ulang sejarah di Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia akan menghasilkan narasi versi terbaru yang bakal dirilis pada 17 Agustus 2025 nanti.

“Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan), (saat) 80 tahun Indonesia merdeka,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagaimana dilansir ANTARA, Selasa (6/5/2025).

Fadli Zon pun optimistis dengan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini.

Adapun penulisan sejarah versi terbaru ini dikerjakan oleh lebih dari 100 ahli sejarah dari pelbagai universitas di Indonesia.

Ada bagian-bagian sejarah yang direvisi, ditambahkan, ataupun diluruskan mengikuti hasil kajian para ahli.

“Kami akan update dan menambah beberapa jilid tentu mendasarkan kepada buku-buku yang sudah ada. Kami melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari semua perguruan tinggi, dari banyak perguruan tinggi yang memang sejarawan, yang ahli di bidangnya untuk punya kompetensi menulis, dan juga editing (menyunting, red.) di dalam buku itu,” kata Fadli Zon.

Dia melanjutkan bahwa ada banyak temuan-temuan, termasuk dari periode prasejarah, dan ada juga penambahan-penambahan catatan sejarah dari pemerintahan-pemerintahan yang lalu.

“Semua perlu di-update, kami update. Misalnya, periode terakhir (dalam versi sejarah saat ini) itu periode sebelum Pak SBY. Kalau nggak salah. Nanti, tentu ditambahkan,” kata Fadli yang merupakan politikus Partai Gerindra ini.

Tag:  #penulisan #ulang #sejarah #diharap #cuma #jadi #alat #pembenaran #kekuasaan