Kades Kohod Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Pagar Laut, Kuasa Hukum Sebut Pihaknya Kooperatif

Kades Kohod Arsin memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus pemalsuan dokumen SHGB pagar laut di Tangerang, Senin (24/2/2025) siang.

Arsin menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut tersebut.

Kades Kohod tiba di gedung Bareskrim Jakarta pada pukul 13.09 WIB, didampingi kuasa hukumnya, Yunihar.

Ia terlihat mengenakan masker dan topi serta memakai jaket warna hitam.

Dalam kesempatan tersebut, Yunihar menegaskan, pihaknya kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang menjerat kliennya. 

Hal tersebut, kata Yunihar, ditunjukkan dengan hadirnya Kades Kohod Arsin di Bareskrim Polri.

"Hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya, kami kooperatif, kita ikuti aturan dan mekanisme yang ada," ucapnya kepada wartawan, Senin. 

“Kita ikuti aturan dan mekanisme yang ada,” imbuh Yunihar.

Sementara itu, ketika ditanya wartawan apakah siap untuk ditahan. Arsin hanya bungkam dan berjalan ke ruang penyidik. 

“(Apa saja yang dibawa, Pak?) Bawa diri,” ungkap kuasa hukum Kades Kohod.

Sebelumnya, Arsin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang. 

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyatakan hasil gelar perkara menetapkan empat tersangka dalam kasus ini.

Termasuk Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," kata Djuhandhani, Selasa lalu.

Sempat Menghilang setelah Jadi Tersangka

Setelah jadi tersangka, Arsin bin Asip, Kepala Desa (Kades) Kohod, Tangerang, Banten, sempat tak ditemukan di rumah dan Kantor Kepala Desa.

Pada Rabu (19/2/2025) siang, Tribunnews mendatangi rumah pribadi Arsin di Jalan Kalibaru Kohod, Desa Kohod.

Namun, tak ada aktivitas apapun selain para simpatisan atau pasukan pengaman desa (paspamdes) yang duduk di teras samping rumah Arsin.

Saat itu, terlihat empat orang simpatisan Arsin dengan gaya 'parlente' di sana. Tetapi, pencarian Arsin usai jadi tersangka nihil.

Salah satu paspamdes Arsin, Anton (bukan nama asli) menegaskan, Arsin tidak berada di rumah saat ini. Namun, ia tak mau mengungkap keberadaan Arsin.

"Enggak ada (pak Arsin). Saya enggak tahu ke mana, ini saya baru datang," kata Anton saat ditemui.

Tribunnews pun mencari keberadaan Arsin ke Kantor Kepala Desa Kohod yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari kediamannya. 

Di sana, terdapat sejumlah petugas kantor desa berpakaian batik di bagian penerimaan tamu.

Di depan pintu ruang kerja yang tertutup, terdapat seorang staf pelayanan kantor desa bernama Nanang Kosim (46).

Ia mengatakan, Arsin tak berada di Kantor Kepala Desa meski di hari kerja. Meski demikian, pelayanan kantor desa tetap buka meski Arsin sebagai Kepala Desa sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Saat itu, Kuasa hukum Arsin, Yunihar mengaku sempat bertemu dan melakukan rapat dengan Arsin di rumah kliennya pada Selasa (18/2/2025) malam.

Namun, setelah itu, ia tidak mengetahui keberadaan kliennya.

Duduk Perkara Kasus yang Menjerat Kades Kohod

Sebagai informasi, Dittipidum Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kasus pagar laut Tangerang. 

Di antaranya Kepala Desa Kohod Arsin, Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua orang lain berinisial SP dan CE. 

SP selaku Penerima kuasa, dan CE Penerima Kuasa.

Penetapan tersangka ini, setelah penyidik melakukan gelar perkara usai memintai sejumlah keterangan saksi dan menyita barang bukti dalam proses penyidikan.

Adapun peran keempat tersangka itu, yakni secara bersama-sama memalsukan surat-surat tersebut.

Diduga, keempat tersangka telah membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian.

Surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohod, dan dokumen lain dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai November 2024.

Para tersangka membuat seolah-olah pemohon mengajukan permohonan melalui jasa surveyor ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Abdi Ryanda Shakti, Reynas Abdila, Kompas.com)

Tag:  #kades #kohod #diperiksa #sebagai #tersangka #kasus #pagar #laut #kuasa #hukum #sebut #pihaknya #kooperatif