PDI-P Sebut Pimpinan KPK Bukan Penyidik, Tak Bisa Tanda Tangani Surat Penahanan Hasto

- Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, menilai bahwa surat perintah penahanan kliennya oleh KPK tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Jadi yang ingin saya sampaikan secara tegas adalah surat perintah penahanan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK,” ujar Maqdir dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Kamis (20/2/2025).

Maqdir menerangkan bahwa surat perintah penahanan Hasto ditandatangani oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Hal ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019.

“Perlu diketahui bahwa berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK itu bukan lagi sebagai penyidik dan tidak juga menjadi penuntut umum,” ucap Maqdir.

Berdasarkan ketentuan itu, Maqdir menyatakan bahwa pimpinan KPK tidak dapat bertindak sebagai penyidik dan memutuskan penahanan terhadap Hasto.

Sebab, lanjut Maqdir, kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka berada di tangan penyidik yang menangani perkara.

“Sehingga menurut hemat kami, kalau kita tafsirkan bunyi dari pasal ini, pasal 21 ini, maka pimpinan KPK tidak bisa bertindak sebagai penyidik dalam hal ini,” kata Maqdir.

“Karena yang berwenang melakukan penahanan itu adalah penyidik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).

Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Adapun penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Sekjen PDI-P itu tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.

Tag:  #sebut #pimpinan #bukan #penyidik #bisa #tanda #tangani #surat #penahanan #hasto