Beasiswa KIP dan Honorer Kementerian Lolos dari Jerat Efisiensi Anggaran

- Honorer di kementerian/lembaga pemerintah pusat bisa bernapas panjang setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tak ada pemutusan hubungan kerja karena efisiensi anggaran.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai rapat kerja bersama DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

"Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri.

Untuk memastikan jaminan tak ada PHK honorer di kementerian/lembaga, Sri Mulyani menyebut telah dilakukan rekonstruksi anggaran pasca-efisiensi dalam beberapa hari terakhir.

Lewat rekonstruksi, sejumlah kementerian/lembaga mendapat keleluasaan karena jumlah efisiensi yang mengecil.

Dia juga menjelaskan, penelitian lebih lanjut mengenai efisiensi ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk merevisi kembali belanja untuk tenaga honorer.

Dari koreksi ini, akan diberikan belanja tenaga honorer agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

"Akan dilakukan penelitian lebih lanjut maka efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden, yaitu pelayanan publik yang baik," ucap Sri Mulyani.

Beasiswa KIP aman dari pemangkasan

Selain pembatalan tenaga honorer, napas lega juga dapat dirasakan oleh penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran yang telah dialokasikan dalam KIP Kuliah tidak terpotong oleh kebijakan efisiensi.

“Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” ucapnya.

Dia mengatakan, saat ini terdapat 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 14,698 triliun.

Jutaan mahasiswa ini bisa kembali belajar tanpa khawatir beasiswa mereka mandek oleh kebijakan efisiensi anggaran.

Hal ini sekaligus mengoreksi pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang mengungkapkan bahwa anggaran beasiswa KIP Kuliah ikut terdampak pemangkasan anggaran.

Satryo pada rapat kerja dengan DPR Rabu (12/2/2025) mengatakan, ada efisiensi sebesar 9 persen untuk beasiswa KIP Kuliah.

“Bantuan sosial, beasiswa, ada KIP Kuliah itu pagu awalnya Rp 14,698 triliun. Kemudian, efisiensi oleh Ditjen Anggaran sebesar Rp 1,319 triliun, sembilan persen,” ujar Satryo.

Istana menjamin

Tidak hanya dari Sri Mulyani, pihak istana dalam hal ini Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga memastikan biaya operasional hingga beasiswa perguruan tinggi tidak akan terdampak efisiensi.

Salah satunya adalah KIP Kuliah yang sebelumnya dikhawatirkan terdampak oleh kebijakan efisiensi.

"Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, biaya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," imbuhnya.

Dia juga menegaskan, efisiensi anggaran kementerian tak berdampak pada gaji pegawai dan pelayanan publik.

Hal ini mendukung pernyataan Sri Mulyani yang memastikan belanja pegawai, termasuk honorer, tak akan dikurangi untuk mencegah terjadinya PHK di honorer di lingkungan kementerian/lembaga.

"Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan," ujar Hasan Nasbi.

Tag:  #beasiswa #honorer #kementerian #lolos #dari #jerat #efisiensi #anggaran