Gugatan Praperadilan Hasto Ditolak, Pengamat Klaim Kasus Sekjen PDIP Sangat Kuat Dosis Politiknya

- Perkara hukum yang disangkakan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto dinilai sangat tinggi dosis politiknya.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat merespons putusan praperadilan Hasto yang ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Burhanuddin mengatakan demikian, karena kasus Harun Masiku sendiri sudah terjadi sejak enam tahun silam.

Namun, baru muncul dan ramai sekarang ini, sehingga menimbulkan pertanyaan.

“Saya kira tuduhan atau klaim kasus ini sangat rentan isu politik tidak bisa diabaikan."

"Kalau kita melihat kasus Harun Masiku kan sudah terjadi 6 tahun lalu pada masa pimpinan KPK sebelumnya kenapa kemudian baru muncul sekarang,” kata Burhanuddin dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (14/2/2025).

“Jadi itu saja sudah menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan Mas Hasto itu sangat kuat dosis politiknya,” lanjutnya.

Burhanuddin juga mengaku bahwa dia sudah mengetahui soal gugatan praperadilan Hasto akan ditolak sejak rapat di DPR awal pekan ini.

“Kemarin 2-3 hari sebelum putusan itu diambil itu ada statement dari Pak Prabowo di acara Muslimat NU yang mengatakan, ada pihak-pihak yang ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi."

"Nah kebetulan beberapa hari terakhir saya akan diundang RPDU oleh DPR dalam pembahasan RUU Statistik,” kata Burhanuddin.

“Nah itu hampir semua politisi yang saya temui di belakang layar, itu sudah menangkap sinyal, gugatan yang diajukan oleh Mas Hasto akan ditolak di sidang praperadilan ketika statement Pak Prabowo itu dinyatakan di depan public,” lanjutnya.

Sebelumnya, alasan PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Hasto tersebut karena permohonan itu tidak jelas sehingga tak bisa diterima.

“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil,” ucap Hakim Tunggal, Djuyamto di persidangan PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). 

Dalam pertimbangannya, Djuyamto menyatakan seharusnya permohonan praperadilan Sekjen PDIP itu dilakukan secara terpisah. 

Hal itu dikarenakan Hasto telah ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggara negara oleh KPK. 

"Menimbang berdalih alasan tersebut hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan prapradilan. Bukan dalam satu permohonan," kata Djuyamto.

Dengan demikian, permohonan pemohon yang menggabungkan tentang sah tidaknya dua surat perintah penyidikan, atau setidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan haruslah dinyatakan tidak memilih syarat formil permohonan praperadilan.

"Maka terhadap eksepsi termohon tersebut berdasarkan hukum dan patut dikabulkan," ucapnya. 

Selanjutnya, Djuyamto mengatakan, dengan berbagai pertimbangan hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka terhadap eksepsi permohonan yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum.

"Menimbangkan karena eksepsi pemohon dikabulkan maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi," kata hakim Djuyamto. 

"Sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima," tandasnya. 

Politikus PDIP Nilai Terlalu Dipanjang-panjangkan

Mengenai ditolaknya gugatan praperadilan Hasto tersebut, Politikus senior PDIP) Ribka Tjiptaning menilai terlalu dipanjang-panjangkan. 

Dengan tidak diterimanya permohonan praperadilan itu, Hasto harus mengajukan permohonan kembali dua perkara secara terpisah, jika ingin membuktikan penetapan tersangkanya oleh KPK tidak sah. 

"Sebenarnya kan itu terlalu dipanjang-panjangin. Sebenarnya udah nggak ada masalah, kenapa sih mesti begitu," kata Ribka ditemui usai putusan praperadilan Hasto di PN Jakarta Selatan, Kamis.

Selain itu, Ribka juga menilai jalannya persidangan terlalu cepat. 

"Berjalan terlalu cepat, bagaimana ya, begitulah hukum kita," ungkapnya. 

Meski begitu, ia menegaskan bahwa PDIP akan mendukung penuh Hasto menjalani proses hukum dalam perkara melibatkan politisi PDIP Harun Masiku. 

"Kita teman-teman DPP (PDIP) mendukung saja Pak Sekjen yang harus kita dukung," tandasnya. 

(Tribunnews.com/Rifqah/Rahmat Fajar)

Tag:  #gugatan #praperadilan #hasto #ditolak #pengamat #klaim #kasus #sekjen #pdip #sangat #kuat #dosis #politiknya