Komisi VII DPR RI Dorong TVRI, RRI, dan LKBN Antara Tingkatkan Pendapatan

– Komisi VII DPR RI meminta lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan.

Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay menekankan bahwa lembaga-lembaga ini harus memiliki strategi inovatif agar dapat berkembang dan tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.

"Saya apresiasi kinerja empat mitra kami, terutama BSN dan Antara. Namun, saya ingin mendorong agar lembaga-lembaga ini bisa lebih besar. Jangan hanya mengandalkan anggaran yang ada,” ujar Saleh di DPR RI, Rabu (12/2/2025).

“Kalau kita lihat, Antara sudah bisa menghasilkan Rp 548 miliar. Itu bukan angka kecil, tapi bagaimana cara meningkatkannya lagi, terutama dengan menggandeng mitra swasta," katanya lagi.

Saleh juga menyoroti bahwa TVRI dan RRI selama ini kalah bersaing dengan media swasta. Menurut dia, lembaga penyiaran publik harus lebih inovatif dalam mencari pendapatan agar tetap relevan di tengah persaingan industri media.

"TVRI dan RRI perlu berbenah. Saya bandingkan dengan TV dan radio swasta, mereka tetap bisa bertahan bahkan semakin kuat. Kita akan mencari formulasi baru agar TVRI dan RRI bisa lebih kreatif dan berkembang," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga menilai bahwa pemangkasan anggaran yang terjadi saat ini harus dijadikan momentum untuk menerapkan efisiensi yang lebih baik tanpa mengorbankan tenaga kerja.

Dia menegaskan bahwa efisiensi seharusnya dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah, seperti pengurangan perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya, bukan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya melihat ada hikmah di balik pemangkasan anggaran ini. Ini bisa menjadi paradigma baru dalam menjalankan roda pemerintahan agar lebih efisien dan tepat sasaran,” kata Lamhot.

“Efisiensi yang dilakukan harus sesuai dengan arahan pemerintah, seperti pemangkasan biaya perjalanan dinas, bukan justru mengorbankan pegawai dan tenaga honorer," ujarnya lagi.

Dia lantas mengatakan, polemik soal PHK harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pekerja media.

"Kalau ada yang menyoroti PHK atau tenaga kerja yang dirumahkan, kita hentikan pembahasan ini. Sudah jelas, pemangkasan anggaran tidak berdampak pada PHK atau perumahan pegawai. Kita harus memastikan efisiensi dilakukan dengan perencanaan matang dan memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendesak," kata Lamhot.

Tag:  #komisi #dorong #tvri #lkbn #antara #tingkatkan #pendapatan