Wamenko Polkam Sebut Ada 13 Lembaga Jaga Keamanan Laut, tapi Ego Sektoral

- Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus mengatakan, ada 13 lembaga yang diberikan kewenangan dalam menjaga keamanan wilayah laut.

Namun, dia menilai bahwa koordinasi antar lembaga tersebut masih sangat lemah. Kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga menimbulkan kecenderungan ego sektoral.

“Banyak lembaga sebagaI aparat penegak hukum di laut, ada 13 lembaga kalau kita lihat saat ini. 13 lembaga punya tugas masing-masing, punya wewenang masing-masing dan dilindungi oleh Undang-Undang. Dan di antara 13 ini, enam diantaranya punya armada punya kapal,” ujar Lodewijk dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

“Nah di sinilah, dengan punya wewenang aturan dilindungi oleh undang-undang yang keluar adalah ego sektoral masing-masing,” katanya lagi.

Politikus Golkar itu menilai bahwa kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan fungsi pengamanan laut.

“Karena mereka merasa bahwa sayalah yang berwenang seusai itunya dia tanpa melihat kepentingan yang lebih besar,” ujar Lodewijk.

Menurut Lodewijk, banyaknya lembaga yang berwenang dalam keamanan laut belum mampu mengurangi permasalahan di wilayah perairan Indonesia. Imbasnya, negara harus merugi puluhan triliun setiap tahunnya.

“Dari data yang kami tahu, satu tahun kira kehilangan Ro 40 triliun yang dicuri oleh negara asing. Pertanyaannya kenapa, karena memang kita belum, tidak mampu, dan belum mampu mengawasi yuridiksi Indonesia terutama di wilayah laut,” katanya.

Sebagai informasi, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Selasa (11/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra beserta wakilnya, Oto Hasibuan, dan juga Wamenko Polkam Lodewijk Frederik Paulus.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heriawan menjelaskan bahwa rapat ini untuk membahas lebih lanjut soal perbaikan sistem keamanan laut di Indonesia.

“Rapat hari ini membahas keamanan laut yang komprefensif, berkelanjutan, adaptif, responsif dan iklusif,” ujar Heriawan di ruang rapat, Selasa.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, salah satu topik pembahasan dalam rapat kali ini adalah mengatasi persoalan tumpang tindihnya kewenangan berbagai instansi dalam pengamanan wilayah laut Indonesia.

Heriawan mengungkapkan, saat ini setidaknya ada enam instansi yang memiliki peran dalam menjaga keamanan laut. Namun, banyaknya lembaga yang terlibat justru dinilai menghambat koordinasi di lapangan.

Tag:  #wamenko #polkam #sebut #lembaga #jaga #keamanan #laut #tapi #sektoral