Alasan Pemerintah Tetap Selenggarakan Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan mengapa pemerintah tetap melakukan kegiatan retreat kepada 505 kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Bima mengatakan kegiatan retreat tetap dilakukan lantaran pembekalan kepala daerah merupakan kegiatan rutin sejak dulu. Diketahui para kepala daerah terpilih akan mengikuti retreat di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Bima mengatakan ada rangkaian program pembekalan bagi kepala daerah terpilih. Menurutnya retreat menjadi penting sebagai pembekalan bagi mereka.

"Pembekalan ini sangat penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pemerintahan. Juga penting untuk sinkronisasi kebijakan pusat daerah," ujar Bima kepada , Selasa (11/2/2025).

Bima menjelaskan pihaknya sudah memangkas lama waktu pelaksanan retrear. Padahal, kata dia, pembekalan dari Kemendagri yang diselenggarakan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) biasanya dilakukan selama dua minggu. Belum lagi pembekalan dari Lemhanas yang bisa satu sampai dua bulan.

"Nah sekarang ini semua dipangkas menjadi 7 hari. Tadinya bahkan acara Magelang ini direncanakan 14 hari. Sekarang kita pangkas jadi 7 hari," kata Bima.

Pemangkasan waktu retreat itu dilakukan dalam rangka efisiensi. Nantinya biaya penyelenggaraan akan disesuaikan.

"Dipadatkan dan dibuat lebih efisien. Biaya sedang disesuaikan agar sesuai dengan kebijakan efisiensi," kata Bima

Terkait anggaran pelaksanaan retreat, Bima memastikan semua biaya di Magelang ditanggung BPSDM Kemendagri.

"Semua biaya Magelang dari anggaran BPSDM kemendagri," kata Bima.

Sementara itu untuk perjalanan kepala daerah terpilih, ditanggung nelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

"Kalau biaya perjalanan kepala daerah itu dari APBD masing masing. Masuk dalam biaya perjadin yang memang sudah dialokasikan," kata Bima.

DPR Dukung

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai retreat para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 masih diperlukan meski negara sedang melakukan efisiensi anggaran.

Menurutnya, adanya retreat tersebut tidak akan memakan biaya yang besar.

"Ya perlu dan menurut saya kan mungkin nggak terlalu besar lah retreat itu kan," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Kalau berkaca dari retreat para pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dalam kabinet, kata dia, masih dalam tahap yang sederhana.

"Apa namanya, ya toh kalau kita lihat kemarin yang di mana, yang untuk kabinet itu kan pakai apa, tenda ya. Mereka kan tidak di hotel, tidak di apa gitu," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, retreat kepala daerah terpilih tidak akan memakan biaya yang mahal. Menurutnya, diharapkan hasilnya maksimal.

"Jadi saya kira, menurut saya sih, dugaan saya tidak terlalu mahal dan menurut saya kalau dibandingkan dengan hasil yang kita harapkan, masih worth it lah," pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah, baik gubernur, walikota maupun bupati akan mengikuti retreat di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025 mendatang. Kegiatan ini sebagai persiapan kepala daerah sebelum bekerja pasca dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri (wamendagri) RI, Bima Arya pun menjelaskan topik yang akan dibahas dalam retreat mendatang. Hal itu disampaikan saat ditemui di Istana Kepresidenan di Yogyakarta, Minggu (09/2/2025).

Bima mengungkapkan ada tiga bahasan utama dalam retreat. Yakni tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, pembekalan dari Lemhanas serta delapan program Asta Cita.

Tag:  #alasan #pemerintah #tetap #selenggarakan #retreat #kepala #daerah #tengah #efisiensi #anggaran