Soal Polemik Kadin Indonesia, Presiden Jokowi: Jangan Bola Panasnya Disorong ke Saya

 - Polemik yang melilit jajaran elite pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih berlarut. Dua kubu dikabarkan berusaha menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tak ingin dilibatkan dalam konflik tersebut.

Dia meminta Kadin menyelesaikan masalah itu secara internal. Jokowi menekankan, Kadin bukan organisasi politik, melainkan organisasi pengusaha. "Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," ucapnya.

Jokowi menyampaikan, selama menjabat sebagai presiden, dia selalu menjalin hubungan baik dengan seluruh pihak yang pernah memimpin Kadin. "Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Baik yang Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anin,” tuturnya.

Jokowi menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk bertemu dengan siapa pun. "Siapa pun bertemu dengan saya, saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin di internal Kadin,” bebernya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa pengurus Kadin kubu Arsjad Rasjid melayangkan surat kepada Jokowi. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono membenarkan kabar itu. Dia mengatakan, dewan pengurus telah melayangkan surat kepada presiden mengenai permohonan kepada pemerintah selaku pengawas Kadin Indonesia untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022.

Dewan pengurus juga telah mengirimkan surat kepada menteri hukum dan HAM. Surat itu berisi permohonan audiensi dan penundaan proses pembuatan keppres baru tentang Kadin Indonesia.

Dhaniswara menambahkan, secara paralel, Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah melakukan investigasi, pemeriksaan, dan pengkajian. Hasilnya, ditemukan petunjuk adanya pelanggaran oleh anggota kepengurusan (dewan usaha, dewan penasihat, dewan pertimbangan, dan dewan pengurus). Dugaan pelanggaran juga dilakukan beberapa ketua umum Kadin provinsi dan anggota luar biasa (ALB).

Hal itu berdasar pada bukti-bukti dalam bentuk surat-surat dan dokumen persiapan munaslub. Bukti-bukti tersebut, antara lain, surat undangan munaslub dan konvensi ALB yang cacat prosedural. Ada juga surat penolakan terhadap munaslub dari 21 ketua umum Kadin provinsi.

”Klaim yang disampaikan oleh pihak penyelenggara munaslub bahwa 28 Kadin provinsi dan 25 ALB mendukung. Namun, kami menemukan fakta bahwa hanya 13 Kadin provinsi yang mendukung dan hanya dihadiri 10 ketua Kadin provinsi,’’ katanya. Selain itu, pihaknya menemukan hanya ada 23 dari total 124 ALB yang hadir dalam munaslub.

"Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran,” lanjut Dhanis di Jakarta kemarin (17/9).

Menurut dia, berdasar AD/ART dan peraturan organisasi, Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui keputusan rapat pengurus harian dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan dan pemberhentian sebagai anggota Kadin tanpa surat peringatan terlebih dahulu.

Sedangkan untuk ketua umum Kadin provinsi yang melakukan pelanggaran, dewan pengurus dapat memberikan sanksi berupa pencabutan kartu tanda anggota biasa (KTA-B). Untuk ALB yang terlibat munaslub, dapat dikenai sanksi pencabutan kartu tanda anggota luar biasa (KTA-ALB). (agf/lyn/far/c17/oni)

Tag:  #soal #polemik #kadin #indonesia #presiden #jokowi #jangan #bola #panasnya #disorong #saya