Penghentian PSN Bikin Pekerja Khawatir Jadi Pengangguran, MUI Rumuskan Aspirasi Terkait PSN PIK 2 untuk Presiden

–Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim kecil yang akan merumuskan aspirasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 setelah serangkaian pertemuan dengan beragam kelompok masyarakat.

”Tim sudah mulai menunjuk tim kecil untuk merumuskan hasil selama ini. Hasil apa yang sudah dirumuskan oleh teman-teman di tim, hasil pertemuan dengan para ormas, pertemuan dengan para LSM, para tamu yang datang ke Majelis Ulama Indonesia,” ujar Anggota Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2 sekaligus Ketua MUI Bidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Utang Ranuwijaya seperti dilansir dari Antara di Jakarta.

”Akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kepada presiden, kemudian ke DPR RI,” tambah dia.

Ditanya mengenai periode penyerahan rumusan aspirasi dan rekomendasi tersebut, Utang menyampaikan belum dapat memberikan tanggal yang pasti karena menyusun perumusan itu akan dilakukan secara disiplin dan hati-hati. Hal itu mengingat permasalahan tersebut merupakan isu penting yang menyangkut kepentingan kedaulatan negara.

Sebelumnya, MUI telah menyampaikan sikap meminta kepada Pemerintah RI untuk menghentikan PSN yang berada di PIK 2. Sikap itu diumumkan sebagai bagian dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang digelar beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataan pada 24 Januari, Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2, KH Masduki Baidlowi mengatakan, proyek PSN di PIK 2 harus dicabut sebab MUI menilai proyek tersebut menzalimi rakyat.

Dia menyebut bahwa MUI mendapatkan banyak masukan terkait mudarat dari proyek tersebut yang menyebabkan kerepotan di masyarakat. MUI ikut menyoroti persoalan tersebut sebab isu itu juga menjadi permasalahan umat karena dinilai sudah menyalahi aturan pelaksanaannya.

Sementara itu, pekerja yang menggantungkan hidup di sana resah. Mereka khawatir akan kehilangan lapangan pekerjaan. Salah seorang warga Pakuhaji, Tangerang, yang bekerja di PIK 2 Saepudin mengatakan, banyak warga di pesisir pantai Tangerang yang menggantungkan nafkahnya di PIK.

”Bukan cuma saya, kalau saya ngomong sama orang-orang yang bekerja di sini, kami semua gelisah dan khawatir,” kata Saepudin.

Dia menjelaskan, ada puluhan ribu orang Tangerang yang sekarang bekerja di sana. Mulai dari yang bekerja di kantoran, sopir, pedagang kaki lima, buruh bangunan, office boy, dan sebagainya.

”Kalau sampai PSN dihentikan pasti akan berakibat pada kami juga. Bahkan bisa saja kami kehilangan pekerjaan,” ungkap Saepudin.

Saepudin berharap pemerintah benar-benar memperhatikan nasib mereka, jika mau menghentikan PSN PIK2. Warga yang bekerja di kawasan PIK berharap persoalan politik ataupun persaingan bisnis terkait PSN, tidak menghancurkan kehidupan masyarakat kecil yang bekerja di PIK.  ”Janganlah urusan politik-politik atau bisnis sampai merugikan kami yang hanya orang kecil,” kata Saepudin.

Pakar Oseanografi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Denny Nugroho Sugianto menyarankan pemerintah tidak buru-buru dalam menghentikan atau melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah harus lebih dulu melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya.

Denny mengatakan merujuk dari nama Proyek Staregis Nasional proyek ini memiliki dampak strategis bagi negara maupun masyarakat. Sehingga dalam penentuan PSN, pemerintah tentu tidak asal-asalan.

”Tapi pasti sudah melakukan kajian dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan,” ungkap Denny Nugroho Sugianto.

Namun, lanjut Denny, dalam pelaksanaannya mungkin ada kaidah yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Dia menyarankan pemerintah tidak buru-buru untuk menghentikan PSN atau melanjutkannya. Pemerintah bisa lebih dahulu melakukan evaluasi dan monitoring.

”Jika tidak sesuai ya dihentikan, tapi kalau baik ya harus dilanjutkan,” kata Denny Nugroho Sugianto.

Tag:  #penghentian #bikin #pekerja #khawatir #jadi #pengangguran #rumuskan #aspirasi #terkait #untuk #presiden