5 Fakta Ekspedisi Patriot untuk Perbaikan Infrastruktur Warga Kawasan Transmigrasi Papua Selatan
- Tim Ekspedisi Patriot UI mengadakan FGD di Muting, Merauke pada 4 Oktober 2025 mengenai infrastruktur dasar.
- Aparat dan kepala kampung mengidentifikasi masalah infrastruktur seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi yang perlu perbaikan.
- Kebutuhan mendesak meliputi pengaspalan jalan, optimalisasi PLN, penambahan tower internet, dan pembangunan SMA di Kampung Bunggay.
Masalah infrastuktur dan layanan dasar di Kawasan Transmigrasi Muting, khususnya di Distrik Elikobel masih perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Pasalnya, kondisi infrastuktur dan layanan dasar di Distrik Elikobel masih banyak yang perlu ditingkatkan untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan sosial setempat.
Hal tersebut diketahui pada saat Tim Ekspedisi Patriot dari Universitas Indonesia melakukan diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion bersama aparat dan kepala kampung yang termasuk ke dalam Kawasan Transmigrasi (KT) Muting di Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan (4/10/2025) tentang infrastuktur dan layanan dasar sebagai upaya pengembangan kawasan transmigrasi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh aparat distrik dan kampung dari Kampung Sipias, Kampung Bunggay, Kampung Bouwer, Kampung Metaat Makmur, dan Kampung Bupul Indah.
"Tidak semua kampung transmigrasi yang diundang bisa hadir pada diskusi kali ini. Salah satu alasannya karena keterbatasan akses komunikasi dan kondisi jalan yang rusak dan jauh," ujar Azis, Kepala Distrik Elikobel.
Diskusi tersebut diawali dengan setiap perwakilan kampung mengidentifikasi kondisi terkini dari kampungnya dalam hal infrastuktur dan layanan dasar.
Beberapa indikator dalam melihat situasi terkini infrastuktur dan layanan dasar adalah infrastuktur jalan, listrik, air bersih, layanan pendidikan, layanan kesehatan, jaringan telekomunikasi, jalur distribusi produksi lokal, hingga titik isolasi.
Setiap perwakilan mengidentifikasi sendiri setiap indikator dan dipaparkan secara bergantian supaya dapat menjadi bahan identifikasi kebutuhan minimum dan analisis kesenjangan dan permasalahan layanan publik yang ada di KT Muting ini.
Setelah itu, setiap perwakilan kampung diajak untuk menyepakati perihal kebutuhan dan harapan untuk dapat memperbaiki infrastuktur dan layanan dasar yang masih menjadi masalah.
Dalam hal ini, kebutuhan dan harapan dari Distrik Elikobel adalah:
1. Pengaspalan jalan poros dan jalan kampung supaya jarak tempuh menjadi lebih singkat dan mobilisasi masyarakat menjadi lancar serta tidak memakan korban.
2. Optimalisasi jaringan PLN karena listrik masih sering mati lampu terutama pada saat musim hujan sehingga produktivitas masyarakat turut terganggu.
3. Penambahan tower dan bandwidth untuk internet supaya jaringan sinyal dan internet tersedia di semua kampung terutama kampung transmigrasi yang memerlukan komunikasi dengan pihak luar untuk mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunannya.
4. Penambahan SMA di Kampung Bunggay karena Distrik Elikobel hanya punya SMK dan itu juga tidak bisa menampung semua lulusan SMP sehingga membutuhkan SMA supaya anak-anak tidak perlu jauh-jauh sekolah dan tingkat partisipasi sekolah lebih tinggi lagi, dan
5. Peningkatan perkebunan masyarakat dengan mendatangkan penyuluh pertanian maupun perkebunan karena masyarakat sering mengalami kebingungan dalam melakukan pertanian dan perkebunan sehingga banyak lahan yang akhirnya dijadikan kebun kelapa sawit yang sudah jelas uang dan distribusinya.
"Jika kebutuhan SMA ini dapat direalisasikan, titik tengah yang dapat menjangkau semua kampung di Distrik Elikobel ini adalah Kampung Bunggay. Jangan dirikan sekolah yang jauh dari permukiman warga seperti SMK Elikobel karena hanya menjangkau beberapa kampung saja," ujar salah satu aparat kampung yang hadir pada diskusi.
Semua perwakilan kampung yang hadir berharap bahwa kebutuhan dan harapan tersebut dapat direalisasikan oleh Kementerian Transmigrasi sebagai bagian yang menaungi Kawasan Transmigrasi Muting.
Hal ini karena kebutuhan dan harapan tersebut minim untuk direalisasikan pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran maupun kuota. Kebutuhan dan harapan tersebut sudah berulang kali disampaikan pada saat Musrenbang (Mustawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kampung maupun distrik tetapi tidak kunjung menemukan jawaban dan realisasi nyata sampai saat ini.
Dalam hal ini, program Ekspedisi Patriot adalah bagian dari kerangka utama Transmigrasi Patriot yang menggabungkan riset lapangan dan pengabdian kepada masyarakat secara langsung dalam upaya mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi dari Kementerian Transmigrasi.
Melibatkan mahasiswa aktif dari beberapa universitas pilihan termasuk Universitas Indonesia jenjang S1 (On Going dalam semester MBKM) dan lulusan program S1/S2, yang akan tinggal langsung di Kawasan Transmigrasi selama 4 bulan.
Dengan distribusi peserta yang merata di berbagai jenjang pendidikan, program ini tidak hanya memperkuat kapasitas teknis dan akademik, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam satu kawasan transmigrasi, terdapat beberapa Tim Ekspedisi Patriot yang berbeda output kajian maupun berbeda universitas. Salah satu outputnya adalah Desain Kebijakan Pemenuhan Infrastuktur dan Layanan Dasar.
Hal ini sejalan dengan diskusi kelompok terpumpun ini yang memang menjadi salah satu kegiatan kunci yang menunjang dalam penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan teknis dan spasial infrastuktur dan layanan dasar.
Tag: #fakta #ekspedisi #patriot #untuk #perbaikan #infrastruktur #warga #kawasan #transmigrasi #papua #selatan