Surat Perintah Penangkapan Kembali Diajukan, Nasib Yoon Suk Yeol di Ujung Tanduk

Penyidik Korea Selatan (Korsel) kembali mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Yoon Suk Yeol, Senin (6/1/2025).

Surat perintah penangkapan kembali diajukan untuk memperpanjang batas waktu penahanan Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan.

Sebelumnya, para penyidik gagal menangkap Yook Suk Yeol di rumahnya pada Jumat (3/1/2025) setelah Dinas Keamanan Presiden (PSS) mengerahkan 200 pasukan untuk melakukan pengadangan.

"Kami telah mengajukan kembali surat perintah di Pengadilan Distrik Barat Seoul untuk memperpanjang batas waktu surat perintah penahanan Presiden Yoon Suk Yeol," kata Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), dikutip dari Yonhap.

Surat perintah penangkapan saat ini akan berakhir pada tengah malam hari Senin.

Badan Antikorupsi Korsel Hadapi Kritikan

Badan antikorupsi nasional menghadapi kritikan tajam atas ketidakmampuannya dalam menyelidiki Yoon Suk Yeol terkait darurat militer.

Bahkan, badan tersebut dianggap gagal berkoordinasi secara efektif dengan polisi dalam penyelidikan bersama mereka.

Kegagalan lembaga tersebut untuk mengambil tindakan efektif dalam penyelidikan dan koordinasinya yang buruk dikhawatirkan akan semakin menghambat penyelidikan.

Dikutip dari The Korea Times, CIO mengumumkan bahwa pihaknya telah meminta Kantor Penyelidikan Nasional (NOI) untuk mengambil alih pelaksanaan surat perintah penahanan.

"Mengingat keahlian polisi dalam melaksanakan surat perintah dan kemampuannya untuk membawa keseragaman pada sistem komando di tempat, kami yakin mempercayakan pelaksanaan kepada polisi akan memastikan penerapan yang cepat dan efisien," kata Wakil Kepala CIO, Lee Jae-seung.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah CIO membatalkan upayanya untuk menahan Yoon setelah dihalangi PSS pada hari Jumat.

Lee menambahkan bahwa lembaga tersebut tidak menyangka akan menghadapi perlawanan sekuat itu dari PSS.

Namun, CIO mengatakan pihaknya tidak akan melepaskan haknya untuk menyelidiki Yoon, dan menambahkan bahwa penyelidiknya akan menanyainya jika dia ditahan.

"Polisi setuju dengan kepemimpinan CIO dalam penyidikan karena kami memiliki keahlian hukum dan hak untuk mengajukan surat perintah penangkapan."

"Berdasarkan perkembangan penyidikan, jika pekerjaan kami selesai, kasus akan diteruskan ke kejaksaan, yang berwenang untuk mendakwa."

"Jika penyidikan oleh penasihat khusus terbukti, maka akan diserahkan kepada penasihat hukum," ucap Lee.

CIO juga mengatakan pihaknya akan meminta perpanjangan surat perintah penahanan, yang berakhir pada tengah malam pada hari Senin.

Tindakan agensi tersebut memicu kritik dari polisi dan tim hukum Yoon.

Polisi mengatakan permintaan untuk mengambil alih pelaksanaan surat perintah itu dilakukan secara sepihak oleh CIO, dan menambahkan bahwa tindakan itu tidak memiliki dasar hukum.

"Setelah melakukan peninjauan internal, kami memutuskan bahwa permintaan lembaga antikorupsi tersebut kontroversial secara hukum," kata Baek Dong-heum, seorang perwira polisi senior di NOI, dalam jumpa pers.

"Kami akan terus berkonsultasi dengan CIO terkait pelaksanaan surat perintah tersebut," lanjutnya.

Polisi juga memperingatkan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk menangkap lagi pejabat keamanan presiden yang menghalangi pelaksanaan surat perintah tersebut.

Pengacara Yoon, Yun Gap-keun, mengutuk keputusan tersebut, menyamakannya dengan subkontrak dalam proyek konstruksi.

"Menyaksikan perilaku investigatif CIO yang tidak memiliki dasar hukum, menimbulkan keraguan tentang kualifikasi dan kemampuannya sebagai lembaga negara," kata Yun.

Tim hukum Yoon mengajukan pengaduan ke kejaksaan pada hari Senin, meminta penyelidikan terhadap 11 pejabat penegak hukum, termasuk kepala CIO Oh Dong-woon.

Mereka mengklaim bahwa lembaga antikorupsi tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan penyelidikan polisi, tetapi lembaga itu berupaya mengarahkan petugas polisi saat melaksanakan surat perintah penahanan.

Langkah CIO juga menuai kritik dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa.

"Hal ini jelas menunjukkan bahwa CIO tidak memiliki keahlian dan tanggung jawab, apalagi kemampuan untuk menyelidiki presiden," kata juru bicara PPP, Rep. Shin Dong-wook.

"Perilaku mengabaikan tugasnya sebagai lembaga negara merusak supremasi hukum dan tatanan konstitusional yang tidak dapat ditoleransi," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Whiesa)

Tag:  #surat #perintah #penangkapan #kembali #diajukan #nasib #yoon #yeol #ujung #tanduk