Media Korea Utara Soroti Kacaunya Politik Korea Selatan, Beritakan Pemakzulan Yoon Suk Yeol

Media pemerintah Korea Utara (Korut) melaporkan situasi pemakzulan terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Pemberitaan tersebut merinci fakta bahwa surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Yoon Suk Yeol.

Surat kabar tersebut melaporkan secara rinci pemakzulan Yoon oleh Majelis Nasional pada Sabtu (14/12/2024).

Kemudian, pada Jumat (27/12/2024), pemakzulan mantan penjabat Presiden dan Perdana Menteri Han Duck Soo juga diberitakan.

Lalu, pada Selasa (31/12/2024), surat perintah penangkapan untuk Yoon diterbitkan dan diserahkan kepada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi.

Rodong Sinmun juga melaporkan adanya konflik antara partai berkuasa dan oposisi terkait serangkaian pemakzulan.

Surat kabar tersebut menyebutkan unjuk rasa yang diadakan untuk mendukung dan menentang langkah-langkah tersebut.

Rodong Sinmun juga melaporkan isi surat yang dikirim oleh Yoon kepada para pendukungnya.

Dikutip dari Korea JoongAng Daily, laporan dari Pyongyang dianggap sebagai upaya untuk menyoroti kekacauan politik di Korea Selatan, sekaligus memamerkan stabilitas politik dan kelembagaan di rezim Korea Utara.

Mereka juga ingin menanamkan persepsi negatif terhadap masyarakat Korea Selatan berdasarkan situasi negara yang bermusuhan.

Surat kabar resmi Korea Utara, Rodong Sinmun, melaporkan "sejak darurat militer 3 Desember di Korea Selatan, insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi satu demi satu."

Rodong Sinmun mengklaim surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk tokoh-tokoh penting termasuk presiden, yang melumpuhkan urusan negara dan semakin memperluas kekacauan sosial politik.

Kritik terhadap Demokrasi Korea Selatan

Dalam laporannya, surat kabar tersebut mengklaim bahwa media asing melaporkan Korea Selatan semakin terjerumus ke dalam kekacauan politik.

Rodong Sinmun juga mengkritik Korea Selatan karena sistemnya runtuh meskipun terus-menerus membicarakan demokrasi liberal.

Surat kabar tersebut menilai bahwa situasi ini mencerminkan kegagalan sistem yang telah lama dipromosikan.

Rodong Sinmun menyoroti kekacauan politik di Korea Selatan dengan mencatat pernyataan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Kim Jong-un berbicara tentang "stabilitas politik dan keunggulan kelembagaan" yang dimiliki Korea Utara.

Pernyataan tersebut disampaikan saat upacara pembukaan di Zona Turis Pesisir Wonsan Kalma pada 29 Desember.

Dikatakan bahwa Pyongyang bermaksud untuk mempromosikan citra bahwa sistem dan lembaga mereka stabil dibandingkan dengan Seoul.

Korea Utara sebelumnya relatif tidak memihak dalam melaporkan berita terkini tentang politik Korea Selatan, dengan berfokus pada fakta dengan nada datar.

Namun, tampaknya ada pertimbangan tertentu di balik langkah ini.

Berita mengenai situasi di Korea Selatan dikhawatirkan dapat memengaruhi Korea Utara.

Hal ini disebabkan oleh kontrol informasi yang kini tidak sekuat sebelumnya di negara tersebut.

Upaya Penangkapan Yoon Suk Yeol dan Proses Sidang Mahkamah Konstitusi

Tim hukum Presiden Yoon Suk Yeol yang sedang dimakzulkan menyatakan bahwa surat perintah penangkapan terhadap Yoon adalah ilegal dan tidak sah.

Namun, pihak kepolisian memberikan peringatan tegas.

"Jika Pasukan Pengamanan Presiden (PSS) atau pendukung Yoon mencoba menghalangi proses penangkapan yang dilakukan oleh pejabat dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), mereka akan dikenakan tindakan hukum dan penahanan atas tuduhan menghalangi pelaksanaan tugas."

Yoon Suk Yeol memiliki kekebalan presiden yang melindunginya dari penuntutan dalam beberapa kasus.

Akan tetapi kekebalan tersebut tidak berlaku untuk tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan, sesuai dengan hukum Korea Selatan.

Salah satu tindakan yang menyebabkan masalah hukum bagi Yoon adalah deklarasi darurat militer yang ia buat pada 3 Desember, yang kemudian memicu pengiriman pasukan bersenjata ke Parlemen Korea Selatan.

Malam itu, video yang tersebar menunjukkan pasukan bersenjata dan berseragam lengkap berhadapan dengan anggota Parlemen.

Anggota Parlemen tersebut mencoba menentang mereka dengan alat pemadam kebakaran saat bersiap memberikan suara untuk menentang perintah darurat militer tersebut.

Dalam waktu enam jam setelah darurat militer diumumkan, anggota Parlemen Korea Selatan berhasil membatalkan keputusan tersebut melalui pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara pemakzulan pada 14 Desember, Yoon Suk Yeol kemudian diskors dari jabatannya.

Tak lama setelah itu, pada akhir Desember, Presiden sementara Han Duck Soo yang menjabat setelah penangguhan Yoon, juga dimakzulkan.

Pemakzulan terhadap Han Duck Soo terjadi karena ia menolak untuk menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi.

Padahal penunjukan tersebut sangat penting untuk melanjutkan proses pemakzulan Yoon.

Sejak Jumat lalu, Menteri Keuangan Korea Selatan, Choi Sang Mok, telah diangkat untuk menggantikan posisi presiden sementara dan menjalankan tugas-tugas kepresidenan di negara tersebut.

Kebuntuan antara Tim Penyidik dan Paspampres Korea Selatan

Kali ini, Yoon Suk Yeol sudah ditetapkan tersangka.

Sidang Mahkamah Konstitusi tengah menanti dirinya.

Kebuntuan terbaru ini terjadi setelah kebuntuan selama lima jam.

Tim investigasi gabungan yang dipimpin oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi terlibat dalam perselisihan dengan pasukan keamanan kepresidenan.

Pasukan tersebut menghalangi para penyidik untuk menahan Yoon.

Pada Jumat (3/1/2025), setelah kebuntuan tersebut, kantor antikorupsi memutuskan untuk menunda pelaksanaan surat perintah penahanan terhadap Yoon, yang dimakzulkan bulan lalu.

Yoon dimakzulkan pada 14 Desember dan saat ini menunggu sidang Mahkamah Konstitusi.

Sidang ini akan menentukan apakah ia akan dicopot secara permanen dari jabatannya.

lihat foto Gambar ini diambil pada tanggal 29 November 2024 dan dirilis dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara pada tanggal 30 November 2024 menunjukkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov (tidak terlihat dalam gambar) di Pyongyang. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP)

Keputusan tersebut terkait dengan upaya darurat militer pada 3 Desember yang gagal, atau apakah ia akan diizinkan untuk kembali ke jabatannya.

Kim Jong-un Bertemu Tim Sepak Bola Wanita

Sementara itu, Rodong Sinmun melaporkan bahwa Kim bertemu dengan tim sepak bola nasional wanita Korea Utara.

Tim tersebut memenangkan Piala Dunia Wanita U-17 FIFA tahun lalu.

Pertemuan tersebut berlangsung di markas besar Partai Pekerja pada hari Kamis, dan Kim mengambil foto kenangan bersama para pemain.

Foto-foto yang dirilis oleh surat kabar tersebut menunjukkan Kim memberi para pemain jempol dan mengepalkan kedua tangan dengan gembira.

Pada bulan Oktober tahun lalu, Kim juga bertemu dengan tim sepak bola nasional wanita yang memenangkan Piala Dunia U-20, mengambil foto kenangan, dan memberikan dorongan.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

Tag:  #media #korea #utara #soroti #kacaunya #politik #korea #selatan #beritakan #pemakzulan #yoon #yeol