Kuasai Damaskus, HTS Ingin Naikkan Gaji Buruh Suriah hingga 400 Persen, Semua Faksi Wajib Bubar

– Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang menguasai Kota Damaskus, Suriah, berencana menaikkan gaji pekerja Suriah hingga 400 persen.

Pemimpin HTS Ahmad al-Shara atau yang dikenal juga sebagai Muhammad al-Jolani telah mengungkapkan sejumlah rencana untuk mereformasi ekonomi dan keamanan Suriah.

Dalam wawancara dengan Syria TV hari Minggu lalu, menyebut pemerintahan baru Suriah punya tujuan untuk mengonsolidasikan kekuasaan di bawah kendali negara. Dia berujar semua faksi di Suriah bakal dibubarkan.

“Semua faksi akan dibubarkan dan tidak akan ada senjata yang di luar kendali negara,” ujarnya dikutip dari China.org.

Menurutnya, langkah-langkah ekonomi tengah dikaji guna mengatasi kekacauan di Suriah.

“Kami mempertimbangkan rencana untuk menaikkan gaji hingga 400 persen,” katanya. Meski demikian, dia tidak mengungkapkan jadwal penerapan rencana itu.

Dia berjanji membangun kembali rumah-rumah yang hancur dan memastikan kepulangan para pengungsi.

Kemudian, dia mengatakan para pemberontak yang menumbangkan rezim eks Presiden Bashar al-Assad akan dimasukkan ke dalam tentara nasional Suriah.

“Semunya di bawah hukum,” kata dia dikutip dari The Guardian.

Jolani menekankan pentingnya persatuan di antara etnis-etnis di Suriah. Kata dia, Suriah harus tetap bersatu.

“Harus ada kontrak sosial di antara negara dan semua agama untuk menjami keadilan sosial.”

Muhammad al-Julani, pemimpin aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sekaligus Kepala Departemen Operasi Militer Suriah. (Al Arabiya)

Di samping itu, dia menyampaikan bahwa sanksi-sanksi internasional terhadap Suriah harus dicabut.

“Pentingnya mengakhiri semua sanksi terhadap Suriah sehingga pengungsi Suriah bisa kembali negara mereka,” kata dia.

Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap rezim Assad. Sanksi itu misalnya pelarangan penjualan senjata ke Suriah, impor minyak dari Suriah, dan investasi dalam industri minyak di negara itu.

Adanya sanksi itu memperparah ekonomi Suriah yang sudah babak belur karena perang saudara. Negara Timur Tengah itu didera inflasi besar dan lebih dari 70 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam pada itu, Kepala Bidang Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas berujar bahwa pihaknya siap mencabut sanksi. Syaratnya ialah negara itu mengambil langkah positif untuk membentuk pemerintahan yang inklusif dan menghormati hak-hak wanita dan kaum minoritas.

“Kami tak ingin melihat ekstremisme dan radikalisasi,” ujar Kallas hari Senin.

Dia menilai HTS sejauh ini telah “mengucapkan hal yang benar”. Akan tetapi, kelompok itu akan dinilai berdasarkan tindakannya.

Organisasi militer faksi Palestina di Suriah akan dibubarkan

Sebelumnya, HTS dilaporkan meminta faksi-faksi perjuangan Palestina di Suriah untuk menanggalkan atau melepaskan senjata mereka.

Pejabat HTS menyebut faksi-faksi itu tak akan lagi diizinkan memiliki senjata apa pun, kamp pelatihan, ataupun markas militer.

Menurut laporan Ibrahim Amin, wartawan Al-Akhbar, faksi-faksi Palestina harus membubarkan organisasi militer mereka sesegera mungkin.

Itu sebagai kompensasi atau balasan atas upaya di bidang politik dan amal yang dilakukan rezim baru Suriah.

Sejumlah faksi Palestina, termasuk Fatah, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Populer untuk Pembebasan Palestina-Komando Umum (PFLP-GC), Saiqa, dan Jihad Islam Palestina memiliki pejabat yang berada di Suriah. Mereka bertindak sebagai tamu pemerintah Suriah selama puluhan tahun.

Kepada Erem News, narasumber dari PFLP-GC berkata bahwa faksi-faksi itu diberi tahu tentang keputusan dalam rapat yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa di kamp pengungsian Palestina di Kota Damaskus.

Sementara itu, Jolani mengaku enggan berkonflik dengan Israel meski Pasukan Pertahanan Israel (IDF) berulang kali menyerang Suriah.

Dia mengatakan Israel menggunakan Iran sebagai dalih untuk memasuki Suriah.

Kendati demikian, Jolani mengatakan pihaknya “tidak punya keinginan untuk terjun dalam konflik melawan Israel”.

Dikutip dari laporan Institut Kajian Perang (ISW) edisi 14 Desember 2024, Israel juga mengklaim enggan berkonflik dengan Suriah yang baru saja mengalami revolusi besar akibat ambruknya rezim Assad.

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Herzi Halevi berujar pihaknya enggan campur tangan dalam urusan politik domestik Suriah.

Kata dia, IDF tujuan IDF beroperasi di Suriah ialah hanya untuk memastikan keamanan Israel.

Israel sudah melancarkan ratusan serangan yang menargetkan gudang-gudang senjata Suriah. Bahkan, Israel menduduki Gunung Hermon di Suriah.

Assad mengatakan dalih Israel menduduki Suriah itu suatu alasan yang lemah dan tidak bisa digunakan sebagai pembenaran.

“Israel sudah jelas melewati batas di Suriah, itu merupakan ancaman eskalasi tak berdasar di kawasan ini,” kata Jolani saat diwawancarai Syria TV.

“Kondisi suriah yang letih karena perang, setelah konflik dan perang bertahun-tahun, tidak mengizinkan adanya konfrontasi baru. Prioritas saat ini adalah pembangunan kembali dan stabilitas, tidak ditarik ke dalam sengketa yang bisa memunculkan kehancuran lebih lanjut.”

Di samping itu, dia mengatakan solusi diplomatik adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan stabilitas. Menurutnya, “petualangan politik yang tanpa perhitungan” tidak dihendaki.

(Tribunnews/Febri)

Tag:  #kuasai #damaskus #ingin #naikkan #gaji #buruh #suriah #hingga #persen #semua #faksi #wajib #bubar