Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Akhirnya Dipaksa Partainya Sendiri untuk Mundur dari Jabatannya

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Dong-hoon meminta agar Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol untuk segera diberhentikan dari jabatannya.

Perlu diketahui, PPP merupakan partai di mana Yoon Suk Yeol menjadi anggotanya.

Saat ini, PPP merupakan partai yang tengah berkuasa di Korea Selatan.

Dalam keterangannya, Han Dong-hoon mengungkap bahwa Yoon memerintahkan penangkapan politisi terkemuka selama deklarasi darurat militernya yang dibatalkan.

Dikutip dari The Korea Times, Han mengatakan ada kemungkinan Presiden akan kembali mengambil tindakan "radikal" seperti deklarasi darurat militer jika Yoon tetap memegang kekuasaan.

"Mengingat fakta-fakta yang baru terungkap, saya yakin perlu segera menangguhkan Presiden Yoon Suk Yeol dari tugasnya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya," kata Han.

Han menegaskan bahwa pada hari Kamis dipastikan Yoon telah menginstruksikan Komandan Kontraintelijen Yeo In-hyung untuk menahan tokoh-tokoh politik utama, menuduh mereka sebagai pasukan "anti-negara", dan bahkan telah memobilisasi intelijen untuk menahan mereka.

Han menyatakan kekhawatiran mendalam bahwa "tindakan radikal" seperti itu dapat terulang jika Yoon tetap menjabat sebagai Presiden dan hal itu akan menempatkan negara pada "risiko besar".

RUU pemakzulan Yoon, yang diajukan oleh pihak oposisi, akan diajukan untuk pemungutan suara pada Sabtu (7/12/2024) sekitar pukul 19.00 waktu setempat.

Dengan perubahan sikap Han, RUU tersebut kini mendapat dukungan dari partai penguasa dan oposisi.

Han langsung memprotes tindakan Yoon saat ia mengumumkan darurat militer pada Selasa malam.

Keputusan Presiden itu dibatalkan dalam pemungutan suara bipartisan oleh Majelis Nasional sekitar tiga jam kemudian.

Sementara Han menyadari penerapan darurat militer adalah inkonstitusional, ia berhati-hati untuk bergabung dengan seruan oposisi untuk memakzulkan Yoon sebelum hari ini.

Sebelumnya, PPP menentang usulan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol.

Padahal, Parlemen Korea Selatan telah mengajukan mosi pada Kamis (5/12/2024) dini hari untuk memakzulkan Presiden Yoon.

PPP mengatakan akan menentang mosi tersebut, tetapi partai telah terpecah belah akibat krisis itu.

Partai Demokratik Korea (DPK) yang merupakan oposisi, memiliki mayoritas suara di parlemen.

Mereka hanya membutuhkan setidaknya delapan anggota parlemen dari partai yang berkuasa untuk mendukung RUU tersebut agar segera disahkan.

"Pernyataan darurat militer oleh rezim Yoon Suk Yeol menyebabkan kebingungan dan ketakutan besar di antara rakyat kami," kata anggota parlemen DPK, Kim Seung-won dalam Majelis Nasional Korea Selatan, dikutip dari Reuters.

Partai-partai oposisi membutuhkan mayoritas dua pertiga untuk meloloskan RUU pemakzulan.

Jika lolos, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan kemudian akan memutuskan apakah akan mendukung usulan tersebut–proses yang dapat memakan waktu hingga 180 hari.

Jika Yoon diskors dari menjalankan kekuasaan, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menggantikannya sebagai pemimpin.

Jika presiden yang sedang berjuang mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya, pemilihan baru akan diadakan dalam waktu 60 hari.

Hadapi Hukuman Mati

Presiden Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato nasional di kantornya pada hari Selasa, 3 Desember 2024. (Yonhap)

Akibat perbutannya mendeklarasikan darurat militer di Korea Selatan, kini Presiden Yoon Suk Yeol terancam hukuman mati.

Polisi Korea Selatan telah memulai penyelidikan terhadap Yoon yang diduga terlibat dalam pemberontakan, kejahatan yang melampaui perlindungan yang diberikan oleh kekebalan presiden dan dapat mengakibatkan hukuman mati.

Dikutip dari AL 24 News, penyelidikan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan politik di negara tersebut.

Selain Yoon, pihak oposisi telah menyerukan penyelidikan terhadap mantan Menteri Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Darat, dan kepala Kementerian Dalam Negeri atas tuduhan serupa.

Perkembangan ini telah memicu keresahan politik, dengan seruan untuk akuntabilitas yang meningkat dalam lanskap politik Korea Selatan.

Keseriusan tuduhan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran atas dampak potensial terhadap stabilitas pemerintahan dan konsekuensi hukum bagi mereka yang terlibat.

(Tribunnews.com/Whiesa)

Tag:  #presiden #korsel #yoon #yeol #akhirnya #dipaksa #partainya #sendiri #untuk #mundur #dari #jabatannya