Gara-gara Surat Suara Habis, TPS di Korea Selatan Dikepung Massa Selama 35 Jam

- Kepolisian antihuru-hara Korea Selatan membubarkan paksa massa demonstran yang memblokade sebuah tempat pemungutan suara (TPS) di Seoul, Jumat (5/6/2026).

Aksi blokade yang berlangsung selama 35 jam tersebut dipicu oleh insiden kelangkaan surat suara dalam pemilu lokal yang digelar awal pekan ini.

Kelangkaan logistik ini terjadi di 14 TPS di wilayah Seoul lantaran Komisi Pemilihan Nasional (NEC) gagal mengantisipasi melonjaknya tingkat partisipasi pemilih.

Meski beberapa TPS sempat memperpanjang waktu pemungutan suara hingga pukul 22.00 waktu setempat demi mengakomodasi warga, hal tersebut tetap gagal meredam gelombang kritik publik.

Berdasarkan laporan media lokal KBS, ketegangan bermula di distrik Jamsil 7-dong, Seoul, sebagaimana dilansir AFP.

Sejumlah pedemo membawa spanduk bertuliskan "Hentikan penghitungan suara" dan "Batalkan pemilu", lalu menghalangi petugas yang hendak memindahkan dua kotak suara berisi sekitar 2.000 surat suara.

Aksi yang awalnya hanya diikuti oleh puluhan orang pada malam pemilu tersebut melonjak drastis hingga melampaui 1.000 demonstran pada Kamis (4/6/2026), menurut laporan Yonhap.

Akibat kepungan massa, para staf TPS terpaksa bertahan di dalam gedung sejak Rabu malam hingga Jumat pagi.

Situasi akhirnya mereda setelah polisi antihuru-hara melakukan intervensi fisik pada Jumat pagi.

Berdasarkan rekaman siaran langsung, aparat tampak memindahkan paksa para demonstran yang memblokir pintu masuk TPS. Aksi saling dorong dan bentrokan verbal pun tidak terhindarkan.

"Apakah ini benar-benar negara yang diatur oleh hukum?" teriak seorang pria di tengah barisan polisi yang berulang kali memerintahkan massa untuk membuka jalan.

Seorang pejabat dari Badan Kepolisian Nasional Korea menyatakan kepada AFP bahwa setelah intervensi tersebut, kedua kotak suara berhasil diamankan dan langsung dibawa ke pusat penghitungan suara.

Respons keras presiden dan desakan pemilu ulang

Pemilu lokal yang digelar pada hari Rabu ini merupakan pemungutan suara nasional pertama sejak Presiden Lee Jae Myung menjabat.

Sebelumnya, terjadi pemakzulan terhadap mantan presiden Yoon Suk Yeol akibat deklarasi darurat militer singkat beberapa waktu lalu.

Dalam pemilu ini, Partai Demokrat yang mengusung Presiden Lee berhasil menyapu bersih sebagian besar wilayah, tetapi gagal merebut kursi Wali Kota Seoul yang sangat krusial.

Merespons kekacauan logistik yang terjadi, Lee Jae Myung langsung memerintahkan penyelidikan menyeluruh pada Kamis.

Dia mengecam keras kelalaian tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah cacat yang sulit untuk diterima.

Di sisi lain, kubu oposisi langsung melayangkan protes keras. Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Jang Dong-hyeok mendatangi kantor NEC pada Kamis dan menegaskan bahwa pemilu kali ini harus diulang.

Krisis kepercayaan

Sentimen negatif terhadap NEC sebenarnya sudah terbangun sejak masa pemerintahan mantan presiden Yoon, yang saat ini berada di penjara dan tengah menghadapi persidangan atas tuduhan makar.

Saat masih menjabat, Yoon sempat mengeklaim bahwa NEC mengabaikan peringatan terkait ancaman Korea Utara terhadap data pemilih dan menolak bekerja sama dengan badan intelijen.

Klaim ini kemudian diadopsi oleh para YouTuber sayap kanan dan pendukungnya untuk menyebarkan teori kecurangan pemilu.

Kecerobohan NEC dalam pemilu kali ini dinilai kian memperburuk kredibilitas lembaga tersebut di mata masyarakat.

Profesor ilmu politik dari Hankuk University of Foreign Studies, Lee Jae-mook, menilai kesalahan ini sangat fatal.

"Tanggung jawab mendasar ada pada komisi pemilihan. Mereka telah melakukan kesalahan yang tidak masuk akal," ujar Lee Jae-mook kepada AFP.

"Sebelumnya sudah ada tingkat ketidakpercayaan publik terhadap komisi pemilihan, dan kejadian ini bagaikan menyiram bensin ke dalam api. Menurut saya, munculnya berbagai kecurigaan dan tuduhan di tengah masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dihindari," lanjutnya.

Tag: #gara #gara #surat #suara #habis #korea #selatan #dikepung #massa #selama