Populasi Lebih Rendah dari Jakarta, Negara Ini Mau Larang Orang Asing Masuk

- Swiss akan menggelar pemungutan suara nasional atau referendum pada pertengahan Juni mendatang untuk memutuskan usulan mengenai pembatasan populasi penduduk maksimal 10 juta jiwa.

Langkah ini dipicu oleh kekhawatiran atas melonjaknya jumlah pendatang dan migran yang dianggap membebani infrastruktur dan layanan publik di negara tersebut.

Rencana tersebut dikenal sebagai inisiatif keberlanjutan dan diusung oleh Partai Rakyat Swiss (SVP), partai sayap kanan terbesar di negara itu.

Partai itu sebelumnya sudah berhasil mengumpulkan 100.000 tanda tangan yang diperlukan untuk memaksakan referendum di bawah sistem demokrasi langsung Swiss.

Dalam usulannya, SVP menargetkan populasi penduduk tetap Swiss tidak boleh melebihi 10 juta orang sebelum tahun 2050.

Jika populasi mencapai 9,5 juta jiwa sebelum target waktu tersebut, pemerintah wajib mengambil langkah-langkah darurat, termasuk membatasi suaka dan reunifikasi keluarga.

Saat ini, populasi Swiss mencapai 9,1 juta jiwa, sebagaimana dilansir Financial Times, Kamis (12/2/2026).

Sebagai perbandingan, populasi tetap de jure DKI Jakarta pada semester 1 tahun 2025 tercatat sebanyak 11,01 juta jiwa.

Sejak tahun 2000, jumlah penduduk telah tumbuh sekitar 25 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangganya. Sekitar 27 persen penduduk Swiss merupakan warga asing.

Alasan di balik pembatasan

SVP berargumen bahwa "ledakan penduduk" telah merusak lingkungan, membebani infrastruktur, dan menyebabkan harga sewa hunian melonjak tajam.

"Setelah masuknya lebih dari 180.000 orang dalam satu tahun, tindakan akhirnya harus diambil," tegas pihak SVP dalam kampanyenya.

Dukungan publik terhadap langkah ini tergolong tinggi akibat rasa frustrasi terhadap krisis perumahan.

Hasil jajak pendapat oleh kelompok riset LeeWas terhadap 10.000 orang menunjukkan, 48 persen responden mendukung langkah tersebut.

Michael Hermann, seorang pakar politik dari firma riset Sotomo, menilai peluang keberhasilan inisiatif ini masih berimbang.

"Ini 50:50 menurut pendapat saya mengenai keberhasilan inisiatif ini. Inisiatif biasanya dimulai dengan tingkat persetujuan yang tinggi, namun cenderung menurun saat mendekati hari pemungutan suara," ujar Hermann.

Suara kontra

Meski didukung sebagian warga, inisiatif ini menuai penolakan keras dari sektor bisnis dan pemerintah.

Jika populasi mencapai batas 10 juta, pemerintah harus menggunakan segala cara untuk menurunkannya, termasuk merenegosiasi atau mengakhiri perjanjian internasional, seperti kesepakatan pergerakan bebas orang dengan Uni Eropa (UE).

Kelompok lobi bisnis, Economiesuisse, menyebut usulan ini sebagai inisiatif yang kacau.

Mereka memperingatkan bahwa perusahaan global seperti Nestle, Novartis, dan Roche sangat bergantung pada tenaga kerja asing berbakat.

Kepala ekonom Economiesuisse, Rudolf Minsch, menyatakan bahwa pembatasan ini bisa menghentikan hampir seluruh imigrasi tenaga kerja tambahan.

"Sudah ada beberapa inisiatif anti-imigrasi sebelumnya, namun kami belum pernah melihat proposal batas tetap yang seekstrem ini," kata Minsch.

Tanpa pekerja dari UE, perusahaan-perusahaan dikhawatirkan akan pindah ke luar negeri, pendapatan pajak menurun, dan inovasi melambat.

Selain itu, pekerja dari kawasan Eropa berkontribusi besar pada sistem pensiun Swiss.

Pemerintah menolak

Dewan Federal Swiss (lembaga eksekutif) dan Parlemen secara resmi merekomendasikan masyarakat untuk menolak usulan ini.

Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi dan merusak perjanjian penting dengan UE, termasuk keanggotaan Swiss dalam sistem Schengen dan Dublin.

Christian Joppke, Profesor Sosiologi di Universitas Bern, mengakui adanya tekanan besar pada sekolah dan perumahan.

Namun, dia memberikan peringatan keras jika aturan ini disahkan.

"Jika inisiatif ini diterima, itu akan menjadi bencana," pungkas Joppke.

Tag: #populasi #lebih #rendah #dari #jakarta #negara #larang #orang #asing #masuk