Malaysia Sulit Dukung Board of Peace Tanpa Jaminan Jelas Nasib Warga Palestina

– Pemerintah Malaysia menyatakan sikap hati-hati dan belum memberikan dukungan awal terhadap pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa sulit bagi negaranya untuk memberikan dukungan tanpa adanya jaminan yang jelas dan tegas terkait nasib serta masa depan rakyat Palestina.

"Kami telah menyampaikan pandangan kami. Kami mengikuti perkembangan dan cukup sulit (untuk memberikan dukungan) kecuali ada jaminan yang benar-benar kuat dan tegas mengenai rakyat Gaza dan Palestina," ujar Anwar sebagaimana dikutip dari The Star, Jumat (23/1/2026).

Syarat mutlak bagi Malaysia

Anwar menjelaskan, Malaysia menuntut adanya langkah nyata di lapangan sebelum menyatakan sikap resmi.

Hal ini mencakup penghentian total serangan militer oleh Israel hingga kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan.

"Pengakuan, penghentian total serangan brutal dan biadab oleh rezim Israel, serta pemulihan bantuan kemanusiaan, hal-hal ini belum dilaksanakan, sehingga sulit bagi kami untuk memberikan dukungan lebih awal," sambung Anwar.

Sejauh ini, Malaysia memilih untuk memantau situasi secara saksama karena informasi mengenai mekanisme kerja dewan tersebut dianggap belum sepenuhnya transparan.

Kontroversi Board of Peace

Board of Peace merupakan bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Donald Trump untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas.

Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025, dewan ini dirancang untuk mengelola stabilitas, demiliterisasi, dan rekonstruksi Gaza pada fase kedua.

Namun, laporan dari Xinhua menyebutkan adanya kejanggalan dalam piagam organisasi tersebut. Meski dinamakan Dewan Perdamaian Gaza, dokumen yang baru dirilis justru sama sekali tidak menyebut kata "Gaza".

Piagam tersebut lebih banyak mendeskripsikan lembaga ini sebagai organisasi internasional umum yang bertugas mempromosikan stabilitas dan memulihkan pemerintahan di daerah konflik secara luas.

Wewenang Absolut Donald Trump

Struktur organisasi dewan ini juga menarik perhatian dunia internasional karena memberikan wewenang yang sangat luas kepada Donald Trump.

Selain menjabat sebagai ketua pertama, Trump memiliki kendali penuh atas keanggotaan, keputusan, dan otoritas akhir.

Trump memiliki hak eksklusif untuk menafsirkan piagam, mengubah aturan, hingga membubarkan entitas institusi.

Saat ini, komite eksekutif dewan telah diisi oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Meskipun Dewan Keamanan PBB telah menyetujui mandat dewan ini pada November lalu, tugas mereka di Gaza dibatasi hanya hingga akhir tahun 2027.

Tag:  #malaysia #sulit #dukung #board #peace #tanpa #jaminan #jelas #nasib #warga #palestina