Pembubaran DPR Thailand Picu Kekosongan Kekuasaan, Konflik Perbatasan dengan Kamboja Berpotensi Makin Memanas

- Keputusan Thailand membubarkan parlemen atau DPR-nya di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan dengan Kamboja memunculkan kekhawatiran baru. 

Sejumlah analis menilai langkah ini berpotensi menciptakan kekosongan kekuasaan yang justru memperkuat sentimen nasionalisme dan meningkatkan risiko eskalasi konflik, yang hingga kini telah berlangsung selama enam hari tanpa tanda-tanda mereda.

Pembubaran parlemen dilakukan Perdana Menteri sementara Anutin Charnvirakul pada malam 11 Desember. Dalam pernyataannya, Anutin menyebut pemerintahannya sudah tidak lagi mampu menjalankan roda pemerintahan secara berkelanjutan, efektif, dan stabil di tengah tekanan politik domestik yang kian berat.

Meski secara resmi diposisikan sebagai upaya 'reset demokrasi', keputusan tersebut langsung menimbulkan pertanyaan krusial: siapa yang kini memegang kendali penuh atas kebijakan keamanan nasional Thailand, terutama saat konflik perbatasan sedang memanas?

Peran Militer Menguat di Masa Transisi

Pavin Chachavalpongpun, profesor di Centre for Southeast Asian Studies, Universitas Kyoto, menilai pembubaran parlemen membuat posisi militer Thailand semakin kuat dan relatif tanpa pengawasan politik yang efektif. 

Menurutnya, angkatan bersenjata tetap beroperasi berdasarkan kerangka hukum yang ada, termasuk penerapan hukum darurat dan darurat militer di wilayah tertentu, yang memberi ruang diskresi sangat luas dalam operasi keamanan.

“Dalam situasi pemerintahan sementara, keputusan jangka panjang praktis tidak bisa diambil,” ujar Pavin mengutip CambodiaNess.

“Pilihan diplomasi menjadi terbatas, dan risiko bentrokan berlanjut meningkat karena tidak ada pihak yang memiliki mandat kuat untuk merundingkan penyelesaian permanen," lanjut Pavin.

Ia menegaskan, dialog substansial baru mungkin dilakukan setelah terbentuk pemerintahan baru yang memiliki legitimasi penuh pasca pemilu.

Menurut Pavin, bentrokan terbaru di perbatasan telah memicu lonjakan nasionalisme di dalam negeri Thailand. Tekanan publik agar pemerintah bersikap lebih tegas terhadap Kamboja pun meningkat. 

Dengan pemilihan umum yang diperkirakan digelar dalam 45 hingga 60 hari ke depan, ia memperkirakan partai-partai politik akan mengadopsi retorika nasionalistik yang lebih tajam demi meraih dukungan pemilih.

“Situasi seperti ini biasanya menguntungkan partai-partai berhaluan keamanan atau konservatif. Kelompok yang mendorong reformasi struktural justru sering diserang karena dianggap ragu-ragu. Pemilu cenderung memperkeras retorika nasionalisme, bukan meredamnya," jelasnya.

Pandangan serupa disampaikan analis geopolitik Seng Vanly. Ia menilai kegagalan Anutin mendorong reformasi konstitusi membuat pemilu dini tak terelakkan. Dalam kondisi tersebut, militer diperkirakan akan mengelola situasi perbatasan dengan keterlibatan sipil yang sangat terbatas.

“Tanpa tekanan internasional yang terkoordinasi, krisis ini berpotensi memburuk,” kata Vanly.

Pebisnis dan pengamat politik Thailand, Arnaud Darc juga melihat pembubaran parlemen sebagai cerminan masalah struktural yang lebih dalam dalam sistem politik Thailand. Menurutnya, pemerintahan Anutin kehilangan kemampuan untuk berfungsi secara efektif akibat tersendatnya amendemen konstitusi.

“Anutin sejak awal bukanlah pemimpin eksekutif yang dominan, lebih berperan sebagai perdana menteri ‘penyeimbang’, yang menjaga relasi antara monarki, militer, Kementerian Dalam Negeri, jaringan daerah, dan parlemen yang terfragmentasi. Ketika satu pilar menarik dukungan, seluruh bangunan politik runtuh," ujar Darc.

Darc menambahkan, dinamika politik domestik Thailand sangat memengaruhi sikap negara itu terhadap Kamboja. Retorika publik kerap dipengaruhi monarki dan militer, sehingga sikap yang dianggap lunak menjadi risiko politik tersendiri. 

Di sisi lain, kalangan bisnis, masyarakat perbatasan, dan sebagian unsur militer justru menginginkan penahanan diri demi menjaga stabilitas, perdagangan lintas batas, serta menghindari sorotan internasional.

“Hasilnya hampir selalu sama: pernyataan keras, pergerakan militer terbatas, diplomasi yang sangat hati-hati, dan tidak ada konsesi terbuka,” jelasnya.

Dari sisi Kamboja, Darc menilai Phnom Penh mengombinasikan penguatan posisi pertahanan, jalur diplomasi, dan pendekatan hukum internasional. Meski Perdana Menteri Hun Manet memimpin respons resmi, mantan PM Hun Sen disebut masih memengaruhi batas-batas strategis pengambilan keputusan.

Menurut Darc, risiko terbesar justru terletak pada kesalahan membaca niat masing-masing pihak.

“Kamboja menafsirkan ketegasan Thailand sebagai sinyal niat ofensif. Sebaliknya, Thailand bertindak terutama karena insentif politik domestik. Bahaya sesungguhnya bukan pada eskalasi yang disengaja, melainkan pada salah perhitungan struktural," tandas Darc.

Tag:  #pembubaran #thailand #picu #kekosongan #kekuasaan #konflik #perbatasan #dengan #kamboja #berpotensi #makin #memanas