Sydney Beri Sanksi kepada Perusahaan Israel yang Beroperasi di Tepi Barat dan di Al-Quds Timur

Dewan Kota Sydney pada hari Senin menyetujui usulan kampanye boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah di seluruh Tepi Barat dan al-Quds Timur yang diduduki, menurut The Jerusalem Post, mengutip dari anggota dewan dan sumber lokal Australia.

Kota tersebut telah memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa praktik investasi dan pengadaannya menghindari dukungan terhadap aktivitas yang merugikan secara sosial, termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Laporan tentang Pemasok dan Investasi di Kota Sydney Mengenai Kampanye Boikot, Divestasi, dan Sanksi, yang direkomendasikan dengan suara bulat oleh Komite Korporasi, Keuangan, Real Estat, dan Tender, mendapat dukungan dari semua anggota dewan kota kecuali satu orang, menurut surat kabar tersebut.

Kota tersebut mengakui bahwa "kota tersebut tidak memiliki investasi atau hubungan kontraktual dengan perusahaan Israel atau non-Israel yang beroperasi di wilayah sengketa yang tercantum dalam daftar Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa," menurut apa yang dilaporkan oleh The Jerusalem Post .

Ditambahkannya, kota tersebut telah memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa praktik investasi dan pengadaannya menghindari dukungan terhadap kegiatan yang merugikan secara sosial, termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Surat kabar tersebut melaporkan bahwa gerakan BDS di Australia memuji keputusan ini di media sosial, menganggapnya sebagai langkah utama untuk membuka jalan bagi dewan lokal di seluruh negeri untuk mengecualikan "perusahaan yang terlibat dalam pendudukan ilegal Israel."

Dalam konteks yang sama, lebih dari 60 anggota Parlemen Inggris dan pejabat dari berbagai partai politik telah menuntut larangan barang dan produk yang diimpor dari pemukiman ilegal Israel, Mirror melaporkan. 

Tuntutan tersebut disampaikan dalam surat yang ditandatangani dan ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dan Menteri Perdagangan Jonathan Reynolds, menurut situs web tersebut. 

Para penandatangan menunjukkan bahwa mereka percaya penyelesaian "konflik" selama puluhan tahun memerlukan penghormatan terhadap hukum internasional, yang berarti perdagangan Inggris dengan "Israel" harus mematuhi komitmen hak asasi manusia dan hukum internasional. 

Surat itu selanjutnya menyatakan bahwa hubungan perdagangan dan investasi saat ini dengan "Israel" tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, dan mendesak para menteri untuk memperbaikinya. 

"Pemerintah Benjamin Netanyahu telah bertindak tanpa hukuman, dan kegagalan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan sungguh memalukan," kata Anggota Parlemen Partai Buruh Brian Leishman.

Seraya menambahkan bahwa "Pemerintah Inggris telah mengatakan ingin mengikuti hukum internasional, tetapi dengan berdagang dengan Israel sehingga ekonomi Israel diuntungkan, maka kejahatan perang pemerintah Netanyahu pun dilegitimasi." 

 

 

 

SUMBER: AL MAYADEEN

Tag:  #sydney #beri #sanksi #kepada #perusahaan #israel #yang #beroperasi #tepi #barat #quds #timur