Efisiensi Anggaran, Trump dan Elon Musk Pecat Hampir 10.000 PNS AS

- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dengan dukungan penasihatnya Elon Musk, melanjutkan reformasi besar-besaran birokrasi federal pada Jumat (14/2/2025).

Langkah ini ditandai dengan pemecatan lebih dari 9.500 pegawai negeri di berbagai lembaga pemerintah, mulai dari pengelolaan lahan federal hingga layanan kesehatan bagi veteran.

Pemutusan hubungan kerja ini berdampak pada pegawai di Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, serta Kesehatan dan Layanan Masyarakat.

Sebagian besar dari mereka yang terdampak adalah pegawai percobaan dalam tahun pertama kerja, yang memiliki perlindungan hukum lebih minim.

PHK massal dan alasan di baliknya

Menurut laporan Reuters dan berbagai media AS, kebijakan ini merupakan bagian dari pemangkasan yang telah berlangsung sejak awal pemerintahan Trump di periode keduanya.

Sebelumnya, sekitar 75.000 pegawai menerima tawaran pesangon untuk mengundurkan diri secara sukarela. Gedung Putih menyebutkan total pekerja yang terkena dampak mencapai 3 persen dari 2,3 juta pegawai negeri sipil federal.

Trump menegaskan bahwa pemangkasan ini dilakukan demi efisiensi dan mengurangi pemborosan anggaran.

“Pemerintah federal terlalu gemuk dan banyak uang terbuang sia-sia akibat pemborosan dan penipuan,” ujar Trump.

AS saat ini memiliki utang sebesar 36 triliun dollar AS (Rp 584,9 kuadriliun) dengan defisit anggaran mencapai 1,8 triliun dollar AS (Rp 29,24 kuadriliun) pada tahun lalu.

Kesepakatan bipartisan antara Partai Republik dan Demokrat pun mengakui perlunya reformasi fiskal untuk menekan beban keuangan negara.

Namun, kebijakan Trump ini mendapat kritik tajam dari Partai Demokrat. Mereka menilai langkah ini melanggar kewenangan legislatif dalam pengelolaan anggaran federal. Meskipun Partai Republik menguasai mayoritas di Senat dan DPR, langkah Trump dan Musk tetap menimbulkan perdebatan.

Sumber Reuters menyebutkan bahwa kebijakan ini juga memicu ketegangan di dalam lingkaran pemerintahan Trump.

Beberapa staf senior, termasuk Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, mengeluhkan kurangnya koordinasi dalam eksekusi kebijakan tersebut.

Selain pemecatan pegawai, Trump dan Musk juga berupaya menghapus perlindungan hukum bagi pegawai negeri karier, membekukan sebagian besar bantuan luar negeri AS, serta mengurangi operasional beberapa lembaga pemerintah seperti USAID dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).

Dampak pada layanan publik

Pemangkasan besar-besaran ini juga berdampak langsung pada berbagai lembaga penting. Reuters melaporkan bahwa hampir setengah dari pegawai percobaan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) serta sejumlah pegawai di Institut Kesehatan Nasional (NIH) dipaksa keluar.

Dinas Kehutanan AS memberhentikan sekitar 3.400 pegawai baru, sementara Dinas Taman Nasional kehilangan 1.000 pegawai. Lembaga pemungut pajak, Internal Revenue Service (IRS), juga tengah bersiap untuk memberhentikan ribuan pekerja, yang dapat menghambat layanan menjelang tenggat pelaporan pajak warga AS pada 15 April mendatang.

Pemotongan anggaran ini menimbulkan kekhawatiran bahwa layanan penting akan terganggu. Sejumlah organisasi melaporkan bahwa program pemadam kebakaran federal mengalami kendala perekrutan setelah kebakaran hutan melanda Los Angeles bulan lalu. Selain itu, upaya pembersihan hutan dari material berbahaya seperti kayu mati juga tertunda.

Peran Elon Musk

Di balik kebijakan ini, peran Elon Musk dalam pemerintahan Trump semakin disorot. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, membela kebijakan ini dengan membandingkan langkah efisiensi birokrasi yang dipimpin Musk dengan audit keuangan.

“Mereka orang-orang yang serius, dan mereka bergerak dari satu lembaga ke lembaga lain, melakukan audit, mencari praktik terbaik,” kata Bessent kepada Fox Business Network.

Namun, para pengamat menilai pendekatan Musk lebih didasarkan pada ideologi dibandingkan dengan upaya efisiensi berbasis data.

Sejumlah pakar anggaran menyebut bahwa Musk mengandalkan sekelompok insinyur muda dengan pengalaman minim dalam pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan reformasi ini.

Keputusan Trump dan Musk dalam memangkas birokrasi ini masih menjadi perdebatan sengit. Di satu sisi, ada klaim efisiensi dan penghematan, tetapi di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait dampak terhadap layanan publik dan stabilitas pemerintahan.

Tag:  #efisiensi #anggaran #trump #elon #musk #pecat #hampir #10000