Anak Muda Terdidik jadi Pengangguran, Perlu Investasi untuk Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas

Penyediaan lapangan kerja berkualitas menjadi salah satu hal mendesak yang harus segera di selesaikan pemerintah.

Lapangan pekerjaan yang berkualitas akan mendorong daya beli kelas menengah dan berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 perlu penyediaan lapangan kerja diiringi dengan kualitas yang baik.

Masalah lapangan pekerjaan menjadi salah satu masalah mendesak yang perlu segera diselesaikan dalam lima tahun ke depan.

"Walaupun pengangguran terbuka mengalami penurunan, penciptaan lapangan pekerjaan yang baru itu rata-rata di sektor informal yang gajinya rendah," kata dia dalam OJK Institute Webinar Outlook Ekonomi di Tahun 2026, Kamis (19/2/2026).

Baca juga: Kala Tingkat Pengangguran Turun Namun Separuh Pekerja Indonesia Masih Alami Ketidaksesuaan Pendidikan dan Pekerjaan

Sementara itu, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal juga terus meningkat.

"Yang lebih mengkhawatirkan, yang menganggur itu lebih banyak kaum muda, sekitar 25 persen, dan yang lebih terdidik," imbuh dia.

Menurut Mari, fenomena ini dapat menjadi sumber ketegangan ketika tidak segera diatasi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang baru.

Lapangan kerja baru didominasi sektor informal

Lebih lanjut, Mari menjelaskan, saat ini sekitar 80 persen penciptaan lapangan kerja yang baru justru didominasi oleh sektor informal.

Rata-rata lapangan pekerjaan dari sektor ini biasanya memiliki upah di bawah standar atau upah minimum regional (UMR).

Lapangan pekerjaan di sektor informal biasanya berasal dari sektor seperti konstruksi, perdagangan, akomodasi hingga bisnis makanan dan minuman.

"Ini menunjukkan perlunya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas," ucap dia.

Mari mengatakan, adanya masalah penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal atau pekerjaan yang memiliki upah di atas UMR juga menjadi akar masalah dari penurunan daya beli kelas menengah di Indonesia.

"Yang perlu diatasi dengan meningkatkan investasi dan meningkatkan lapangan pekerjaan," ucap dia.

Baca juga: Tingkat Pengangguran November 2025 4,74 Persen, Lulusan SMA Dominasi

Investasi untuk menciptakan lapangan kerja

Mari menjelaskan, satu-satuna cara untuk mendorong daya beli kelas menengah Indonesia adalah dengan penciptaan lapangan kerja dengan pendapatan yang layak.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendatangkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Kuncinya ya ke investasi pada akhirnya, kalau kita bisa benar-benar mendorong investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu pada akhirnya kunci utama di luar fiskal (untuk dorong pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Ia percaya, kombinasi antara investasi, kebijakan fiskal dan moneter ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026.

Investasi merupakan faktor penentu di luar kebijakan fiskal dan moneter agar Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 atau 6 persen.

Mari menjabarkan, saat ini investasi dapat dicari dari potensi relokasi bisnis dari investor asing yang terdampak tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS).

Indonesia sendiri saat ini tengah dalam proses negosiasi dengan AS untuk mendapatkan akses dengan posisi yang lebih baik. Di samping itu, Indonesia juga telah memiliki akses ke pasar Eropa.

Tak hanya itu, Mari bilang, Indonesia perlu mendalami pasar Asean dan Asia Timur.

"Asean dan Asia Timur itu masih akan bagus pertumbuhannya, hal itu akan menarik investasi," ucap dia.

Fenomena working poor hantui pekerja

Masalah kualitas pekerjaan dengan gaji yang sebanding memang telah menjadi permasalahan kelas menengah di Indonesia.

Banyak pekerja yang sudah banting tulang tetapi masih dibayangi dengan kemiskinan. Fenomena ini disebut dengan working poor atau mereka yang bekerja namun penghasilannya tak cukup untuk hidup layak makin nyata, di tengah naiknya biaya hidup dan upah yang pas-pasan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menilai persoalan utama ketenagakerjaan di Tanah Air saat ini bukan hanya sekadar ketersediaan lapangan kerja, melainkan kualitas pekerjaan dan kelayakan upah yang diterima buruh atau karyawan.

Ia menyoroti mereka yang bekerja di sektor informal, misalnya sebagai asisten rumah tangga (ART) atau karyawan di sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pekerja tersebut sudah melakukan aktivitas kerja secara rutin, mengeluarkan tenaga dan waktu, tetapi tidak menerima imbalan yang layak atau justru sama sekali tidak dibayar.

Situasi itu membuat seseorang secara statistik tercatat sebagai bekerja, tetapi untuk kesejahteraan ia belum mampu hidup dengan layak.

Menurut dia, yang dibutuhkan masyarakat adalah pekerjaan layak dengan upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup bulanan, bukan sekadar status bekerja dalam statistik.

“Bekerja tetapi tidak dibayar, itu ada misalnya di rumah tangga, di UMKM, ada juga orang yang bekerja tetapi mungkin upahnya memang belum layak untuk menghidupi agar dia bisa hidup secara sejahtera setiap bulannya,” ujar Amalia dalam sesi wawancara khusus dengan Kompas.com.

ketika dicermati, pekerja informal merujuk pada mereka yang bekerja di luar kelembagaan formal, sehingga umumnya tidak memiliki kepastian perlindungan seperti jaminan kesehatan maupun status kepegawaian resmi.

Karakteristik ini membuat posisi pekerja informal lebih rentan, baik dari sisi pendapatan maupun perlindungan sosial.

Di Indonesia, kelompok pekerja informal paling banyak terserap di sektor pertanian, yang memang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di pedesaan.

Lapangan kerja untuk anak muda

Pemerintah melalui kementerian keuangan memastikan akan tercipta lapangan pekerjaan untuk anakmuda sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, prospek ekonomi Indonesia tahun ini berada dalam jalur positif dan berpotensi memasuki fase ekspansi sehat hingga 2033.

Fase tersebut diyakini akan membuka ruang lebih besar bagi penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.

"Artinya teman-teman enggak usah khawatir apalagi kalangan muda yang takut cari kerjaan Setelah lulus. Bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan Akan lebih banyak lapangan kerja tercipta," ujar dia di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2025).

Ia menambahkan, perekonomian nasional terus menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi Kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen yang tertinggi di antara kuartal-kuartal sebelumnya sepanjang 2025.

Pemerintah pun berupaya menjaga momentum pertumbuhan pada Kuartal I 2026 agar lebih tinggi dibanding capaian kuartal sebelumnya.

"Kita prediksi Kuartal I ini kita akan dorong ke arah 5,5-6 persen. Kemungkinan besar sih Mendekati 6 persen," kata dia.

Tak hanya itu, pemerintah juga menjaga iklim investasi dan menyinkronkan kebijakan fiskal dengan bank sentral agar sektor keuangan mampu mendorong perekonomian.

Proses debottlenecking kebijakan juga dilakukan Purbaya bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperlancar investasi.

Industrialisasi untuk buka lapangan kerja

Cita-cita tersebut sejalan dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang berencana membangkitkan sektor industri dalam negeri.

Prabowo menetapkan target selama 2 hingga 3 tahun ke depan agar Indonesia bisa kembali menjadi negara industri.

Oleh karena itu di era kepemimpinannya industrialisasi besar-besaran akan digenjot.

"Kita juga bertekad meningkatkan lapangan pekerjaan untuk bangsa Indonesia. Kita juga akan memimpin industrialisasi bangsa Indonesia. Dalam 2-3 tahun ini, kita akan membangkitkan seluruh industri kita," ujar dia awal Februari.

Prabowo berharap dengan menggenjot industrialisasi lapangan kerja juga akan banyak terbuka.

Dengan demikian, ia berharap Indonesia akan jadi negara maju di bawah kepemimpinannya dan masyarakat memiliki kehidupan yang layak.

Pemerintah, lanjut dia, akan mengintegrasikan pembangunan industri dan perumahan sebagai bagian dari strategi nasional untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ia menegaskan, seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera, dengan pembangunan yang dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tag:  #anak #muda #terdidik #jadi #pengangguran #perlu #investasi #untuk #ciptakan #lapangan #kerja #berkualitas