Penonaktifan 11 Juta PBI BPJS Picu Kegaduhan, Purbaya Buka Suara

- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penyebab mencuatnya kegaduhan publik terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) pada awal 2026.

Purbaya mengatakan kegaduhan dipicu oleh penonaktifan peserta dalam jumlah besar yang terjadi secara mendadak. Bahkan berdasarkan analisis Kementerian Keuangan, jumlah peserta PBI JKN yang dinonaktifkan pada Februari 2026 mencapai sekitar 11 juta orang.

“Jadi ini yang menimbulkan kejutan. Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi,” ujar Purbaya dalam Rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (9/12/2026).

Angka tersebut setara hampir 10 persen dari total peserta PBI JKN yang mencapai sekitar 98 juta jiwa.

Baca juga: Purbaya Tak Gubris Outlook Negatif Moody’s, Pemerintah Tetap Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Purbaya bahkan menyebut jumlah penonaktifan itu dinilai jauh melampaui tren normal pada bulan-bulan sebelumnya. Selama ini, penonaktifan peserta PBI JKN rata-rata berada di bawah satu juta orang per bulan.

Ia menjelaskan, banyak peserta tidak menyadari bahwa status kepesertaan PBI JKN mereka telah dinonaktifkan. Ketidaktahuan tersebut baru terungkap ketika masyarakat membutuhkan layanan kesehatan dan mendapati status BPJS Kesehatannya tidak lagi aktif.

Sehingga kata Purbaya, dampak penonaktifan dalam jumlah besar tersebut terasa signifikan di masyarakat. Ia membandingkan situasi ini dengan penonaktifan dalam skala kecil yang biasanya tidak memicu reaksi luas.

“Ya kerasa lah itu. Kalau 10 persen kena kan kerasa tuh, kalau 1 persen enggak ribut orang-orang. Begitu 1 persen, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh dugaan saya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menilai pengelolaan data kepesertaan PBI JKN ke depan perlu dilakukan secara lebih terukur dan hati-hati.

Ia menekankan, perubahan jumlah kepesertaan dalam skala besar seharusnya tidak dilakukan sekaligus agar tidak menimbulkan kejutan di tengah masyarakat.

Menurutnya, penyesuaian data peserta bisa dilakukan secara bertahap dengan cara meratakan penonaktifan dalam beberapa bulan. Langkah tersebut dinilai lebih aman secara sosial dan meminimalkan potensi kegaduhan publik.

Pemerintah, kata dia, akan menjadikan kejadian ini sebagai evaluasi dalam pengelolaan kepesertaan PBI JKN agar kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Selama ini, menurut Purbaya, program ini berjalan efektif tanpa adanya keributan signifikan. Dia berharap keributan ini bisa diredam karena Purbaya mengaku menyalurkan uang yang sama setiap tahunnya.

"Karena uang yang saya keluarkan sama, kenapa keributannya beda?" tegasnya.

Tag:  #penonaktifan #juta #bpjs #picu #kegaduhan #purbaya #buka #suara