Ekonomi Naik 5,11 Persen: Ritme Terjaga, Transformasi Tertunda

ADA kabar baik yang layak disyukuri. Namun, justru karena ia menenangkan—dan belum tentu otomatis melahirkan optimisme—maka ia layak ditelusuri lebih dalam.

Pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,11 persen. Bahkan, triwulan IV mencapai 5,39 persen (year on year).

Angka-angka ini memberi pesan yang jelas: Indonesia tidak rapuh. Kita mampu menjaga ritme di tengah dunia yang bising dan makin tidak pasti.

Namun, di balik ritme yang terjaga itu, saya menangkap sesuatu yang lebih sunyi—sesuatu yang tidak akan muncul jika kita hanya membaca headline: kita tumbuh, tetapi kita belum benar-benar berubah.

Kalimat yang paling “tenang” sering kali justru paling mengganggu. Dan ini disampaikan dalam catatan BPS sendiri: struktur ekonomi 2025, baik dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi pengeluaran, tidak menunjukkan perubahan berarti.

Bagi saya, di sinilah inti persoalan berada. Pertumbuhan yang matang bukan sekadar soal bertambahnya angka, melainkan soal berubahnya bentuk.

Kita bisa membaca 5,11 persen seperti melihat jarum speedometer: ada laju, ada stabilitas, ada keyakinan bahwa kendaraan ini masih bergerak. 

Namun, speedometer tidak pernah menjawab satu pertanyaan paling mendasar, kita sedang menuju kemana?

Baca juga: Lebih Prioritas Mana: MBG atau Penciptaan Lapangan Kerja?

Ketika kompas ekonomi tidak bergeser, laju yang terjaga bisa jadi hanya memastikan kita sampai lebih cepat, sayangnya ke tujuan lama yang sama.

Sebagai seorang yang puluhan tahun mengamati perkembangan sosial ekonomi, “ketidakberubahan” itu terasa sangat familiar.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi jangkar terbesar, 53,88 persen dari PDB. Investasi (PMTB) 28,77 persen. Ekspor 22,85 persen, dengan impor 20,54 persen sebagai pengurang.

Komposisi ini mudah membuat kita merasa aman: pasar domestik besar, roda konsumsi tetap berputar, investasi hadir, ekspor bergerak.

Namun, justru di sini letak jebakannya: ketika konsumsi terlalu dominan, ekonomi bisa nyaman “tetap tumbuh” tanpa dipaksa naik kelas.

Lalu, pertanyaan paling mendasar bukan lagi “berapa persen kita tumbuh?”, melainkan: konsumsi ini ditopang kenaikan produktivitas dan kualitas kerja—atau sekadar keberlanjutan pola hidup yang sama, dengan pekerjaan yang kualitasnya tidak ikut naik?

Di titik ini, saya ingin menurunkan pembacaan dari tabel PDB ke pasar kerja—karena di sanalah pertumbuhan diuji secara paling manusiawi.

Di satu sisi, angka pengangguran terbuka terlihat “terkendali”: pada akhir 2025, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,74 persen. 

Namun, gambaran yang lebih sunyi ada di bawah permukaan: proporsi pekerja yang tidak penuh masih sekitar 32,06 persen, terdiri dari setengah pengangguran 7,81 persen dan pekerja paruh waktu 24,24 persen.

Dan yang merisaukan, pengangguran usia muda (15–24 tahun) masih berada di level dua digit: 16,26 persen. Artinya, kita boleh saja menyebut pengangguran rendah, tetapi kita belum boleh mengklaim pekerjaan sudah “naik kelas”.

Karena ada perbedaan besar antara “orang bekerja” dan “orang memiliki pekerjaan yang utuh, produktif, dan memberi masa depan”.

Pesatnya pertumbuhan triwulan IV juga memberi sinyal yang perlu dibaca dengan kepala dingin. Kinerja ini tampaknya ditopang lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 37,68 persen (quarter to quarter).

Tampaknya disadari bahwa pengetatan anggaran hingga menjelang akhir tahun terbukti menahan laju ekonomi, lalu “ditebus” dengan injeksi belanja di penghujung tahun.

Jika pola ini dinormalisasi, maka kita sedang membiasakan ekonomi yang digerakkan oleh ritme administrasi, bukan oleh kekuatan produktif yang organik.

Respons ke depan seharusnya bukan berayun ekstrem antara “menahan” dan “menggeber” belanja di penghujung waktu, melainkan menata ritmenya lebih proporsional dan terukur sepanjang tahun—dengan penekanan pada quality spending (belanja berkualitas), bukan sekadar besaran.

Baca juga: Mengapa Bangun Sekolah Rakyat, Bukan Sekolah Reguler?

Belanja publik berkualitas bukan belanja yang cepat habis, melainkan belanja yang meninggalkan jejak struktural: memperbaiki kualitas manusia, menurunkan biaya logistik, memperkuat layanan dasar, menumbuhkan kapasitas inovasi.

Dan—yang sering dilupakan—menciptakan kepastian serta insentif yang membuat investasi swasta lebih berani masuk ke sektor produktif.

Pada sisi eksternal, ada paradoks yang halus, tapi penting. Secara tahunan, ekspor 2025 tumbuh 7,03 persen. Namun pada triwulan IV, ekspor justru terkontraksi 1,18 persen (quarter to quarter).

Artinya, kabar tahunan bisa terdengar meyakinkan, sementara di bawahnya ada ketegangan siklus yang tidak boleh diabaikan.

Di era geopolitik yang berubah cepat, rantai pasok yang rapuh, dan standar keberlanjutan yang makin ketat, daya tahan jangka panjang bukan ditentukan oleh kemampuan “tetap berjalan”, melainkan kemampuan “mengubah cara berjalan”—naik kualitas, naik nilai tambah, naik kompleksitas (complexity economy).

Dari sisi produksi, peta struktur itu juga nyaris tidak bergeser. Kontribusi terbesar masih ditopang oleh lima sektor yang sama: industri pengolahan (19,07 persen), perdagangan (13,17 persen), pertanian (13,10 persen), konstruksi (9,83 persen), dan pertambangan (8,75 persen)—total sekitar 63,92 persen ekonomi.

Ini bukan salah; mungkin ini lumrah bagi ekonomi besar. Namun, dominasi yang sama dari tahun ke tahun menyiratkan sesuatu yang harus kita akui jujur: kita berhasil menjaga kapal tetap melaju, tetapi kita belum mengganti mesin utamanya.

Bahkan pada 2025, pertambangan dan penggalian tercatat terkontraksi.

Ini bisa dibaca sebagai sinyal siklus komoditas yang berubah. Namun, ia juga bisa dibaca sebagai alarm yang lebih strategis: jika pusat gravitasi ekonomi ekstraktif melemah, apakah kita sudah punya “mesin pengganti” yang cukup kuat—yang tidak hanya menggantikan angka PDB, tetapi juga menggantikan kualitas pekerjaan, basis inovasi, dan ketahanan ekologis?

Di titik ini, peta wilayah memberi cermin yang lebih tajam daripada tabel nasional. Pulau Jawa masih menyumbang 56,93 persen ekonomi Indonesia; Sumatera 22,22 persen; Kalimantan 8,12 persen; Sulawesi 7,22 persen; Bali dan Nusa Tenggara 2,82 persen; Maluku dan Papua 2,69 persen.

Kita bisa menyebut ini “konsentrasi ekonomi”. Namun, sebetulnya ini peta peluang hidup—peta akses layanan—peta siapa yang tinggal dekat mesin, dan siapa yang hidup di pinggir rel.

Pada 2025, Sulawesi tumbuh tertinggi 6,23 persen, sementara Maluku dan Papua terendah 1,44 persen. Ini bukan sekadar variasi statistik.

Baca juga: MSCI dan Indeks Bursa Jadi Senjata Global

Jika dibiarkan, ia akan menjadi biaya sosial: migrasi terpaksa, penumpukan beban kota-kota besar, dan wilayah-wilayah strategis yang terus tertinggal, padahal menyimpan masa depan—pangan, energi baru-terbarukan, laut, dan keanekaragaman hayati.

Di sinilah Nusa Tenggara Timur (NTT) muncul menampar nurani. Kontribusinya kecil—Bali dan Nusa Tenggara hanya 2,82 persen dari perekonomian nasional.

Namun, justru karena berada di pinggir peta ekonomi, ia sering “tidak terdengar”—dan karena tidak terdengar, ia menjadi tempat di mana ketimpangan spasial mudah tersembunyikan “karpet” rata-rata nasional.

Beberapa hari terakhir, publik dikejutkan kabar tragis tentang seorang anak sekolah di NTT yang bunuh diri mengakhiri hidupnya.

Media menuliskannya dengan pedih dan mengiris hati—sebuah judul berita yang sulit dibaca tanpa tercekat: “Fakta-fakta Anak SD di NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku dan Pena Seharga Rp 10 Ribu, Akhiri Hidup di Pohon Cengkeh…”.

Saya tidak membawa kisah ini untuk mengeksploitasi tragedi; saya membawanya sebagai cermin.

Jika peristiwa bunuh diri tersebut benar terjadi, ketika bangsa merayakan pertumbuhan 5,11 persen, apakah kita masih punya keberanian untuk menengok ke pinggir—dan menghitung biaya batin yang dibayar keluarga-keluarga jauh dari pusat mesin ekonomi?

Dan lebih dari itu: apakah sistem kita cukup hadir untuk mencegah keputusasaan dan kehilangan harapan berubah pelan-pelan menjadi pilihan yang tak bisa dibatalkan, yaitu kematian?

Di sisi lain, NTT tidak hanya cermin luka. NTT juga bisa menjadi laboratorium transformasi ekonomi hijau-biru—kalau kita berhenti memandangnya sebagai pinggiran.

Di sanalah logika masa depan Indonesia diuji dalam bentuk paling telanjang: energi terbarukan yang harus menjadi akses (bukan slogan), penguatan pangan dan air yang harus menjadi sistem (bukan proyek), ekonomi kelautan yang harus menjadi nilai tambah (bukan sekadar ekstraksi), serta pariwisata yang harus menjadi tata kelola (bukan sekadar promosi).

Di wilayah seperti ini, “transformasi” tidak bisa dimulai dari jargon. Ia harus dimulai dari hal yang paling sederhana: mengubah struktur kesempatan—agar sekolah tidak menjadi kemewahan, dan kuncup harapan tidak pupus.

Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan yang lebih filosofis, tetapi justru paling relevan bagi desain kebijakan: untuk apa pertumbuhan, jika ia tidak mengubah struktur kesempatan?

Karena pertumbuhan yang baik bukan hanya yang membuat PDB naik, melainkan yang membuat masa depan lebih mungkin bagi lebih banyak orang.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, tapi Kesenjangan Melebar

PDB—seberapa pun pentingnya—tetap peta, bukan pengalaman hidup. Bahkan ketika PDB per kapita naik hingga sekitar Rp 83,7 juta atau 5.083 dollar AS, kita tetap harus bertanya: berapa banyak yang benar-benar “naik kelas” secara nyata, bukan sekadar ikut naik karena rata-rata mendorong?

Lalu, apakah 5,11 persen itu berita baik atau buruk? Jawabannya dua: ia berita baik tentang daya tahan, tetapi juga peringatan tentang keberanian transformasi.

Ini bukti bahwa Indonesia bisa menjaga ritme. Namun, ritme tanpa perubahan bentuk berisiko menidurkan kita—membuat kita puas terlalu dini, lalu kehilangan momentum untuk lompatan yang sebenarnya.

Kalau saya boleh merumuskan ulang “PR” 2025 dalam tiga uji sederhana yang tegas, maka ukurannya bukan lagi sekadar target pertumbuhan.

Pertama, uji produktivitas dan kompleksitas: investasi 28,77 persen itu masuk ke mana, dan apakah ia menaikkan kemampuan produksi bernilai tambah tinggi—atau ia justru memperlebar ekonomi “yang ramai”, tetapi tidak “yang dalam”?

Kedua, uji kualitas belanja: lonjakan belanja pemerintah bisa menjaga momentum. Namun, belanja yang baik adalah belanja yang mengubah fondasi—SDM, kesehatan, pendidikan, logistik, riset—bukan sekadar memenuhi realisasi.

Ketiga, uji kualitas kerja: ketika pengangguran terbuka tampak rendah, jangan lupa bahwa sepertiga pekerja masih berada pada jam kerja tidak penuh, dan pengangguran muda masih tinggi.

Tanpa uji ini, kita mudah terkecoh oleh “angka yang membaik” sambil mengabaikan “hidup yang belum pulih”.

Dan di titik inilah saya ingin menutup dengan satu keputusan praktis—agar refleksi ini tidak berhenti sebagai sekedar keluhan yang cerdas.

Mulai tahun ini, pemerintah (pusat dan daerah) perlu berani menetapkan scoreboard (dasbor) transformasi yang dibaca publik setiap triwulan: satu halaman yang memaksa kita melihat bukan hanya “berapa persen tumbuh”, tetapi “apa yang berubah”.

Isinya sederhana: (1) indikator kualitas pekerjaan dan produktivitas (termasuk pengangguran terbuka dan setengah pengangguran), (2) indikator pergeseran nilai tambah (hilirisasi yang nyata, bukan retorika), (3) indikator ketimpangan spasial (wilayah mana yang benar-benar naik), dan (4) indikator ketahanan iklim serta layanan dasar.

Lalu, pilih beberapa provinsi sebagai pilot laboratorium hijau-biru yang benar-benar diuji dengan indikator itu—dan NTT adalah kandidat yang jujur, karena ia memaksa kita membuktikan bahwa transformasi bisa lahir bukan hanya dari pusat, tetapi juga dari tepi.

Namun, pilot semacam ini hanya masuk akal jika keberpihakan dijaga secara konsisten: bukan sekadar tidak memangkas anggaran pada wilayah yang memerlukan afirmasi, melainkan justru memperkuat fondasinya.

Sebab yang sedang kita uji bukan sekadar “kecepatan” pertumbuhan, melainkan ketahanan sistem pembangunan nasional—dan ketahanan sistem justru sering kali ditentukan titik yang paling rapuh.

Jika dasbor itu hidup dan konsisten, maka pertumbuhan sekitar 5 persen tetap layak kita syukuri karena ia disertai perubahan struktural.

Dan bila kelak laju itu naik—bahkan sampai 8 persen seperti yang ditargetkan—angka tersebut tidak lagi sekadar menjadi “capaian statistik”, melainkan bukti bahwa kita benar-benar bergerak ke arah yang baru.

Tag:  #ekonomi #naik #persen #ritme #terjaga #transformasi #tertunda