KPK OTT soal Bea Cukai dan Pajak, Purbaya: Ya Biar Aja...

- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara usai para anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Banjarmasin dan Jakarta.

Purbaya menegaskan, jika terdapat pegawai yang terbukti bermasalah, maka akan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu, kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang merasa salah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang ada," kata Purbaya kepada awak media ketika ditemui di Gedung DPR RI pada Rabu (4/2/2026).

Baca juga: DJP Buka Suara soal OTT KPK di Kantor Pajak Banjarmasin

Dokumentasi Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Kemenkeu pada Rabu (28/1/2026)

Meski demikian, Purbaya menekankan Kementerian Keuangan tidak akan meninggalkan pegawainya begitu saja meski tengah terjaring kasus.

Ia memastikan pendampingan hukum tetap diberikan kepada aparatur yang terlibat, namun pendampingan tersebut tidak dalam bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

"Tapi gini, saya akan tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan ada pendampingan akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan," lanjutnya

Namun terkait informasi pihak-pihak yang diamankan, Purbaya mengaku belum mengetahui detailnya. Menurutnya dampak OTT terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, ia menilai justru menjadi momentum perbaikan.

Baca juga: OTT Pegawai Pajak Guncang DJP, Purbaya Copot dan Rotasi Pejabat Jakarta Utara

Menurut dia, jika keterlibatan pejabat struktural terbukti, Kementerian Keuangan tidak segan menonaktifkan yang bersangkutan, memindahkannya ke posisi nonaktif di pusat, hingga memberhentikan secara permanen sesuai tingkat pelanggaran.

(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG) Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. 

"Nanti kita lihat kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan sekarang akan diberhentikan," tuturnya.

Ia menilai operasi tangkap tangan tersebut tidak membuat institusi terpukul, melainkan justru menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

Purbaya menyebut, pembenahan di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebenarnya telah dilakukan sebelumnya, di mana indikasi pelanggaran sudah terdeteksi lebih awal dan menunjukkan adanya kejanggalan pada sejumlah titik tertentu.

Baca juga: Pejabat Pajak-Bea Cukai Kena OTT KPK, Purbaya Tak Akan Minta Tolong Prabowo

"Kita lihat juga mungkin hari ini ada yang di OTT di Banjarmasin dan di Lampung, yang disergap oleh KPK ya. Ini mungkin shock therapy bagi pegawai kami," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sebelumnya KPK mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai Ditjen Pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kabar juga beredar bahwa KPK melakukan OTT serupa di kantor pusat DJBC, Jakarta. Hingga siang ini, KPK baru membenarkan perihal OTT di Banjarmasin.

"Ya benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui pesan singkat, Rabu (4/2/2026).

Baca juga: Dua OTT KPK dalam Sehari, Menyasar Kantor Pajak di Banjarmasin dan Ditjen Bea Cukai

Fitroh awalnya membenarkan operasi senyap hari ini. Dia juga belum mengungkap jenis tindak pidana korupsi yang ditemukan penyidik dalam OTT ini. Fitroh juga belum mengungkap barang bukti yang disita dalam OTT tersebut.

“Benar,” ujar dia.

Tag:  #soal #cukai #pajak #purbaya #biar