Sindir Oligarki di Davos, Prabowo: Kalian Pikir Pejabat Saya Bisa Dibeli?

Presiden Prabowo Subianto menyindir keras praktik oligarkis dan pengusaha serakah saat berbicara di World Economic Forum, Davos, Swiss.

Sindiran itu muncul ketika Prabowo menegaskan komitmennya menegakkan hukum dan melawan korupsi tanpa kompromi.

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan masih ada pelaku usaha yang merasa kebal hukum dan menganggap pejabat negara bisa dibeli. Pernyataan itu, menurut Prabowo, ia peroleh dari laporan internal pemerintah.

“Saya mendapat laporan bahwa sebagian dari mereka dalam pertemuannya mengatakan, ‘Oh, tidak apa-apa. Tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli,’” kata Prabowo, Kamis (22/1/2026).

“Saya tantang mereka untuk mencoba membeli pejabat di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” ujar Prabowo.

Sindiran itu disampaikan Prabowo ketika menjelaskan langkah pemerintah dalam menindak praktik ekonomi yang melanggar hukum. Ia menyebut praktik tersebut bukan bagian dari pasar bebas, melainkan bentuk ekonomi keserakahan.

“Saya tidak menyebut ini free enterprise. Saya tidak menyebut ini free market. Saya menyebutnya secara terbuka greedinomics. Ekonomi keserakahan, ekonomi dari praktik yang rakus,” kata Prabowo.

Prabowo memaparkan, pada tahun pertama pemerintahannya, negara menemukan pelanggaran besar di sektor sumber daya alam. Pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektar perkebunan dan tambang ilegal yang beroperasi tanpa dasar hukum.

“Dalam tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita 4 juta hektar perkebunan ilegal dan tambang ilegal,” ujar Prabowo.

Langkah penindakan tersebut, menurut Prabowo, terus berlanjut. Dua hari sebelum pidatonya di Davos, pemerintah memutuskan mencabut izin 28 korporasi yang menguasai lahan seluas lebih dari 1,01 juta hektar.

Pencabutan dilakukan setelah ditemukan pelanggaran hukum, termasuk pembukaan perkebunan di kawasan hutan lindung.

“Saya mencabut izinnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum,” kata Prabowo.

Ia juga mengungkapkan, hingga kini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Jumlah itu belum final karena laporan internal menunjukkan masih banyak pelanggaran serupa.

“Staf saya melaporkan, masih ada setidaknya seribu atau lebih. Bisa jadi ada sebanyak 666 korporasi yang melanggar hukum,” ujar Prabowo.

Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku usaha global, Prabowo menegaskan tidak ada iklim investasi tanpa kepastian hukum yang adil. Negara, menurut dia, tidak akan tunduk pada kepentingan sempit segelintir elite ekonomi.

“Tidak ada iklim investasi tanpa kepastian supremasi hukum yang adil. Tidak ada yang mau berinvestasi di negara yang tidak tertib hukum atau tradisi hukumnya meragukan,” kata Prabowo.

Ia menegaskan, penegakan hukum menjadi mandat langsung dari rakyat dan bagian dari sumpah jabatannya sebagai presiden.

“Saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum. Kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,” ujar Prabowo.

Melalui pernyataan itu, Prabowo menegaskan pesan kepada forum global di Davos. Pemerintah Indonesia, menurut dia, tidak memberi ruang bagi oligarki, kolusi, dan praktik ekonomi rakus yang merusak hukum, lingkungan, dan keadilan sosial.

Tag:  #sindir #oligarki #davos #prabowo #kalian #pikir #pejabat #saya #bisa #dibeli