Saat Gaji Tak Lagi Mengejar Harga di Kota Besar...
- Tekanan biaya hidup di kota-kota besar kian terasa di tengah kenaikan gaji pekerja yang secara nominal terlihat lebih tinggi dari inflasi.
Bagi banyak masyarakat, terutama kelas menengah, pendapatan yang diterima setiap bulannya belum sepenuhnya mampu mengejar lonjakan harga kebutuhan sehari-hari.
Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan di Statistik Pendapatan Februari 2025 dan Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2025 yang menunjukkan bahwa besaran pengeluaran masyarakt hampir menyamai besaran pendapatan masyarakat.
Pada Maret 2025, rata-rata pengeluaran per kapita mencapai Rp 1,56 juta per bulan dengan rincian sebesar Rp 1,81 juta per bulan untuk masyarakat kota dan Rp 1,21 juta per bulan untuk masyarakat desa.
Sementara pada Februari 2025, pendapatan pekerja di perkotaan seperti pekerja bebas mencapai Rp 1,77 juta per bulan dan Rp 1,90 juta per bulan untuk pekerja berusaha sendiri.
Kenaikan Gaji Melampaui Inflasi, tapi Tekanan Hidup Masih Tinggi
Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan, kenaikan upah di Indonesia setiap tahunnya telah di atas kenaikan inflasi.
"Inflasi nasional kan sampai bulan November lalu itu baru 2,72 persen year on year. Tapi kenaikan upah kan kalau kita lihat lebih dari 6 persen, sekitar 6,5 persen kalau untuk Jakarta ya. Jadi ya kenaikan upah itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada inflasi," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Selasa (6/1/2026).
Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan tekanan hidup masyarakat. Pasalnya, pendapatan per kapita Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain.
BPS mencatat, pendapatan per kapita Indonesia tahun 2024 mencapai sekitar 4.960,3 dollar AS atau setara Rp 78,6 juta dalam setahun.
Sementara menurut Bank Dunia, pendapatan per kapita Malaysia pada periode yang sama sebesar 11.874 dollar AS, Singapura sebesar 90.674 dollar AS, dan bahkan Thailand sebesar 7.346 dollar AS.
"Itulah kenapa kalau kita lihat dari sisi masyarakat kita, memang untuk kebutuhan, pemenuhan kebutuhan tersier maupun sekundernya itu banyak yang masih tertatih-tatih," ungkapnya.
Ilustrasi gaji pekerja
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut, secara agregat sepanjang 2014-2025, nominal gaji masyarakat Indonesia tumbuh lebih cepat dari kenaikan harga atau inflasi, yakni 177 persen dan 138 persen.
Namun tekanan biaya hidup masyarakat terdapat pada sejumlah kelompok pengeluaran yang meningkat melebihi inflasi, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 4,25 persen serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 1,57 persen.
"Kombinasi ini membuat kelas menengah kota sering merasa ruang belanja menyempit, terutama ketika kenaikan pendapatan tidak stabil antartahun, sementara biaya kebutuhan pokok dan layanan perkotaan bergerak naik," kata Josua kepada Kompas.com.
Pola Belanja Berubah, Tabungan Jadi Bantalan
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, kondisi yang membuat tekanan masyarakat itu menyebabkan perubahan perilaku belanja masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Hal ini ditandai dengan munculnya fenomena makan tabungan yakni masyarakat menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fenomena ini mulai terjadi sejak 2023 ketika dampak stimulus pandemi Covid-19 mulai memudar.
"Ada juga fenomena yang sering terdengar seperti trading down, di mana belanja jenis barang yang sama tapi mencari alternatif yang lebih murah," imbuhnya.
Sementara itu, Josua juga mengamini, dia melihat selama 2-3 tahun terakhir pola belanja dan tabungan masyarakat mengalami perubahan dimana belanja cenderung dijaga dengan menekan tabungan serta tabungan menjadi lebih fluktuatif dan pruden pada segmen tertentu.
"Ada pergeseran antarkelompok pendapatan dimana porsi tabungan meningkat pada kelompok pengeluaran Rp 3,1-4 juta dan Rp 4,1-5 juta, sementara kelompok di atas Rp5 juta justru menurun," kata Josua.
Masyarakat Mulai Bergantung Pada Utang Namun Tetap Berhati-hati
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede dalam acara PIER Q1 2025 Exonomics Review & Media Gathering, Rabu (14/5/2025).Dalam situasi ruang keuangan yang sempit tersebut, sebagian masyarakat mulai mengandalkan kredit konsumtif. Namun, laju pertumbuhannya masih menunjukkan perlambatan.
Josua menyebut, kredit konsumsi pada Oktober 2025 tumbuh 7,03 persen secara tahunan, melambat dibandingkan Desember 2024 yang mencapai 10,61 persen.
"Sehingga kenaikannya tidak bisa dibaca sebagai ledakan daya beli, melainkan lebih sebagai pertumbuhan yang masih terjadi di tengah kehati-hatian," imbuhnya.
Di sisi lain, terdapat sinyal permintaan kredit belum sepenuhnya kuat dan bank menjadi lebih selektif. Hal ini terindikasikan dari fasilitas kredit yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada Oktober 2025 yang masih besar, Rp 2.450,7 triliun atau 22,9 persen dari plafon kredit. Ini menunjukkan banyak debitur menahan penarikan atau proyek belum berjalan sesuai rencana.
Kondisi tersebut memperkuat indikasi bahwa kenaikan kredit konsumtif tidak sepenuhnya mencerminkan penguatan daya beli karena sebagian kredit digunakan untuk meratakan arus kas rumah tangga ketika ruang belanja riil tidak bertambah signifikan.
Josua Pardede menilai, kredit konsumsi dalam situasi ini memiliki dua sisi. Dalam jangka pendek, kredit membantu menjaga konsumsi, tetapi berpotensi menjadi beban keuangan di masa depan.
"Kenaikan kredit bermasalah pada kredit rumah tangga dan fakta bahwa pembiayaan alternatif untuk segmen menengah bawah meningkat signifikan menunjukkan sebagian rumah tangga mulai lebih bergantung pada utang untuk menjaga konsumsi, yang pada akhirnya bisa mengurangi belanja masa depan karena cicilan 'memakan' pendapatan," tukas Josua.
Senada disampaikan ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda. Dia menilai melemahnya permintaan kredit menunjukkan kehati-hatian masyarakat dalam mengambil utang.
Demikian juga dengan pelaku usaha yang menahan melakukan ekspansi usaha akibat ketidakpastian ekonomi dan pelemahan daya beli masyarakat.
"Permasalahan ini sudah terlihat dalam setahun ke belakang ketika perekonomian lesu, daya beli melemah, yang membuat orang cenderung berpikir berkali-kali untuk berhutang. Undisbursed loans yang tinggi menjadi tanda lemahnya permintaan kredit," kata Nailul kepada Kompas.com.
Apa yang Dilakukan Pemangku Kepantingan?
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai, kenaikan upah semata tidak cukup jika tidak dibarengi penurunan biaya hidup struktural.
Tanpa intervensi pada sektor perumahan, transportasi publik, dan pangan, sekalipun gaji meningkat hingga 5 persen akan tetap habis terserap oleh inflasi kebutuhan dasar.
Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja Indonesia yang tumbuh rata-rata hanya 1-2 persen per tahun menjadi batas objektif bagi kenaikan upah berkelanjutan.
Oleh karenanya, dalam jangka pendek kebijakan paling mendesak yang harus dilakuakn ialah kombinasi antara penyesuaian upah yang lebih living-cost based, pengendalian biaya hidup struktural, dan percepatan peningkatan produktivitas yang dibarengai dengan insentif biaya-biaya kesehatan dan pendidikan.
"Tanpa itu, tekanan terhadap kelas menengah akan terus membesar dan berpotensi menjadi rem serius bagi pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Rizal kepada Kompas.com.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, Dari sisi kebijakan, BI menegaskan akan terus menjaga stabilitas harga melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, sekaligus mendukung pertumbuhan kredit yang sehat.
Kemudian BI akan terus menjaga inflasi yang rendah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat kepastian bagi dunia usaha. Demikian pyla dengan stabilitas nilai tuker rupiah.
"Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan geopolitik global dan domestik, untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ucap Denny kepada Kompas.com.