BI Tahan Rasio LTV/FTV, Bos BTN Pastikan Program KPR DP 0 Persen Berlanjut sampai 2025

- Hasil rapat dewan gubernur Bank Indonesia (RDG BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6 persen, kemarin (16/10). Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit maupun pembiayaan. Termasuk, sektor properti perumahan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, arah bauran kebijakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satunya, mempertahankan rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit maupun pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100 persen. Yang berlaku efektif 1 Januari sampai 31 Desember 2025.

Dia memastikan likuiditas perbankan memadai. Sejalan dengan implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) berupa pemotongan setoran giro wajib minimum (GWM).

"Nah, besarnya penurunan GWM, tergantung sektornya, tergantung besarnya kredit. Semakin kemringet berupaya keras mendorong kredit, kami kasih lebih insentifnya," ujar Perry.

Tujuannya, agar perbankan mau menyalurkan kredit sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk sektor perumahan, konstruksi, dan perumahan rakyat yang merupakan program pemerintah. Hingga pekan kedua Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp 256,5 triliun.

"Kepada kelompok bank BUMN (badan usaha milik negara) sebesar Rp 119 triliun, bank BUSN (bank umum swasta nasional) senilai Rp 110,2 triliun, BPD (bank pembangunan daerah) sebesar Rp 24,6 triliun, dan KCBA (kantor cabang bank asing) Rp 2,7 triliun," beber alumnus Iowa State University itu.

Perry menekankan, prioritas pemberian insentif KLM untuk kredit sektor-sektor padat karya. Yang mana berpeluang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Sektor pro-job. Dengan memastikan NPL (non-performing loan) tidak lebih dari 5 persen.

Dengan demikian, BI meyakini pertumbuhan kredit 2024 bisa mendekati batas atas pada kisaran 10 sampai 12 persen year-on-year (YoY). Sedangkan untuk pertumbuhan kredit 2025 berkisar 11 hingga 13 persen YoY. Sementara itu, kinerja fungsi intermediasi perbankan pada September 2024 mencapai 10,85 persen YoY.

Terpisah, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengusulkan, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah desa, dan rumah urban. Khusus untuk rumah urban, premi asuransi atau penjaminannya ditanggung negara.

"Kalau itu semua dibebasin, 20 persen biaya di depan (saat beli rumah) itu hilang. Yang menyebabkan orang nggak bisa beli rumah bukan DP (down payment) karena sudah 0. Tapi biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang tidak bisa pakai kredit. Mesti cash," ungkapnya.

Menurut dia, pembebasan pajak dan biaya tersebut tidak lantas membuat negara kehilangan pendapatan. Sebab, masyarakat akan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun. Sehingga, keberlanjutan penerimaaan negara tetap terjaga.

"Itu idenya, bukan snapshot di depan. Tapi mikirnya sustain, akan ada 3 juta masyarakat bayar PBB setiap tahunnya. Sedangkan PPN cuma sekali doang," terang Nixon.

Tag:  #tahan #rasio #ltvftv #pastikan #program #persen #berlanjut #sampai #2025