Kaleidoskop 2025: APBN di Tahun Ujian, Target Pajak hingga Tekanan Belanja

Tahun 2025 nampak menjadi periode penuh tantangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perjalanan fiskal yang dibentangkan dalam undang-undang anggaran menghadapi ujian serius dari realisasi penerimaan pajak yang lambat, tekanan belanja tinggi, hingga dinamika defisit sepanjang tahun.

Realisasi penerimaan pajak di tengah target ambisius

Pada awal tahun, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak yang agresif dalam APBN 2025, yakni sekitar Rp 2.189 triliun, sebagai komponen utama mencapai total pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun.

KOMPAS/Supriyanto Ilustrasi pajak.

Target ini mencerminkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang optimistis sekaligus upaya reformasi sistem perpajakan untuk memperlebar basis penerimaan.

Namun sepanjang tahun tantangan nyata muncul pada realisasi pajak. Realisasi penerimaan pajak awal Januari 2025 hanya Rp 115,18 triliun.

Hal ini disumbang oleh penerimaan pajak yang turun 41,9 persen, padahal penerimaan kepabeanan dan cukai naik 14,75 persen.

Lalu Februari 2025 sebesar Rp 187,8 triliun atau 8,60 persen dari target APBN 2025. Realisasi ini turun 30,19 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 269,02 triliun.

Sedangkan jelang tutup tahun data per November 2025, penerimaan pajak baru sebesar Rp 1.634, 43 triliun atau 78,7 persen dari target Rp 2.076,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan capaian tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 1.688,6 triliun.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

"Penerimaan pajaknya Rp 1.634 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 269 triliun Dan PNBP-nya Rp 444,9 triliun. penerimaan pajak bruto hingga November 2025 mencapai Rp 1.985,48 triliun, tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Beberapa kategori pajak utama seperti PPh Badan, PPh Orang Pribadi, dan PPN mencatat pertumbuhan yang melambat dibanding periode sama tahun sebelumnya, mencerminkan tekanan aktivitas ekonomi domestik terhadap basis pajak.

Defisit APBN dari awal hingga akhir tahun 2025

Realisasi fiskal sepanjang 2025 berubah-ubah. Pada akhir Januari 2025, APBN dibuka dengan defisit sebesar Rp 23,5 triliun atau 0,10 persen terhadap PDB.

Disusul Februari 2025, APBN awalnya mencatat defisit sebesar Rp 31,2 triliun, sekitar 0,13 persen terhadap PDB. Namun tren defisit berlanjut di awal kuartal berikutnya.

Pada Maret, APBN kembali mencatat defisit sebesar sekitar Rp 104,2 triliun 0,43 persen terhadap PDB meski tetap lebih rendah dari target desain tahunan.

Hal ini didorong oleh kombinasi penerimaan yang belum optimal dan belanja pemerintah yang tetap tinggi untuk komponen seperti tunjangan, subsidi, serta kompensasi.

APBN sempat berubah wajah menjadi surplus kecil sekitar Rp 4,3 triliun pada April 2025 karena pemulihan realisasi penerimaan dan lebih terkontrolnya belanja pemerintah di periode itu.

Melampaui tiga kuartal, data per Oktober 2025 menunjukkan defisit kembali melebar ke angka sekitar Rp 479,7 triliun, setara sekitar 2,02 persen terhadap PDB meski masih di bawah prakiraan target defisit APBN sekitar 2,78 persen.

Namun yang paling memprihatikan ialah defisit ini terus terjadi hingga November 2025. Di mana APBN mencatat defisit Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen dari PDB.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025, di Jakarta, Senin (22/9/2025).Prioritas anggaran di tengah tantangan

Di 2025 pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam alokasi APBN 2025.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran terbesar, karena dianggap sebagai jalan keluar utama dari kemiskinan.

Presiden juga menekankan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk mendukung kebangkitan ekonomi.

Defisit anggaran dijaga sekitar 2,78 persen terhadap PDB, di mana pemerintah mendorong produktivitas belanja negara melalui fokus pada SDM unggul, infrastruktur konektivitas, serta transformasi ekonomi hijau dan digital.

Menjadi jembatan program prioritas pemerintahan saat ini dengan pemerintahan berikutnya, terutama dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Tekanan belanja APBN

Namun sayangnya belanja negara menjadi salah satu sumber tekanan utama APBN 2025.

Pemerintah harus menanggung kebutuhan belanja besar sejak awal tahun, mulai dari belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, hingga program prioritas yang tidak bisa ditunda.

Di tengah penerimaan pajak yang tidak sekuat proyeksi awal, besarnya belanja ini membuat ruang fiskal terasa semakin sempit.

Tekanan paling nyata datang dari pos belanja wajib seperti subsidi dan kompensasi energi, perlindungan sosial, pendidikan, serta serta program andalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ilustrasi salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (1/3/2025).

Belum lagi APBN 2025 harus dihadapkan dengan fluktuasi harga energi global dan kebutuhan menjaga daya beli masyarakat membuat pemerintah harus mempertahankan belanja tinggi, meskipun berisiko memperlebar defisit.

Di saat yang sama, belanja transfer ke daerah juga tetap besar dan bersifat mengikat.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran di sejumlah pos belanja sepanjang 2025. Upaya penghematan dilakukan untuk menjaga defisit tetap terkendali dan memastikan APBN tetap kredibel di mata pasar.

Namun, tekanan belanja tetap menjadi ujian berat, terutama ketika penerimaan negara belum sepenuhnya pulih hingga akhir tahun.

Bagaimana 2026?

Kementerian Keuangan mematok anggaran belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Anggaran belanja tersebut meningkat dari outlook tahun ini yang sebesar Rp 2.865,5 triliun.

Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 3.149,7 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) Rp 693 triliun.

Pada tahun 2026, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.377,9 triliun, yang diharapkan dari alokasi tersebut, masyarakat dapat langsung menerima manfaatnya.

Tag:  #kaleidoskop #2025 #apbn #tahun #ujian #target #pajak #hingga #tekanan #belanja