Dari Sritex sampai Michelin, Gelombang PHK Menguat Sepanjang 2025

Badai pemutusan hubungan kerja mengguncang Indonesia sepanjang 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja terkena PHK mencapai 79.302 orang hingga 30 November 2025. Data tersebut bersumber dari peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

“Pada periode Januari sampai dengan November 2025 terdapat 79.302 orang tenaga kerja ter-PHK,” tertulis dalam Satu Data Kemnaker, Senin (22/12/2025).

Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 17.234 pekerja atau 21,7 persen dari total nasional.

Lonjakan terbesar terjadi pada Februari dengan 3.973 kasus. Jawa Tengah menyusul di posisi kedua dengan 14.005 pekerja terdampak. Provinsi ini juga mencatat puncak PHK pada Februari dengan 8.333 pekerja.

Banten berada di peringkat ketiga dengan 9.216 kasus. Jakarta mencatat 5.710 pekerja kehilangan pekerjaan. Jawa Timur menyusul dengan 4.886 kasus. Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan masing masing mencatat lebih dari 3.000 pekerja ter-PHK.

Data Kemnaker menunjukkan sebaran PHK meluas ke hampir seluruh provinsi. Kepulauan Riau mencatat 2.750 kasus. Riau mencapai 2.402 kasus. Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan berada di atas 2.000 kasus. Sumatera Utara, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah juga masuk daftar wilayah dengan PHK lebih dari 1.400 pekerja.

Provinsi lain mencatat angka lebih kecil namun tetap signifikan. Lampung, Bali, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Aceh tercatat ratusan kasus. Papua, Gorontalo, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Maluku berada di posisi terbawah. Sebanyak 13 kasus tidak teridentifikasi lokasi provinsinya.

Gelombang besar PHK pada 2025 ikut dipicu runtuhnya PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Perusahaan tekstil berusia 58 tahun itu dinyatakan pailit dan berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025. Karyawan menjalani hari kerja terakhir pada 28 Februari, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah melaporkan 10.669 karyawan Sritex Group terkena PHK secara bertahap pada Januari dan Februari 2025.

PT Bitratex Semarang melepas 1.065 karyawan pada Januari. PT Sritex Sukoharjo melakukan PHK terhadap 8.504 karyawan pada Februari. PHK juga terjadi di PT Primayudha Boyolali sebanyak 956 karyawan, PT Sinar Pantja Jaya Semarang 40 karyawan, serta PT Bitratex Semarang 104 karyawan.

Kasus Sritex berlanjut ke ranah hukum. Eks Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto ditetapkan sebagai tersangka korupsi kredit Bank Jabar Banten dan Bank DKI Jakarta. Kejaksaan Agung menyebut pemberian kredit tidak didasarkan analisis dan prosedur perbankan. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 692.980.592.188.

Badai PHK juga melanda kawasan industri Tangerang pada triwulan pertama 2025. Dua pabrik sepatu olahraga melakukan PHK massal terhadap ribuan pekerja. PT Adis Dimension Footwear melepas 1.500 karyawan. PT Victory Ching Luh menghentikan kerja sekitar 2.000 karyawan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menegaskan PHK tersebut tidak berkaitan dengan upah minimum. Ia menyebut pengurangan pesanan dari pemegang merek menjadi penyebab utama.

“Order dari pemegang merek yang kurang sehingga mereka tidak mendapatkan order. Tidak mendapatkan order sehingga kan dari order itu mereka akan mem-PHK,” ujar Septo, Rabu (5/3/2025).

Tren PHK juga terasa di Sulawesi Selatan pada Juli 2025. Kepala Disnakertrans Sulsel Jayadi Nas melaporkan 350 pekerja dari sektor tambang, perhotelan, pertanian, dan transportasi terkena PHK. Sekitar 2.000 pekerja tambang nikel PT Huadi di Bantaeng sempat terancam PHK massal.

“Tapi masih dalam tahap proses negosiasi supaya jangan ada PHK,” kata Jayadi, Selasa (22/7/2025).

Menjelang akhir tahun, gelombang PHK kembali muncul di Jawa Barat. PT Multistrada Arah Sarana memecat 285 karyawan pada November 2025. Aksi tersebut memicu perlawanan serikat pekerja hingga menarik perhatian DPR.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi ke pabrik bersama Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Dialog antara manajemen dan pekerja berujung pada pembatalan PHK.

“Ini kemenangan bersama bagi buruh Indonesia,” kata Andi, Jumat (7/11/2025).

Tekanan PHK di berbagai daerah mendorong pemerintah membentuk Satuan Tugas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh. Presiden Prabowo Subianto menandatangani dasar hukum pembentukan kedua lembaga tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan melibatkan Kemnaker, Kadin Indonesia, dan Apindo. Fokus kerja diarahkan pada penanganan PHK dan perbaikan perlindungan tenaga kerja.

“Supaya satgas dan Dewan Kesejahteraan Buruh ini bisa segera bekerja sebagaimana yang kita sudah sepakat di dalam diskusi-diskusi kita,” ujar Prasetyo, Kamis (28/8/2025).

Tag:  #dari #sritex #sampai #michelin #gelombang #menguat #sepanjang #2025