OJK Operasikan Kantor Baru di Maluku Utara

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kehadirannya di daerah dengan meresmikan dan mengoperasikan kantor OJK Provinsi Maluku Utara (Malut).

Langkah ini sebagai strategi OJK meningkatkan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi daerah, serta memperkuat perlindungan konsumen, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, mengatakan kehadiran kantor OJK di daerah memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi perekonomian lokal.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya, Senin (3/11/2025).

Hal tersebut dilakukan melalui optimalisasi program dan kebijakan OJK, peningkatan peran intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan, serta perluasan inklusi keuangan.

“Hadirnya Kantor OJK di Provinsi Maluku Utara ini merupakan komitmen kami untuk lebih dekat dengan masyarakat dan meningkatkan efektivitas koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dan program OJK dapat dijalankan dengan lebih responsif, inklusif, dan sejalan dengan kebutuhan wilayah,” ujar Mahendra lewat keterangan pers, Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, keberadaan Kantor OJK Provinsi Maluku Utara bisa berperan penting dalam memperkuat perlindungan konsumen, nasabah, dan masyarakat.

Ini termasuk melindungi korban berbagai aktivitas keuangan ilegal maupun penipuan dengan beragam modus yang semakin marak seiring berkembangnya digitalisasi layanan keuangan.

Ia memastikan kesiapan OJK untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah di Maluku Utara, sejalan dengan prioritas sektor atau komoditas unggulan yang menjadi program andalan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan setempat.

Peresmian Kantor OJK di Malut dilakukan langsung Mahendra Siregar, yang berlokasi di Jalan Jati Besar, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selasa (23/12/2025).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada kesempatan yang sama, Mahendra juga mengukuhkan Adi Surahmat sebagai Kepala OJK Provinsi Maluku Utara.

Peresmian tersebut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda, Anggota DPD RI Namto Roba, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, para Wakil Bupati se-Provinsi Maluku Utara, Wali Kota Ternate, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan pemerintah daerah, serta organisasi perangkat daerah.

Gubernur Maluku, Utara Sherly Tjoanda, menyambut kehadiran Kantor OJK di wilayahnya.

Ia memandang keberadaan OJK di kawasan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat edukasi dan perlindungan masyarakat dari berbagai risiko keuangan digital.

Pun Sherly menyoroti maraknya pinjaman online ilegal dan investasi bodong yang selama ini merugikan masyarakat Maluku Utara.

Dengan keberadaan kantor OJK di daerah, menurut Sherly, masyarakat kini memiliki rujukan yang jelas untuk memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus menyampaikan pengaduan terkait layanan keuangan.

“Sekarang masyarakat Maluku Utara tahu ke mana harus curhat, berdiskusi, dan melapor,” ucap Sherly.

Ia juga menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui penyaluran kredit tanpa kolateral. Upaya ini dinilai penting agar masyarakat tidak lagi bergantung pada layanan keuangan ilegal yang berisiko tinggi.

Kantor OJK Provinsi Maluku Utara memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengembangkan sektor jasa keuangan di dua kota dan delapan kabupaten, yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Hingga kuartal III-2025, terdapat 21 kantor cabang Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Maluku Utara, lima kantor pusat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), serta 133 kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas bank umum, bank syariah, BPR, dan BPRS.

Selain sektor perbankan, terdapat pula 73 jaringan kantor lembaga jasa keuangan nonbank di Maluku Utara.

Jaringan tersebut terdiri atas delapan kantor sektor pasar modal, 16 kantor sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, serta 49 kantor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML).

Tag:  #operasikan #kantor #baru #maluku #utara