Purbaya Pertimbangkan Uang Sitaan dari Kejagung Dipakai untuk Jaga Defisit APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima dana Rp 6,62 triliun hasil penyitaan lahan dan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Dana tersebut berpeluang digunakan untuk menekan defisit fiskal.

Uang hasil penyitaan itu berasal dari dua sumber. Pertama, penagihan denda administratif kehutanan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebesar Rp 2,34 triliun.

Kedua, hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung sebesar Rp 4,28 triliun.

“Bisa juga dipakai mengurangi defisit, atau kita pakai nanti tabungan untuk dibelanjakan tahun depan. Tapi utamanya kita lihat defisit kita seperti apa. Ini jadi bagus sekali untuk mengurangi defisit,” ujar Purbaya usai menyaksikan Penyerahan Uang Rp 6,62 triliun Hasil Penyitaan Lahan dan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (24/12/2025).

Purbaya menyampaikan, pemanfaatan dana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut di internal Kementerian Keuangan.

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit fiskal di bawah batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Kalau memang mepet-mepet ke atas 3 persen, kita kurangi ke bawah 3 persen. Tabungan tambahan ini artinya saya punya senjata lebih untuk menekan defisit di bawah 3 persen,” jelas Purbaya.

Hingga November 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp 560,3 triliun atau setara 2,35 persen dari PDB.

Keseimbangan primer masih mencatat defisit Rp 82,2 triliun. Dari sisi pendapatan, negara telah mengantongi Rp 2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari target. Sementara belanja negara mencapai Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari pagu anggaran.

Tag:  #purbaya #pertimbangkan #uang #sitaan #dari #kejagung #dipakai #untuk #jaga #defisit #apbn