Indonesia di Pusat Rantai Nikel Dunia dan Risiko Bencana (Bagian I)

INDONESIA sedang berada di posisi yang sangat menentukan di peta ekonomi transisi global. Dunia mendorong kendaraan listrik (electric vehicles/EV) untuk menurunkan emisi, dan baterai EV membutuhkan mineral kritis seperti nikel.

Di titik ini, Indonesia bukan sekadar “ikut tren”—Indonesia adalah salah satu pusat pasokan nikel dunia.

Karena itu, hilirisasi nikel mudah dipahami sebagai peluang besar: kita tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi membangun smelter, memproduksi intermediate products untuk baterai, menarik investasi manufaktur, dan memperkuat posisi tawar dalam rantai nilai (value chain) EV.

Secara sederhana, hilirisasi menjanjikan “naik kelas”: dari negara pemasok ke negara industri.

Namun, justru karena posisinya strategis, hilirisasi nikel juga membawa pertanyaan yang lebih tajam: apakah Indonesia akan menjadi pusat nikel dunia yang kredibel, atau pusat nikel dunia yang mahal biayanya.

Mahal di sini bukan hanya uang, tetapi biaya yang dibayar oleh hutan, sungai, keselamatan kerja, ruang hidup masyarakat, dan pada akhirnya reputasi ekonomi Indonesia sendiri.

Nikel tidak datang dari ruang kosong. Ia ditambang dari tanah—sering dekat dengan kawasan hutan, daerah tangkapan air, dan wilayah yang sensitif secara sosial.

Ketika ekspansi tambang dan smelter berjalan cepat, risiko yang muncul juga nyata: deforestasi, sedimentasi sungai, polusi udara dan air, konflik lahan, hingga kecelakaan kerja.

Ini bukan sekadar isu lingkungan; ini isu tata kelola (governance) dan daya tahan ekonomi, karena pasar global semakin menuntut produk yang bisa dibuktikan asal-usulnya (traceability) dan bisa dipertanggungjawabkan dampaknya.

Kita telah belajar dengan sangat pahit bencana banjir dan longsor di Sumatera dengan korban lebih dari seribu nyawa dan merusak ratusan ribu rumah dan infrastruktur. Tentu kita tak ingin tragedi ini terjadi lagi.

Banyak orang mengira EV otomatis “hijau”. Padahal carbon footprint EV tidak hanya ditentukan oleh mobilnya ketika dipakai di jalan, tetapi juga oleh cara baterainya diproduksi—dari tambang sampai pabrik.

Kalau smelter dan rantai produksi nikel ditopang listrik batu bara, maka emisi yang “hilang” dari knalpot bisa berpindah ke cerobong. Ini membuat transisi jadi janggal: kita ingin masuk ekonomi hijau, tetapi fondasi energinya masih kotor.

Di titik inilah publik perlu memahami bahwa persoalan nikel bukan sekadar “pro industri atau pro lingkungan”.

Persoalannya adalah desain: bagaimana industri tetap tumbuh, tetapi pagar ekologis dan sosialnya tidak jebol.

Karena itu, hilirisasi nikel membutuhkan seperangkat pagar kebijakan yang jelas. Pagar ini bukan aksesoris.

Ini adalah sistem pengaman agar laju investasi tidak berubah menjadi laju kerusakan. Jika pagar ini kuat, kita bisa mengubah nikel menjadi kekuatan ekonomi dan diplomasi.

Jika pagar ini lemah, maka kita akan mengubah nikel menjadi sumber krisis reputasi dan biaya sosial-ekologis jangka panjang.

Pagar pertama adalah AMDAL. Untuk orang awam, AMDAL dapat dipahami sebagai “uji kelayakan risiko” sebelum proyek tambang atau smelter dijalankan.

AMDAL yang kuat harus menjawab pertanyaan yang sangat konkret: apakah proyek ini akan merusak daerah tangkapan air, mengancam sungai, membuka hutan di area sensitif, atau menimbulkan limbah berbahaya.

AMDAL juga harus menilai risiko bencana (banjir, longsor, sedimentasi) dan risiko sosial (konflik lahan, dampak pada mata pencaharian).

Masalahnya, AMDAL sering diperlakukan seperti dokumen formalitas: yang penting ada, lalu proyek jalan.

Padahal, yang dibutuhkan adalah AMDAL yang benar-benar menjadi “kontrak ekologis”: standar jelas, data kuat, transparansi memadai, dan enforcement tegas. Tanpa enforcement, AMDAL hanya menjadi dokumen rapi, tetapi tidak punya daya.

Pagar kedua adalah zona “no-go” ekologis (ecological no-go zones). Ini penting karena mendasar: ada wilayah yang memang tidak boleh ditambang atau dibangun karena nilai ekologisnya terlalu vital—semacam “zona merah”, meski ada cadangan nikel, seperti kawasan biodiversitas tinggi, penyangga air, hutan lindung, atau ruang sosial yang rentan.

Tanpa itu, peta tata ruang mudah menjadi “peta cantik” yang kalah oleh tekanan investasi.

Karena itu, kajian prinsip Principles for Responsible Investment (PRI) dan ANGIN Advisory menegaskan ini bukan opsi tambahan, melainkan pagar struktural; mereka bahkan merujuk model Ecological Conservation Redline (ECR) di China, yang melarang sebagian besar aktivitas pembangunan yang mengganggu demi menjaga keamanan ekologis nasional dan jasa ekosistem (ecosystem services).

Intinya bukan meniru China, melainkan mengambil prinsipnya: negara harus berani menetapkan batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Tanpa fondasi ekologis yang utuh, janji nilai tambah dan industrial upgrading berdiri di atas tanah yang pelan-pelan kehilangan daya hidupnya.

Pagar ketiga adalah basis data spasial (spatial database) yang terpadu—atau unified spatial database.

Ini terdengar teknis, tetapi dampaknya sangat terasa di lapangan. Banyak konflik lahan dan tumpang tindih izin terjadi karena peta yang dipakai tidak satu rujukan.

Kementerian A punya data, pemerintah daerah punya data lain, perusahaan membawa peta sendiri, masyarakat memegang bukti berbeda—hasilnya pasti bentrok.

Unified spatial database berarti satu peta rujukan nasional yang bisa diaudit, diperbarui dengan mekanisme jelas, dan dipakai lintas lembaga.

Ini membuat perizinan lebih tertib, pengawasan lebih mudah, dan ruang untuk manipulasi lebih sempit. Tanpa basis data spasial yang kuat, konsep seperti ecological no-go zones pun mudah “bocor” karena batasnya bisa diperdebatkan tanpa akhir.

Pagar keempat adalah kebijakan industri dan fiskal yang pro-lingkungan. Pemerintah wajar memberi insentif untuk mendorong industri EV—misalnya tax holiday, pembebasan bea masuk, atau subsidi tertentu—karena tujuan akhirnya adalah membangun ekosistem industri.

Namun, prinsipnya harus jelas: insentif tidak boleh buta. Insentif harus bersyarat, dengan safeguards lingkungan dan sosial yang nyata.

Ini bisa diterjemahkan secara sederhana: kalau perusahaan menerima dukungan negara, perusahaan harus memenuhi standar tertentu.

Standar itu mencakup kepatuhan AMDAL, pengelolaan limbah dan tailing yang ketat, perlindungan sungai, keselamatan kerja, serta hubungan yang adil dengan masyarakat terdampak.

Kebijakan fiskal yang pro-lingkungan berarti negara memakai uangnya untuk mengarahkan perilaku industri—bukan sekadar mempercepat pembangunan pabrik, tapi tanpa memastikan dampaknya terkendali.

Pagar kelima adalah taksonomi transisi (transition taxonomy). Ini perlu ditekankan karena di sinilah banyak “permainan label” terjadi.

Transition taxonomy adalah aturan main: mana aktivitas yang benar-benar bagian dari transisi, dan mana yang hanya memakai label transisi untuk terlihat hijau.

Ini penting karena nikel sering dipromosikan sebagai “material transisi”, sementara di lapangan smelter bisa mendorong penggunaan PLTU batu bara untuk pasokan listrik besar.

Kalau label transisi diberikan tanpa syarat, maka transisi berubah jadi pembenaran untuk memperpanjang batu bara.

Karena itu, transition taxonomy harus punya kriteria tegas: ada ambang batas emisi, ada roadmap penurunan emisi, ada timeline, ada target yang bisa dicek, dan ada verifikasi pihak ketiga (third-party verification).

Tanpa verifikasi, taxonomy-aligned hanya jadi klaim sepihak dan yang terjadi adalah “transisi selamanya”. Bersambung...

Tag:  #indonesia #pusat #rantai #nikel #dunia #risiko #bencana #bagian