Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 614,9 Triliun hingga November 2025

- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menarik utang baru sebesar Rp 614,9 triliun hingga 30 November 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi tersebut setara 84 persen dari outlook pembiayaan utang APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 731,5 triliun.

“Pembiayaan utang sudah terealisasi Rp 614,9 triliun atau sekitar 84 persen dari outlook Rp 731,5 triliun. Defisit saat ini 2,35 persen dari PDB dan masih on track menuju outlook 2,78 persen,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).

Lebih lanjut kata Suahasil penarikan utang tersebut masih sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran.

Berdasarkan laporan semester APBN yang telah disampaikan kepada DPR, defisit anggaran 2025 diperkirakan melebar menjadi 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun hingga saat ini, defisit APBN masih berada di level 2,35 persen dari PDB.

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mencatat pembiayaan non-utang sebesar Rp 41,4 triliun.

Untuk itu total pembiayaan anggaran hingga akhir November 2025 mencapai Rp 573,5 triliun.

Suahasil menegaskan, posisi defisit dan pembiayaan saat ini masih berada dalam koridor perencanaan fiskal yang telah disepakati bersama DPR.

Untuk menekan kebutuhan penarikan utang, pemerintah juga memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Dalam pembahasan laporan semester dengan DPR, pemerintah memperoleh persetujuan penggunaan SAL sebesar Rp 85,6 triliun. Langkah ini bertujuan mengurangi kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi utang.

Selain itu, strategi pengelolaan pembiayaan dilakukan melalui langkah antisipatif, seperti prefunding, pengelolaan kas aktif, serta penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan umum.

Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga likuiditas sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan kas negara.

Dari sisi pengelolaan utang jatuh tempo, pemerintah juga memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI), khususnya untuk menangani SBN yang diterbitkan saat pandemi Covid-19 dan mulai jatuh tempo pada periode 2025–2028.

Suahasil menambahkan, skema debt switching juga melibatkan lembaga multilateral dan institusi lainnya guna menekan risiko pembiayaan ulang serta menjaga efisiensi biaya bunga.

Kondisi pasar keuangan yang relatif kondusif turut mendukung strategi pembiayaan pemerintah. Risiko negara tercermin dari spread yield SBN valas terhadap US Treasury tenor 10 tahun yang kini berada di kisaran 58 basis poin.

Sementara itu, spread SBN rupiah tenor 10 tahun tercatat sekitar 197 basis poin, masih di bawah ambang 200 basis poin.

Kepercayaan investor juga mulai membaik, tercermin dari aliran dana asing yang kembali masuk ke pasar SBN sebesar Rp 2,64 triliun pada Desember 2025, meski secara year to date masih tercatat outflow sekitar Rp 1,8 triliun.

Tag:  #pemerintah #tarik #utang #baru #6149 #triliun #hingga #november #2025