Prabowo Tegaskan Pemerintah Akan Tanggung Utang Kereta Cepat Whoosh

- Presiden Prabowo Subianto buka suara soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh setelah isu ini menjadi polemik beberapa waktu terakhir.

Prabowo menegaskan, pemerintah akan bertanggung jawab membayar utang Whoosh sehingga dia meminta masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan soal beban utang itu.

Hal ini dia putuskan setelah mempelajari utang Whoosh.

Menurutnya, pembayaran cicilan utang proyek Kereta Cepat Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun tiap tahunnya tidak menjadi masalah karena Indonesia memiliki uang yang cukup untuk membayarnya.

"Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak ada masalah itu ya. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir," ujarnya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

"Rakyat kita layani rakyat, kita berjuang untuk rakyat kita, teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," tegasnya.

Prabowo bilang, proyek Kereta Cepat Whoosh seharusnya tidak dilihat dari sisi untung dan rugi.

Sebab, megaproyek kerja sama dengan China ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan fasilitas transportasi umum yang layak untuk warganya.

Sebagai transportasi publik, Whoosh telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggunakannya baik dari segi kenyamanan maupun mempercepat waktu perjalanan dibandingkan kereta konvensional.

Dia mencontohkan, pemerintah selama ini menggelontorkan subsidi untuk tiket KRL Jabodetabek sebesar 60 persen dari harga tiket agar masyarakat yang menggunakannya bisa mendapatkan harga tiket yang terjangkau.

Untuk mensubsidi tiket KRL Jabodetabek melalui skema public service obligation (PSO) itu, pemerintah telah menghabiskan dana sekitar Rp 1,7 triliun per tahunnya.

"Jangan dihitung untung-untung rugi-rugi, enggak. Hitung manfaat untuk rakyat, di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ini kehadiran negara," ucapnya.

Lagipula, kata Prabowo, uang untuk memberikan fasilitas transportasi umum yang memadai itu berasal dari uang masyarakat juga yang dikumpulkan dari pungutan pajak dan lain-lain.

Sehingga sudah seharusnya pemerintah menanggung pembayaran utang Whoosh tersebut.

Oleh karenanya, Prabowo akan memastikan tidak ada kebocoran dalam pengumpulan penerimaan negara maupun belanja negara, termasuk juga menghentikan tindakan penyelewengan dan korupsi uang negara.

Dia akan memastikan anggaran negara digunakan untuk hal-hal yang lebih mensejahterakan rakyat.

"Kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," kata dia.

Bahkan selain dari uang negara, Prabowo juga akan menggunakan uang hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Whoosh.

"Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua ya, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua," ungkapnya.

Menurutnya, saat ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia bukan soal utang melainkan mempelajari teknologi Kereta Cepat dari China melalui kerja sama yang sudah terjalin.

Sebab, Prabowo menginginkan agar proyek Kereta Cepat Whoosh ini tidak berhenti di Bandung, Jawa Barat, melainkan dapat diperpanjang jalurnya hingga ke Surabaya dan Banyuwangi, Jawa Timur.

"Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi," ucap Prabowo.

KOMPAS.com/Krisda Tiofani Pemerintah menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta?Bandung tidak akan membebani APBN. Pengelolaan dan tanggung jawab pembayaran kini berada di bawah Danantara, lembaga investasi yang mengelola sejumlah BUMN strategis.

Tanggapan Menteri Perhubungan

Menanggapi pernyataan Prabowo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, dirinya tidak dapat memastikan pembayaran utang proyek kereta cepat akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sebab, skema pembayaran utang Whoosh menjadi wewenang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Nanti skemanya kan akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Nanti biar dari Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan yang akan menyampaikan," ujar Dudy setelah acara peresmian.

Kendati demikian, dia berharap polemik pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh dapat segera diselesaikan.

"Kita harapkan semuanya bisa diselesaikan dengan cepat," tukasnya.

Total Utang Kereta Cepat Whoosh

Berdasarkan catatan Kompas.com, total nilai investasi pembangunan Kereta Cepat Whoosh mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 120,38 triliun (mengacu kurs Rp 16.500 per dollar AS).

Sekitar 75 persen dari total investasi itu dibiayai lewat pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan tingkat bunga tetap 2 persen per tahun.

Skema pinjaman tersebut berlaku dengan bunga tetap (fixed rate) untuk 40 tahun pertama.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran Jepang pada 2015 yang hanya memberikan bunga 0,1 persen per tahun.

Nilai investasi tersebut juga telah mencakup pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS.

Dari jumlah itu, sekitar 60 persen ditutup melalui tambahan pinjaman baru dengan bunga yang lebih tinggi, mencapai 3,4 persen per tahun.

Adapun sisanya ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai porsi kepemilikan 60 persen oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen oleh konsorsium perusahaan China yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Whoosh.

Tag:  #prabowo #tegaskan #pemerintah #akan #tanggung #utang #kereta #cepat #whoosh