Kajian Objektif dan Catatan Reflektif Prasasti: Setahun Prabowo-Gibran
Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah (kiri), Nila Marita, Executive Director Prasasti (dua dari kiri), Research Director Prasasti Gundy Cahyadi (kanan). (Suryowati/JawaPos.com)
15:45
27 Oktober 2025

Kajian Objektif dan Catatan Reflektif Prasasti: Setahun Prabowo-Gibran

– Pemerintahan Prabowo-Gibran genap satu tahun pekan lalu. Pada tahun pertamanya, kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran secara umum dinilai ‘cukup baik’ di sejumlah pilar. Meski, ada beberapa pilar yang perlu perbaikan.

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) merilis Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai refleksi atas kinerja Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024. "Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bangsa kita sedang bergerak dari perumusan visi menuju tahap pelaksanaan. Dalam semangat itu, Prasasti menyusun kajian ini sebagai cermin objektif atas capaian dan arah pelaksanaan program prioritas nasional," kata Nila Marita, Executive Director Prasasti, beberapa waktu lalu.

Secara keseluruhan, lanjut Nila, kinerja setahun pemerintahan Kabinet Merah Putih ‘cukup baik’ atau istilah Prasasti ‘acceptable’. "Sejumlah inisiatif menunjukkan kemajuan berarti. Namun masih terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan terutama dalam hal implementasi di lapangan dan efektivitas koordinasi antar lembaga," terang Nila.

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi, menyatakan bahwa kajian yang dilakukan Prasasti mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

RPJMN 2025-2029 mencakup 8 Asta Cita, 17  Program Prioritas (PP), dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Seluruh program tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam empat pilar utama.

Pertama, pilar Ekonomi dan Industrialisasi. Kedua, pilar Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya. Serta keempat, pilar Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

"Berdasarkan pilar, kami melihat bahwa pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan dan Budaya, serta pilar Polhukam memiliki peringkat 'Cukup Baik' atau 'Acceptable'," kata Gundy.

"Sementara pilar Ekonomi dan Industrialisasi serta pilar Transformasi SDM masuk dalam kategori ‘Perlu Perbaikan’ atau ‘Developing’," lanjutnya.

 

Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya

Pilar sosial mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial bangsa. Prasasti menilai kinerja pemerintah pada pilar ini 'Cukup Baik' (Acceptable), dengan kemajuan pada stabilitas tingkat kemiskinan, peningkatan kesetaraan gender, dan penguatan peran ekonomi kreatif. Namun, masih terdapat tantangan pada integrasi data sosial dan efektivitas penyaluran bantuan.

Transparansi dalam evaluasi dan pelaporan program sosial juga perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih tepat sasaran. "Pemerintah telah menunjukkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat. Langkah berikutnya adalah memastikan intervensi sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan melalui integrasi data dan sistem pengawasan digital," jelas Gundy.

Untuk itu, Prasasti menyarankan pemerintah memperkuat basis data sosial terintegrasi, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, dan memperluas dukungan bagi ekonomi kreatif berbasis daerah. Pengendalian inflasi pangan dan penciptaan lapangan kerja formal di sektor pertanian dan industri pengolahan juga perlu menjadi fokus agar ketahanan sosial dan ekonomi berjalan seimbang.

 

Politik, Hukum, dan Keamanan

Pilar Polhukam berfokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih, supremasi hukum, dan keamanan nasional. Prasasti memberikan penilaian 'Cukup Baik' (Acceptable) terhadap pilar ini, dengan catatan bahwa arah reformasi hukum dan birokrasi sudah mulai terlihat, namun belum diikuti penguatan sistem check and balance serta transparansi birokrasi.

Prasasti memberikan rekomendasi mengenai pentingnya digitalisasi dan integrasi layanan publik, penerapan pengawasan berbasis hasil (result-based monitoring), serta perencanaan kebijakan bertahap berbasis milestone agar reformasi politik dan birokrasi lebih terukur. Penguatan kapasitas SDM hukum dan investasi di keamanan siber juga perlu menjadi bagian integral dari reformasi Polhukam.

 

Ekonomi dan Industrialisasi

Pilar ini menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai 8 persen pada 2029, dengan program seperti penguatan food estate, pembangunan kawasan industri dan KEK, serta pengelolaan BUMN melalui Dana Investasi Nasional (Danantara).

Prasasti menilai capaian di pilar ini masih tergolong "Developing" (Perlu Perbaikan). Gundy menyampaikan bahwa Prasasti melihat arah kebijakan pemerintah sudah tepat, tetapi percepatan implementasi dan konsistensi di lapangan masih perlu diperkuat. Proses deregulasi belum optimal, perizinan masih panjang, dan birokrasi belum sepenuhnya efisien.

Prasasti memberikan rekomendasi yakni pemerintah perlu memperluas insentif bagi kawasan industri, mempercepat konektivitas infrastruktur strategis, dan memperkuat pembiayaan UMKM serta petani melalui skema kredit dengan penjaminan pemerintah. Penguatan kapasitas SDM industri melalui pelatihan vokasi juga menjadi kunci agar transformasi ekonomi berjalan menyeluruh.

 

Transformasi Sumber Daya Manusia

Transformasi SDM menjadi prioritas kedua dalam RPJMN 2025–2029, dengan program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Tujuannya, membangun manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing.

Prasasti menilai pilar ini berada pada kategori "Developing" (Perlu Perbaikan). Banyak kebijakan sudah dirancang dengan baik, namun pelaksanaan di lapangan masih belum seragam. Standar mutu MBG bervariasi antarwilayah, sementara keterbatasan fasilitas dan tenaga medis menghambat cakupan Cek Kesehatan Gratis.

"Program sosial berskala nasional seperti MBG dan Cek Kesehatan Gratis tidak hanya soal anggaran, tetapi soal tata kelola. Standarisasi, pengawasan, dan transparansi publik perlu diperkuat agar dampaknya merata ke seluruh daerah," kata Gundy Cahyadi.

Pemerintah disarankan menyiapkan standar nasional pelaksanaan MBG dengan melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia pangan, memperkuat logistik dan infrastruktur kesehatan di daerah, serta meningkatkan koordinasi antar instansi pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi agar transformasi SDM berjalan sebagai satu ekosistem terpadu.

 

Orkestrasi dan Monev

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah memberikan penilaian secara reflektif. Dia menyadari bahwa saat Prabowo-Gibran terpilih, harapan masyarakat akan adanya perubahan sangatlah tinggi. Maka dari itu, jika Prasasti secara objektif memberikan nilai 'cukup baik', maka dalam pandangannya secara reflektif nilai setahun Prabowo-Gibran adalah 'tidak mencapai apa yang diharapkan'.

"Tapi kita musti lihat rambu-rambunya. Ini adalah penilaian satu tahun. Bukan penilaian akhir. Masih ada peluang untuk kita perbaiki. Memulai sesuatu, apalagi yang baik, akan selalu terasa berat. Apalagi kondisi kita sangat kompleks. Harapan setinggi langit, tapi kondisi sangat kompleks," kata Piter.

Atas nilai 'tidak mencapai apa yang diharapkan', Piter memberikan dua catatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, Piter kurang melihat adanya orkestrasi dalam pelaksanaan program Prabowo.

"Masing-masing program seperti jalan sendiri. Yang sebenarnya (orkestrasi) ini sangat diperlukan," ungkap Piter. "Orkestrasi inilah yang akan membentuk harmoni, membuat perubahan terasa indah. Ini yang menurut catatan saya kurang tampak dalam setahun program Prabowo," lanjutnya.

Kedua, belum berjalannya monitorning dan eveluasi (monev), yang mana dalam sebuah konsep managemen program monev ini menjadi sebuah keharusan. Sehingga membuat program bisa berjalan sebaik mungkin. Menurut Piter, kurangnya monev inilah yang membuat program pemerintah Prabowo-Gibran kurang implementatif. Padahal pemerintah sudah memiliki badan-badan atau lembaga-lembaga task force yang bisa menjalankan peran monev ini.

"Yang menarik, pemerintah itu seharusnya sudah punya. Maka rekomendasinya mengaktifkan, bukan membentuk. Inilah yang akan memastikan sisa empat tahun kedepan, program-program Prabowo berjalan baik. Hasilnya bisa lebih dari ekspektasi kita," pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati

Tag:  #kajian #objektif #catatan #reflektif #prasasti #setahun #prabowo #gibran

KOMENTAR