Sebulan Menjabat, Kinerja Menkeu Purbaya Dapat Sentimen Positif Warganet

Citra Purbaya Yudhi Sadewa selama sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan terus bergeser menuju citra positif.

Mulanya, tiga hari setelah pelantikannya pada 8 September 2025, Purbaya mendapat sentimen negatif dari warganet mencapai 55 persen.

Namun, Tim Litbang Kompas melalui Kompas Monitoring melaporkan, pandangan tersebut kini berangsur berbalik.

Sentimen positif kian mendominasi mencapai 47 persen, diikuti suara netral 25 persen dan negatif 28 persen.

Pantauan ini dilakukan terhadap warganet di lima platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X.

Perubahan sentimen itu secara tidak langsung mengindikasikan adanya keterkaitan antara sikap, pernyataan, ataupun kebijakan yang diutarakan oleh Menteri Purbaya.

Beragam respons di ranah media sosial bermunculan menyikapi hal tersebut.

Tren sentimen yang kian positif ini seakan-akan menggambarkan rasa optimisme dan kepercayaan terhadap segala upaya yang dilakukan Purbaya terkait posisinya sebagai Menteri Keuangan.

Sangkaan awal bahwa Purbaya bergaya "koboi" yang terkesan sulit dikendalikan ternyata mulai diisi dengan tindakan spontan yang cenderung mendapat respons positif dari warganet.

Berikut ini adalah beberapa aksi dan kebijakan yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa usai menjabat sebagai Menteri Keuangan.

1. Uji Kualitas Kring Pajak 1500200

Pada 19 September 2025, Purbaya mendadak menelepon Kring Pajak 1500200 untuk menguji langsung kualitas layanan dan kesiapan petugas menjelaskan sistem perpajakan.

Aksi uji layanan sontak menjadi buah bibir dan menaikkan persepsi bahwa pembenahan dimulai dari hulu pelayanan.

Sehari setelahnya, pada 20 September 2025, sentimen positif melejit hingga 76 persen, menjadi momen lonjakan harian tertinggi pada periode sebulan pertama Purbaya menjabat.

2. Penempatan Dana Pemerintah di Bank BUMN

Pemerintah mengeklaim kebijakan penempatan dana sebesar Rp 200 triliun di bank-bank milik negara berjalan baik dan mulai menunjukkan dampak positif terhadap likuiditas sistem keuangan.

Penyerapan dana tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian dan memperkuat momentum pertumbuhan pada triwulan IV-2025.

Ia menegaskan, penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sejauh ini berjalan lancar dan terserap optimal di pasar keuangan.

Menurut Purbaya, pemerintah terbuka terhadap permintaan tambahan penempatan dana dari perbankan.

Saat ini, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) telah mengajukan tambahan dana.

Namun demikian, besaran tambahan itu masih dibahas karena pemerintah masih memiliki cadangan kas sekitar Rp 250 triliun di Bank Indonesia (BI).

Ia menjelaskan, peluang penambahan dana juga didorong oleh pertumbuhan uang beredar (M0) yang baru mencapai 13 persen.

Pemerintah menilai tingkat idealnya sekitar 20 persen untuk menjaga likuiditas sistem keuangan.

Purbaya menambahkan, langkah penempatan dana pemerintah tersebut diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,5 persen pada triwulan IV-2025.

Ia optimistis kebijakan ini akan mempercepat laju ekonomi selama kebijakan tidak diubah.

3. Kerahkan Enam Jurus Pajak

Pemerintah mengebut berbagai langkah hasil cepat atau quick win untuk mengejar penerimaan pajak 2025 yang masih jauh dari target.

Namun, proyeksi tren melemahnya penerimaan, celah kepatuhan wajib pajak, serta potensi terpangkasnya setoran akibat kebijakan insentif membayangi kerja otoritas fiskal dalam mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Purbaya mengatakan, telah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melancarkan implementasi program jangka pendek atau quick win yang ia siapkan.

Ia yakin program ini dapat menjadi pengungkit penerimaan untuk mengecilkan selisih antara realisasi penerimaan pajak dan target.

Sedikit catatan, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada periode Januari-Agustus 2025 tercatat Rp 1.135,4 triliun atau minus 5,1 persen dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp 1.196,54 triliun.

Per Agustus 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 54,7 persen dari outlook APBN 2025 senilai Rp 2.076,9 triliun.

Secara nominal, sisa penerimaan yang perlu dikejar tahun ini mencapai sekitar Rp 941,5 triliun.

Untuk itu, ia telah menyiapkan enam program yang diyakini dapat mendongkrak kinerja penerimaan pajak di sisa 2025 ini.

Salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi agar setoran pajak meningkat tanpa menaikkan tarif.

Pemerintah menempatkan dana menganggur senilai Rp 200 triliun di lima bank milik negara untuk memperluas peredaran uang primer (M0).

4. Meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pada pertengahan September lalu, pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja.

Paket kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin, 15 September 2025.

Menko Airlangga menyampaikan, paket kebijakan ini terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di tahun 2026, serta lima program yang fokus untuk mendukung penyerapan tenaga kerja.

Untuk program akselerasi pembangunan terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi dengan target 20.000 peserta.

Pemerintah juga memperluas fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target penerima manfaat sebanyak 552.000 pekerja.

Selain itu, juga terdapat program bantuan pangan 10 kilogram beras yang akan disalurkan pada Oktober dan November 2025.

Program ini juga memberikan subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah atau informal seperti pengemudi ojek online, sopir, dan kurir dengan target penerima manfaat 731.361 orang.

Untuk meningkatkan likuiditas di masyarakat, pemerintah juga menurunkan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate plus 5 persen menjadi BI Rate plus 3 persen dan pemerintah juga memberikan kepastian perpajakan bagi UMKM dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen hingga 2029.

Untuk menunjang pengembangan usaha, pemerintah juga berupaya mempercepat integrasi sistem Kementerian/Lembaga dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan OSS (online single submission) untuk memudahkan izin usaha serta menyiapkan pilot project ekonomi digital (gig economy) di sejumlah kota besar, salah satunya adalah Jakarta.

Sumber: Mengapa Purbaya Mendapat Sentimen Positif yang Kian Tinggi dari Warganet? 

Tag:  #sebulan #menjabat #kinerja #menkeu #purbaya #dapat #sentimen #positif #warganet